Selain memperkuat koordinasi, rancangan resolusi juga mengajak semua pihak menghentikan konflik bersenjata dan segala macam aksinya selama 30 hari berturut-turut demi alasan kemanusiaan dan bersatu melawan pandemi.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
NEW YORK, KAMIS — Di tengah-tengah pandemi penyakit Covid-19, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (22/4/2020) waktu New York, Amerika Serikat, mulai membahas tiga halaman rancangan resolusi usulan Tunisia dan Perancis yang mendorong penguatan koordinasi dan penghentian sikap saling bermusuhan.
Rancangan resolusi itu juga mengajak semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghentikan segala macam aksinya selama 30 hari berturut-turut demi alasan kemanusiaan. Proses pemungutan suara terhadap rancangan resolusi itu akan dilakukan pekan depan.
Namun, operasi militer akan tetap berjalan untuk menumpas kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), Al Qaeda, Jabhat al-Nusra, dan kelompok-kelompok teroris lainnya di dunia.
”Khusus untuk isu ini, tidak akan ada negosiasi,” kata salah seorang diplomat.
Proses pembahasan rancangan resolusi itu dilakukan lima negara anggota tetap DK PBB melalui konferensi video. Sejak bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengajak seluruh dunia untuk gencatan senjata karena dunia tengah kewalahan melawan pandemi yang ikut menghantam perekonomian.
Krisis kemanusiaan
Pandemi virus korona baru ini memicu krisis parah di seluruh dunia dan dampaknya lebih mengkhawatirkan di negara-negara yang tengah berkonflik. Jutaan orang yang tinggal di daerah konflik, seperti Yaman dan Afghanistan, atau di negara-negara berkembang dengan sistem layanan kesehatannya lumpuh, dikhawatirkan semakin tenggelam dalam kemiskinan.
Sedikit saja ada jeda dalam konflik bersenjata akan sangat penting untuk membantu perlawanan terhadap pandemi korona karena bantuan kemanusiaan akan bisa sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.
Masalahnya, sejak awal pandemi, DK PBB bungkam dan tidak melakukan apa-apa karena ada perpecahan di antara tiga negara anggota tetapnya, yakni Amerika Serikaft, China, dan Rusia.
DK PBB baru mengadakan pertemuan pertama khusus membahas isu pandemi korona pada 9 April 2020. Itu pun setelah didorong oleh Jerman. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan resolusi atau sikap yang kuat.
Rancangan resolusi yang akan dibahas nanti ini adalah hasil dari negosiasi selama berminggu-minggu di antara 10 negara anggota tidak tetap DK PBB yang dipimpin Tunisia dan anggota tetap yang dipimpin Perancis.
”DK PBB harus mengeluarkan satu suara terkait krisis dunia saat ini. Kami akan sangat menghargai suara dan sikap yang kuat dari DK PBB,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric. (AFP)