Netanyahu-Gantz Capai Kesepakatan, Israel Pertegas Pencaplokan Tepi Barat
Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz bersepakat soal pembagian kekuasaan di Israel. Kesepakatan di antara mereka juga mengungkapkan rencana Israel memperluas kedaulatan di wilayah permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/YONATAN SINDEL
Dalam foto yang diambil 19 September 2019, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) bersalaman dengan rivalnya, Benny Gantz (kanan), disaksikan Presiden Israel Reuven Rivlin. Netanyahu dan Gantz mencapai kesepakatan soal pemerintahan koalisi yang memberikan kekuasaan besar kepada Netanyahu untuk mengendalikan lembaga yudisial, mulai dari kejaksaan agung hingga mahkamah agung.
TEL AVIV, SELASA — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan rivalnya, Benny Gantz, akhirnya mencapai kata sepakat soal pembagian kekuasaan pada pemerintahan koalisi selama tiga tahun ke depan. Kesepakatan itu menghasilkan keuntungan politik dan hukum yang besar bagi Netanyahu, yang kini didakwa melakukan tindak pidana rasuah selama menjabat sebagai perdana menteri.
”Kami mencegah pelaksanaan pemilu untuk keempat kalinya. Kami akan melindungi demokrasi. Kami akan memerangi penyebaran virus korona baru dan menjaga seluruh rakyat Israel,” kata Gantz, melalui akun media sosialnya, Senin (20/4) waktu setempat atau Selasa pagi WIB.
Kesepakatan tersebut, yang dirilis ke media, juga mengungkapkan rencana Israel untuk memperluas kedaulatannya di wilayah-wilayah permukiman Yahudi yang dibangun di wilayah pendudukan Tepi Barat. Langkah itu mempertegas aneksasi Israel secara de facto atas wilayah Palestina.
Kesepakatan kedua pihak ini membuat Netanyahu tetap memegang kekuasaan selama 18 bulan ke depan, setidaknya hingga Oktober 2021. Adapun Gantz didapuk menjadi wakil perdana menteri sebelum akhirnya nanti, pada Oktober 2021, akan menggantikan Netanyahu.
Untuk mengamankan kesepakatan soal pergantian kekuasaan ini, Gantz berhasil menguncinya di Knesset atau parlemen Israel. Dibutuhkan setidaknya persetujuan 75 anggota dari 120 anggota untuk bisa mengubah kesepakatan itu.
EMMANUEL DUNAND / AFP
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Amerika di Jerusalem pada 16 Februari 2020.
Selain kesepakatan soal jabatan perdana menteri, Netanyahu memperoleh kesepakatan soal hak veto dalam pengawasan dan pengangkatan orang-orang yang duduk di lembaga yudikatif, mulai dari kejaksaan agung hingga mahkamah agung. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi Netanyahu yang kini tengah didakwa kasus korupsi. Sementara Ganz memperoleh jatah untuk penunjukan menteri di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri.
Selama enam bulan pertama masa kerja pemerintahan bersama ini, Gantz dan Netanyahu akan memfokuskan diri pada penanganan pandemi Covid-19 di Israel serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Kini, terdapat 13.000 warga Israel yang positif terpapar Covid-19 dan sebanyak 173 warga meninggal dunia.
Isu Palestina
Selain masalah bagi-bagi kekuasaan, kesepakatan antara kedua pihak juga mencakup pelaksanaan proposal perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti disampaikan ke media, kesepakatan Netanyahu-Gantz memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Israel untuk mewujudkan proposal perdamaian Trump di wilayah Tepi Barat.
PHOTO BY SAID KHATIB / AFP
Foto yang diambil pada 3 Maret 2020 memperlihatkan warga Palestina membakar gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kesepakatan Netanyahu dan Gantz soal pemerintahan koalisi juga memberikan jalan bagi Israel untuk memperluas permukiman Yahudi ke wilayah Tepi Barat.
Artinya, sesuai kesepakatan tersebut, rencana untuk memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat yang diduduki bisa dilanjutkan. Langkah itu akan menjadi lampu hijau bagi kelanjutan aneksasi Israel ke wilayah Palestina.
Pemerintah Palestina bereaksi terhadap kesepakatan itu. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam kesepakatan itu dan menyebut pemerintahan koalisi Israel itu sebagai sebuah ”pemerintahan penjajahan”.
Pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hasan Ashrawi, menilai kesepakatan itu menimbulkan dampak yang serius bagi perdamaian di kawasan. ”Hal ini sangat berbahaya. Tidak hanya bagi Palestina dan Israel, tetapi juga bagi kawasan dan dunia internasional,” kata Ashrawi. (REUTERS/AFP)
