Setelah Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, dunia bergerak memerangi penyebarannya. Satu kendali di Tanah Air dibutuhkan untuk mengatasinya.
Oleh
TIM KOMPAS
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penularan Covid-19 sebagai pandemi. Hal itu menegaskan bahwa penanggulangan penyakit ini harus dilakukan bersama-sama secara menyeluruh, tetapi dengan satu kendali yang tegas.
WHO, Kamis (12/3/2020) pukul 16.53 WIB, mencatat, terdapat 125.964 kasus Covid-19 di 115 negara dengan 4.634 kematian. ”Kami membuat penilaian, Covid-19 bisa dikategorikan sebagai pandemi,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Terkait hal itu, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, di Jakarta, menilai, pemerintah mesti lebih serius menghadapi Covid-19. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dibenahi.
”Negara kita belum serius menghadapi pandemi. Belum ada contingency plan (rencana cadangan) menghadapi berbagai kemungkinan penularan penyakit. Pemerintah daerah bekerja tanpa komando jelas,” tuturnya. Akibat belum adanya komando yang jelas dan terstruktur dalam mengatasi Covid-19 di Tanah Air, tiap kementerian dan lembaga seperti berjalan sendiri-sendiri. ”Kerja sama lintas sektor mutlak dilakukan,” ujarnya.
Padahal, sejumlah negara telah siaga menghadapi pandemi Covid-19. Isolasi Provinsi Hubei, China, dan sejumlah kota besar lain jadi kunci keberhasilan China mengendalikan Covid-19. Menurut kajian Shanghai institutes for International Studies, kunci kesuksesan China mengendalikan wabah Covid-19 ialah kepemimpinan efektif Presiden Xi Jinping.
Begitu wabah Covid-19 meledak, Xi dan Perdana Menteri Li Keqiang menginstruksikan jajaran pemerintahannya di semua level memperhatikan perkembangan yang terjadi. Komisi Kesehatan Nasional dan otoritas lokal lalu mengaktifkan mekanisme respons kegawatdaruratan. Ini membuat mobilisasi sumber daya menjadi cepat.
Sementara itu, Korea Selatan tak melakukan isolasi meski ada lebih dari 7.700 kasus Covid-19. Namun, mereka menangani Covid-19 dengan informasi terbuka, partisipasi publik, dan pemeriksaan luas. Dalam sehari, Korsel melakukan 15.000 pemeriksaan untuk menjaring mereka yang positif Covid-19. Hingga Rabu (11/3), 220.000 pemeriksaan dilakukan di lebih dari 500 fasilitas kesehatan.
Adapun Iran membuka diri terhadap bantuan asing. Mereka menerima bantuan alat diagnosis dari China dan Rusia. Otoritas setempat menyemprotkan disinfektan secara massal di perkantoran, permukiman, dan tempat umum. Meski tidak mengarantina satu wilayah, Pemerintah Iran menutup sekolah hingga universitas. Berbagai langkah itu, menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, disebabkan urgennya penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
Amat cepat
Penyebaran Covid-19 berlangsung amat cepat. Namun, menurut Kalla, Indonesia pasti bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah tak perlu ragu mengambil langkah strategis dan cepat karena kerugian jika membiarkan Covid-19 meluas jauh lebih besar. ”Seperti dampak perang dagang China (dan AS) saja. Ini puluhan kali lebih hebat dari itu,” tambah Kalla.
Menurut Pengurus Pusat Bidang Politik dan Kesehatan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Syahrizal Syarif, hal lain yang juga harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ialah penambahan tenaga kesehatan dan sukarelawan untuk mendeteksi kasus di semua wilayah Indonesia. Pemeriksaan terhadap orang yang berisiko tertular harus diperluas.
Kewaspadaan
Juru bicara pemerintah untuk penanganan korona, Achmad Yurianto, menyatakan, Pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan begitu WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. ”Presiden menyampaikan kepada para menteri, dalam pertemuan, kewaspadaan dinaikkan, tetapi jangan panik,” katanya.
Pernyataan WHO yang menetapkan Covid-19 menjadi pandemi global merupakan isyarat bagi dunia bahwa penyakit itu bisa menyerang siapa saja dan negara mana pun. ”Negara akan merespons lebih keras. Upaya pengendalian diintensifkan karena ini ditetapkan jadi pandemi,” kata Yurianto.
Pemerintah mengintensifkan pengendalian korona baru. Caranya, antara lain, dengan penelusuran kontak terhadap kelompok rentan, mengisolasi pasien positif dan pasien dalam pemantauan, serta mengawasi masyarakat yang berstatus orang dalam pemantauan. Pemerintah juga membatasi lalu lintas orang keluar atau masuk Indonesia.
Kebijakan menutup semua akses, seperti yang dilakukan beberapa negara, tidak akan menjadi pilihan karena kebijakan mengisolasi wilayah belum terbukti efektif mengendalikan penyebaran virus. Pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan untuk menanggulangi pandemi. Pemerintah menjamin stok 15 juta masker, 10.000 kit untuk pemeriksaan spesimen, alat pelindung diri, dan obat.
Rumah sakit umum daerah dan RS swasta siap menangani pasien Covid-19. Beberapa daerah meningkatkan kesiapsiagaan dengan menambah alat pelindung diri bagi petugas medis. Namun, sejumlah daerah masih terkendala keterbatasan alat pelindung diri dan perlengkapan lain dalam upaya mengantisipasi penularan Covid-19.
Kemarin, sebanyak 12 pasien dalam pengawasan. Sejumlah daerah, antara lain Pontianak, Banda Aceh, Palangkaraya, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Denpasar, melaporkan ada beberapa pasien terduga Covid-19. Satu pasien terduga Covid-19 meninggal di RSUD Dr Moewardi, Kota Solo, Rabu (11/3) pukul 13.00 WIB.
Pandemi Covid-19 telah memukul dunia pariwisata di sejumlah daerah, antara lain Banyuwangi, Jawa Timur, dan Danau Toba, Sumatera Utara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memperkirakan, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke wilayah itu pada Februari lalu turun 60 persen dibandingkan periode sama tahun lalu karena turis membatalkan kunjungan wisata.