Belarus Gandeng Rusia Tangani Krisis Keamanan Pascapilpres

Pemilihan ulang presiden Belarus berujung kekacauan dan demonstrasi besar-besaran warga sepekan terakhir. Presiden terpilih mengundang Rusia untuk membantu menyelesaikan krisis domestik negaranya.

AFP/SERGEI SUPINSKY

Diaspora Belarus dan aktivis Ukraina berunjuk rasa memprotes hasil pemilu Belarus di depan Kedutaan Besar Belarus di Kiev, Ukraina, 13 Agustus 2020.

MINSK, MINGGU — Rusia dipastikan siap membantu dalam menangani krisis keamanan dan politik pasca-pemilihan presiden Belarus. Setelah menegaskan untuk menolak intervensi asing dalam menyelesaikan krisis dalam negerinya, Presiden Belarus Alexander Lukashenko justru membuka diri terhadap Rusia.

Lukashenko mengatakan, Sabtu (15/8/2020), bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menawarkan bantuan. Bantuan itu untuk memastikan keamanan negara setelah pengunjuk rasa kubu oposisi terus menekan pemimpin otoritarian yang telah berkuasa sejak 1994 itu usai ia memenangi pilpres.

Pemilihan ulang presiden Belarus berujung kekacauan dan demonstrasi besar-besaran warga dalam sepekan terakhir. Ribuan pendukung oposisi berkumpul di ibu kota Minsk di akhir pekan ini, tepat di tempat seorang demonstran tewas akibat tindakan keras polisi pekan lalu terhadap aksi protes warga.

Momentum oposisi itu dimanfaatkan penantang utama Lukashenko pada pilpres, Svetlana Tikhanovskaya, untuk meminta pendukungnya berkumpul selama akhir pekan.

Baca juga: Unjuk Rasa Menolak Hasil Pemilu di Belarus

Demonstran menumpuk bunga di tempat di mana Alexander Taraikovsky (34) meninggal pada awal pekan lalu. Warga di sekitarnya meneriakkan kata ”terima kasih” kepada Taraikovsky. Mereka juga mengangkat tangan sebagai simbol tanda kemenangan.

Pada awalnya, tak tada penjagaan polisi dan aparat keamanan terhadap aksi protes tersebut. Namun, polisi antihuru-hara kemudian tiba di sekitar lokasi, khususnya ketika sejumlah warga menggelar protes di luar kompleks stasiun televisi negara Belarus.

Lukashenko tengah menghadapi tantangan terbesar dalam pemerintahannya sejak mengambil alih kekuasaan pada 1994. Ia pun meminta bantuan Moskwa dan berbicara melalui telepon dengan Putin. Putin sebelumnya memperingatkan bahwa ada ancaman nyata, tidak hanya untuk Belarus.

AP

Alina Krus memegang poster bertuliskan ”Hari ini saya berulang tahun. Saya berharap tidak ada lagi yang terbunuh. Kami cinta damai. Hentikan kekerasan", di lokasi di mana seorang pengunjuk rasa tewas saat bentrokan di Minsk, Belarus, Rabu (12/8/2020).

Lukashenko mengatakan kepada para pemimpin militernya bahwa Putin telah menawarkan bantuan komprehensif untuk memastikan keamanan Belarus. Dikatakan, Kremlin mengatakan para pemimpinnya setuju masalah di Belarus akan ”segera diselesaikan” dan hubungan kedua negara diperkuat.

Lukashenko secara berkala ”memainkan” peran Moskwa melawan Uni Eropa. Rusia adalah sekutu terdekat Belarus di mana keduanya telah membentuk ”negara persatuan” yang menghubungkan ekonomi dan militer mereka.

Namun, Lukashenko sempat mengeluarkan kritik terhadap Rusia selama kampanye pemilihannya. Aparat Belarus menahan 33 orang Rusia karena dicurigai merencanakan kerusuhan menjelang pemungutan suara.

Jelas sekali bahwa presiden kami tidak bisa lagi berurusan dengan rakyatnya sendiri, dia mencari bantuan di timur.

Barisan pengunjuk rasa dari kelompok oposisi mengkritik Lukashenko karena sekarang mencari bantuan Moskwa. Mereka mengaku takut intervensi Rusia.

”Jelas sekali bahwa presiden kami tidak bisa lagi berurusan dengan rakyatnya sendiri, dia mencari bantuan di timur,” kata Alexei Linich, seorang programmer Belarus berusia 27 tahun.

”Jika Rusia campur tangan, itu akan menjadi hal terburuk. Saya sangat takut akan hal ini,” kata Olga Nesteruk, seorang desainer lanskap.

AP/SERGEI GRITS

Warga melambaikan bunga saat menggelar aksi damai memprotes hasil pemilihan presiden di Minsk, Belarus, Kamis, (13/8/2020). Massa memenuhi jalanan dan ribuan pekerja keluar pabrik industri untuk mengecam tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa.

Lukashenko dilaporkan sebelumnya telah bertemu dengan kepala militer negaranya. Lukashenko sempat menyatakan bakal mengesampingkan mediasi asing antara dia dan pengunjuk rasa.

”Kami tidak akan menyerahkan negara kepada siapa pun,” katanya dalam komentar yang disiarkan televisi. ”Kami tidak membutuhkan pemerintah asing, perantara apa pun."

Desakan AS

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Sabtu, mendesak Lukashenko untuk melibatkan masyarakat sipil dalam menangani krisis politik dan keamanan di Belarus.

Jika Rusia campur tangan, itu akan menjadi hal terburuk. Saya sangat takut akan hal ini.

Pernyataan Pompeo itu disampaikannya saat mengunjungi Polandia. Polandia adalah negara yang telah menawarkan diri untuk bertindak sebagai mediator di Belarus. Pompeo juga mengaku terus berkomunikasi dengan UE untuk mencari solusi atas kondisi di Belarus.

Baca juga: Mantan Guru Bahasa Inggris Tantang Orang Kuat Eks Soviet di Belarus

Pompeo mengatakan, Washington sedang melacak situasi di Belarus. Ia menyatakan bersama UE Washington coba membantu semampunya agar rakyat Belarus mencapai kedaulatan dan kebebasan.

Uni Eropa pada Jumat mengambil langkah pertama untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Belarusia. Pihak UE menyiapkan daftar hitam individu yang bertanggung jawab di Belarus.

Berbicara dalam konferensi pers dengan Pompeo, Menlu Polandia Jacek Czaputowicz mengatakan, potensi sanksi terhadap Belarus seharusnya hanya berlaku untuk pejabat tinggi.

Pompeo juga bertemu Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki. Keduanya juga membahas kerja sama pertahanan, pandemi Covid-19, mengamankan jaringan 5G dan perjanjian bilateral baru tentang pengembangan program tenaga nuklir sipil Polandia.

AP/SERGEI GRITS

Polisi menahan seorang pria dalam unjuk rasa usai pemilihan presiden di Minsk, Belarusia, 10 Agustus 2020. Selama dua hari berturut-turut, ribuan warga turun ke jalan setelah hasil resmi pemilu memberikan kemenangan luar biasa kepada Presiden Alexander Lukashenko.

Washington dan Warsawa menandatangani pakta pertahanan yang disepakati bulan lalu. Kesepakatan itu menyatakan tambahan jumlah pasukan AS di Polandia menjadi setidaknya 5.500 orang. Polandia akan menelan biaya sekitar 135 juta dollar AS per tahun.

Dari Minsk dilaporkan bahwa kubu oposisi berencana melanjutkan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Minggu (16/8/2020). Gelaran yang diberi tajuk ”Pawai untuk Kebebasan” itu akan digelar di jalan-jalan pusat kota Minsk.

Aksi itu diperkirakan akan dihadiri ribuan warga dan menghadirkan tokoh-tokoh dari kubu oposisi di Belarus. (AFP/AP/REUTERS)