Kemlu Lebanon Panggil Dubes AS karena Mengkritik Hezbollah
Menurut Konvensi Vienna tentang hukum perjanjian, seorang duta besar asing tidak memiliki hak untuk ikut campur urusan dalam negara lain.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AP/MAHMOUD ZAYYAT
Dalam foto pada 25 April 2020 ini tampak sejumlah petugas keamanan berjaga di kantor bank yang menjadi sasaran kemarahan warga Lebanon setelah mereka tidak bisa menarik dana simpanannya.
BEIRUT, SENIN — Kementerian Luar Negeri Lebanon memanggil Duta Besar Amerika Serikat Dorothy Shea setelah dia secara terbuka mengkritik Hezbollah. Pada saat yang sama, seorang hakim Lebanon membuat putusan yang melarang media lokal dan asing di negara itu memuat pernyataan Shea selama satu tahun.
Menurut rencana, Menteri Luar Negeri Lebanon Nassif Hitti akan bertemu Shea pada Senin (29/6/2020) petang waktu setempat atau Senin malam waktu Indonesia.
Media lokal menyebutkan, Hitti akan memberi tahu kepada Shea bahwa menurut Konvensi Vienna tentang hukum perjanjian, seorang duta besar negara asing tidak memiliki hak untuk ikut campur urusan dalam negeri negara lain.
Masih berdasarkan aturan yang sama, duta besar tidak boleh menghasut rakyat di sebuah negara, dalam hal ini Lebanon.
Anggota legislatif yang terafiliasi dengan Hezbollah, Hassan Fadlallah, menyebut komentar Shea sebagai pelanggaran keras terhadap kedaulatan dan menyerang harga diri Lebanon sebagai negara. Dia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lebanon memaksa duta besar untuk ”menghormati hukum internasional”.
AP PHOTO/HASSAN AMMAR
Seorang polisi antihuru-hara Lebanon menangkap seorang pendukung Hezbollah dalam bentrokan antara pendukung Hezbollah dan pengunjuk rasa antipemerintah di Beirut, Lebanon, Selasa, 29 Oktober 2019.
Dalam wawancaranya dengan sebuah stasiun berita milik Arab Saudi, Al-Hadath, pada Jumat pekan kemarin, Shea menyatakan bahwa Pemerintah AS ”sangat prihatin tentang peran Hezbollah, sebuah organisasi teroris”.
”Organisasi ini telah menyedot miliaran dollar AS dana (secara ilegal) yang seharusnya masuk ke dalam kas pemerintah dan bisa digunakan untuk menyediakan layanan dasar kepada warga. Kondisi itu telah menghambat reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan perekonomian Lebanon,” kata Shea dalam wawancara tersebut.
Hezbollah, kelompok Syiah yang didukung Iran, adalah kelompok politik yang dominan di parlemen, yang juga merupakan pendukung pemerintah berkuasa sekarang.
Pemerintah AS sendiri memasukkan Hezbollah sebagai kelompok teroris dan terus memperluas sanksi terhadapnya untuk membuat pergerakannya menjadi lebih sempit. Namun, pada saat yang sama, Washington adalah salah satu donor terbesar bagi tentara Lebanon.
Pembatasan media
Sehari sebelum rencana pemanggilan Shea diumumkan Kemlu Lebanon, Mohammad Mazeh, seorang hakim di kota Tirus selatan, mengeluarkan perintah yang melarang media lokal dan asing yang ada di Lebanon menayangkan atau menerbitkan komentar Shea selama setahun karena komentar Hezbollah.
Hakim Mohamad Mazeh mengatakan, komentar Shea memicu konflik sektarian dan bisa membuat rakyat Lebanon saling berseteru.
DALATI AND NOHRA / AFP
Sebuah gambar selebaran yang disediakan agen foto Dalati dan Nohra, Lebanon, 25 Juni 2020, menunjukkan Presiden Michel Aoun (tengah) memimpin pertemuan nasional di istana presiden di Baabda, sebelah timur Beirut, ibu kota negara itu.
Namun, putusan hakim itu membuat berang banyak warga Lebanon, yang menikmati salah satu lansekap media yang lebih bebas di dunia Arab. Yang lain, bagaimanapun, mengkritik Shea atas komentar yang dianggap sebagai gangguan terhadap urusan internal Lebanon.
Karena larangan oleh hakim diberlakukan pada hari Sabtu, beberapa stasiun televisi lokal menayangkan komentar baru dari Shea tentang putusan hakim, yang ia sebut sangat disayangkan. Shea menambahkan bahwa seorang pejabat senior Pemerintah Lebanon, yang tidak disebut namanya, meminta maaf kepadanya.
”Saya dihubungi kemarin sore oleh seorang pejabat berpangkat tinggi dan memiliki posisi yang baik di pemerintahan dan menyatakan permintaan maaf. Dia menyampaikan bahwa putusan ini tidak memiliki dasar putusan yang tepat,” kata Shea.
Shea menambahkan bahwa pejabat itu mengatakan kepadanya bahwa pemerintah akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengubahnya.
Kemlu Lebanon menyatakan, putusan Mazeh sebagai upaya pembungkaman media oleh Hezbollah dengan menggunakan tangan lembaga yudikatif. Menurut Kemlu Lebanon, hal itu sebagai hal yang menyedihkan.
JOSEPH EID / AFP
Gabungan gambar yang dibuat pada 29 Juni 2020 ini menunjukkan kondisi di pasar gelap tentang potret nilai tukar dollar AS dibandingkan Lira, Lebanon, akhir Januari dan Februari 2020.
Menteri Informasi Manal Abdel Samad menolak putusan itu. ”Tidak ada yang mempunyai hak untuk melarang media untuk meliput,” kata Samad dalam pernyataannya.
Ketidaksepakatan juga terjadi di kalangan lembaga peradilan sendiri. Sumber di lembaga peradilan Lebanon mengatakan kepada AFP bahwa Mazeh telah ”melampaui hak prerogatifnya sebagai hakim”.
Mazeh menanggapi kritik pada hari Minggu dengan mengatakan ”kesadarannya jelas” dan bahwa dia ”sepenuhnya yakin” dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia siap mengundurkan diri jika ada peninjauan kembali. (AP/AFP)
