Tradisi Politisi ”Lompat Pagar”, Politik Dagang Sapi, dan Kegaduhan di Malaysia
Sepanjang 2020, politik Malaysia selalu kisruh. Politisi di parlemen mudah berganti haluan, dari mendukung pemerintahan, berganti menarik dukungan. Ini memperkeruh atmosfer politik saat tidak ada mayoritas di parlemen.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (kanan, barisan depan) menghadiri sidang Majelis Rendah di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Juli 2020. Ia berpeluang menghadapi mosi tidak percaya dalam sidang parlemen, 2 November mendatang.
JAKARTA, KOMPAS — Lebanon, Irak, Spanyol, dan Malaysia menampilkan sisi riuh sistem parlementer dalam beberapa waktu terakhir. Perdana menteri bisa terguling setiap saat karena kekurangan dukungan di parlemen.
PM Spanyol Pedro Sanchez selamat dari mosi tidak percaya yang diajukan partai berhaluan kanan, Vox, pekan lalu. Sementara di Malaysia, Muhyiddin Yassin berpeluang menghadapi mosi sejenis kala masa sidang paripurna dibuka pada Senin (2/11/2020).
Baca juga: Politisi Malaysia Mengabaikan Seruan Rajanya
Memang, Muhyiddin berpeluang selamat dari mosi tidak percaya yang dilayangkan 15 politisi oposisi itu. Sebab, seperti diberitakan kantor berita Bernama, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), lewat rapat pada Senin (26/10/2020) hingga Selasa dini hari, memutuskan tetap menyokong Muhyiddin. Dengan demikian, Muhyiddin bisa mempertahankan koalisi yang terdiri dari 112 anggota parlemen.
Sokongan itu tidak gratis. Sejumlah politisi UMNO, termasuk mantan PM Najib Razak, bolak-balik meminta imbalan berupa jabatan di kabinet. UMNO ingin kursi wakil PM dan menteri-menteri yang mengurus keuangan serta perekonomian.
Kini, jabatan itu dipegang oleh para kader Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Muhyiddin. Padahal, PPBM hanya mempunyai 31 kursi di parlemen. Sementara UMNO mempunyai 39 kursi atau paling besar di antara 111 penyokong Muhyiddin di parlemen.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menandatangani dokumen pada hari pertamanya di kantor Perdana Menteri di Putrajaya, Malaysia, Senin (2/3/2020).
Bagi-bagi jabatan menjadi cara Muhyiddin untuk mempertahankan koalisinya. Hal itu bermula dari ketentuan bahwa PM Malaysia harus anggota parlemen yang disokong oleh sekurangnya 50 persen dari anggota parlemen lainnya. Dengan 222 anggota parlemen saat ini, PM harus disokong oleh minimal 111 rekannya di parlemen. Jika sokongan kurang dari itu, PM harus mundur.
Baca juga: UMNO Kembali ke Pemerintahan Malaysia
Dengan bekal 31 kursi dari PPBM, Muhyiddin harus merangkul sekurangnya 81 anggota parlemen untuk mempertahankan pemerintahan. ”Mayoritas tipis adalah akar dari ketidakstabilan politik saat ini,” kata Najib.
Dukungan minimum
Konstitusi Malaysia tidak menegaskan cara mengukur dukungan minimal dan hal itu diserahkan pada praktik politik harian. PM dapat disebut kekurangan dukungan jika ada mosi tidak percaya yang disokong sekurangnya 112 dari 222 anggota parlemen saat ini.
Mosi tidak percaya dapat disampaikan dengan beragam alasan oleh siapa pun yang menjadi anggota parlemen. Jika ada anggota parlemen merasa pemerintahan tidak cakap, terbelit korupsi, atau alasan apa pun yang dianggap perlu, mosi tidak percaya bisa diajukan.
Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, berbicara dalam konferensi pers di sebuah hotel di Kuala Lumpur, 23 September 2020. Ia mengklaim mendapat dukungan mayoritas di parlemen untuk menggulingkan pemerintahan PM Muhyiddin.
Ketua Dewan Pembina UMNO Razaleigh Hamzah mengatakan, mosi harus dibahas di parlemen untuk membuktikan PM masih mempunyai dukungan kuat. Ia beralasan, dukungan kuat parlemen terhadap pemerintah diwajibkan dalam konstitusi Malaysia.
Baca juga: UMNO Kembali Desak Perlu Pemilu Sela
PM juga dapat disebut kekurangan dukungan jika ada anggota parlemen menarik sokongan. Sistem tata negara Malaysia memungkinkan para anggota parlemen penyokong pemerintah atau oposisi mengubah dukungan setiap saat. Hal itu terjadi pada Februari 2020 kala Muhyiddin dan sejumlah politisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) menarik dukungan dari pemerintahan Mahathir Mohamad. Penarikan sokongan membuat pemerintahan Pakatan Harapan kekurangan kursi minimum di parlemen sehingga Mahathir harus mundur.
Menjelang rapat UMNO pada Senin (26/10/2020) malam, Najib pun mengakui pernah mencoba mengubah dukungan UMNO dari Muhyiddin ke Anwar Ibrahim, Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR). Sebelumnya, Ketua Umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyebut sejumlah anggota parlemen dari UMNO menyokong klaim Anwar yang mengaku didukung lebih banyak anggota parlemen dibandingkan Muhyiddin. Sayangnya, Anwar gagal membuktikan sokongan itu kepada Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI.
PM Malaysia Najib Razak (kanan) mengumumkan penunjukan Deputi Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyusul perombakan kabinet di Putrajaya, Malaysia, 28 Juli 2015. Keduanya adalah tokoh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), penyumbang dukungan terbesar di koalisi pemerintahan PM Muhyiddin Yassin.
Konstitusi Malaysia menetapkan, raja berwenang menunjuk anggota parlemen menjadi PM. Penunjukan dilakukan apabila raja yakin anggota parlemen itu mendapat sokongan paling banyak di Dewan Rakyat.
Mudah ganti dukungan
Anggota parlemen bisa mengubah sokongan atau ”melompat pagar” ke kubu sebelah atau membentuk kubu baru karena tidak ada dampak apa-apa pada jabatannya. Sebab, seorang politisi tetap bisa menjabat sebagai anggota parlemen sekalipun tidak mempunyai partai. Peneliti pada Singapore Institute of International Affairs, Oh Ei Sun, mengatakan, politik dagang sapi akan terus menjadi beban pemerintahan Muhyiddin.
Baca juga: Raja Ingatkan Politisi Jangan Picu Ketidakpastian
Sementara pengajar Universiti Kebangsaan Malaysia, Kartini Aboo Talib, menyebut tradisi politisi mengganti dukungan sudah berlangsung lama di Malaysia dan masih akan terus bertahan. Sebab, hal itu tidak dilarang oleh hukum.
Pengajar UKM lainnya, Nadzri Mohamed Noor, menyebut bahwa politisi yang tidak loyal cenderung mendapat imbalan lebih besar dibandingkan politisi yang setia. Imbalan bisa jadi untuk kepentingan politisi atau konstituennya. Selain imbalan, ada pula tekanan yang bisa membuat politisi mengubah tekanan. Ia menyebut, tekanan bisa berupa pemeriksaan pajak atau penyelidikan korupsi. Pola itu sudah terjadi sejak UMNO dan Barisan Nasional berkuasa. Karena itu, politisi mudah berganti dukungan.
PM Malaysia Muhyiddin Yassin (tengah) berbicara dalam sebuah konferensi pers seusai sidang pertama kabinetnya di kantor Perdana Menteri di Putrajaya, Malaysia, 11 Maret 2020. Ia sebelumnya pendukung pemerintahan PM Mahathir Mohamad, lalu menarik dukungan itu dan akhirnya terpilih menjadi PM.
Dalam pernyataan pada Senin sore, Mahathir menyinggung imbalan dan tekanan itu. Ia meminta pemerintahan Muhyiddin berhenti menarik politisi oposisi dengan cara menawarkan imbalan atau memberi tekanan.
Baca juga: Muhyiddin Dapat Peluang Berunding
Sayangnya, seperti disampaikan Kartini dan Nazri, harapan Mahathir sulit terwujud. Selama tidak ada partai yang menguasai parlemen secara mayoritas seperti di Singapura, akan terus ada transaksi politik dengan keriuhan demi memantapkan dukungan atau menggulingkan pemerintahan. Sebab, politik praktis adalah tentang perebutan kekuasaan. (REUTERS)
