Polemik itu terjadi di tengah upaya China untuk terus meningkatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik dalam beberapa tahun terakhir. China diketahui juga merupakan kreditor terbesar di Papua Niugini.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
DAVID GRAY/POOL PHOTO VIA AP
Presiden China Xi Jinping tiba di Port Moresby, Papua Niugini, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC, 16 November 2018.
SINGAPURA, RABU — Pernyataan Pemerintah Papua Niugini untuk tidak memperbarui kontrak tambang emasnya di kawasan pertambangan Porgera dengan perusahaan asal China menimbulkan polemik. Manajemen Zijin Mining, badan usaha milik negara Pemerintah China, menyatakan kegagalan pembaruan kontrak sewa tambang emas yang dimiliki bersama lewat perusahaan Barrick Gold Corp di Porgera dapat merusak hubungan bilateral kedua negara.
Polemik itu terjadi di tengah upaya China untuk terus meningkatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik dalam beberapa tahun terakhir. China diketahui juga merupakan kreditor terbesar di Papua Niugini. Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Papua Niugini James Marape terpilih di negara itu lewat platform nasionalisme ekonomi yang akan meninjau lebih dekat aset sumber daya mineralnya.
Marape pada Jumat (24/4/2020) pekan lalu mengatakan, kontrak pertambangan selama 20 tahun di tambang emas Porgera di antara kedua belah pihak itu tidak akan dilanjutkan. Marape merujuk isu kerusakan lingkungan dan kerusuhan sosial yang kerap terjadi sebagai beberapa bahan pertimbangan untuk memutuskan pilihan itu. Keputusan itu mengakhiri ketidakpastian sejak kontrak atas proyek bermasalah itu berakhir pada Agustus tahun lalu.
REUTERS / DAVID GRAY
Sebuah ruas jalan baru yang dibangun di Papua Niugini, didanai oleh Pemerintah China. Ruas jalan baru itu terletak di dekat tempat untuk forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Port Moresby, Papua Niugini, yang digelar pada 15 November 2018.
Marape mengatakan, pemerintahnya menerima rekomendasi dari Komite Penasihat Penambangan Papua Niugini untuk menolak proposal perpanjangan sewa Barrick selama 20 tahun lagi karena masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan tambang.
”Kami sekarang akan melalui pengaturan transisi, dan begitu fase transisi telah selesai, maka negara akan memasuki kepemilikan dan pengoperasian tambang,” kata Marape kepada wartawan di ibu kota Port Moresby. ”Negara memiliki hak untuk menolak sewa, atau memperpanjang sewa, dan dalam hal ini, karena masalah lingkungan, masalah permukiman kembali dan banyak masalah warisan lainnya, negara saat ini menolak sewa di Porgera,” katanya, menambahkan.
DAVID GRAY/POOL PHOTO VIA AP
PM Papua Niugini James Marape (tengah) dan istrinya, Rachael Marape (kanan), ketika berkunjung ke Cherrybrook Technology High School di Sydney, Australia, pada 26 Juli 2019. Manajemen Barrick (Niugini) Limited (BNL) telah menunda operasi mulai Sabtu pekan lalu. Manajemen perusahaan itu mengatakan, Pemerintah Papua Niugini belum memberikan pemberitahuan resmi tentang perpanjangan sewa ataupun rincian dari rencana transisi. Manajemen Zijin menyatakan Pemerintah Papua Niugini perlu melakukan negosiasi untuk memperpanjang sewa pertambangan dengan iktikad baik.
”Sebagai perusahaan China, Zijin ingin berkontribusi pada hubungan ekonomi, perdagangan, budaya, dan antarpemerintah yang baik antara China dan Papua Niugini,” kata Chen Jinghe, Pimpinan Zijin Mining, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada PM Marape pada hari Senin. ”Namun, jika investasi Zijin di tambang Porgera tidak terlindungi dengan baik oleh Pemerintah Papua Niugini, saya khawatir akan ada dampak negatif yang signifikan pada hubungan bilateral antara China dan Papua Niugini,” kata Chen Jinghe, melanjutkan.
GOOGLE MAPS
Peta lokasi Papua Niugini
Manajemen Zijin mengonfirmasi bahwa surat itu sudah dikirim ke Pemerintah Papua Niugini. Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar atas hal itu. Demikian juga Kedutaan Besar China di Port Moresby dan Kantor PM Papua Niugini.
Sebaliknya, melalui media sosial, Senin lalu, Marape mengingatkan, pemerintah akan mengambil kendali atas tambang Barrick jika ditutup selama masa transisi. Usaha patungan itu memang telah ditentang oleh pemilik tanah dan penduduk setempat. Para kritikus mengatakan, tambang Porgera telah mencemari air dan menciptakan masalah lingkungan dan sosial lainnya, dengan manfaat ekonomi minimal bagi penduduk setempat.
Kompas/Agus Susanto
Warga Papua Niugini berbelanja di pasar perbatasan Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, Sabtu (15/7). Kebanyakan warga Papua Niugini berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari di wilayah itu karena harganya lebih murah daripada di Papua Niugini.
Gangguan keamanan
Atas kritik-kritik itu, kedua belah pihak sebenarnya telah mengatakan, mereka akan menempuh jalur-jalur hukum untuk melindungi kepentingan mereka dan memulihkan kerusakan. Pihak Zijin juga mengatakan bahwa mereka memahami perlunya distribusi manfaat yang lebih besar di antara pemerintah, pemilik tanah, dan pemangku kepentingan. Namun, jika perpanjangan sewa penambangan khusus tidak diberikan, manajemen Zijin menyatakan tambang itu akan dipaksa ditutup.
Kawasan tambang Porgera terletak di dataran tinggi terpencil di Papua Niugini. Kawasan itu kerap dirongrong gangguan keamanan. Pihak BNL mengatakan, pada bulan lalu setidaknya sembilan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, terbunuh dalam aksi kekerasan di daerah itu. Penduduk disebut kerapkali menambang emas di kawasan itu.
Porgera menghasilkan sekitar 421.500 troy ons emas pada 2018. Porgera hanyalah salah satu dari beberapa proyek ekstraktif yang besar dan menguntungkan di Papua Niugini ketika Marape mengambil alih kekuasaan di negeri itu. (REUTERS)
