Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (kiri) bertemu mitranya, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas (kanan), dan delegasi yang menyertainya di ibu kota Teheran, Senin (10/6/2019). Iran mendorong Eropa lebih kokoh mempertahankan Perjanjian Nuklir Iran tahun 2015.
DUBAI, SELASA — Iran melanggar batas pengayaan uranium yang tertera dalam perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Negara-negara yang terlibat dalam JCPOA menyesalkan tindakan Iran.
Iran mengumumkan akan menambah stok pengayaan uranium dan produksi air berat sejak 8 Mei 2019. Pengumuman ini disampaikan ke negara-negara yang masih terikat JCPOA untuk menyelamatkan kesepakatan. Namun, belum ada upaya nyata yang terlihat.
”Iran telah melampaui batasan 300 kilogram sesuai dengan rencana (yang disampaikan pada Mei),” kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Senin (1/7/2019), sembari menambahkan, keputusan ini terjadi akibat kampanye Washington yang menekan JCPOA.
Adapun JCPOA adalah kesepakatan nuklir yang dibuat Iran dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia pada 2015. Hasil kesepakatan yang diperoleh adalah Iran bersedia membatasi aktivitas program nuklir yang dimiliki dan menerima inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar sanksi ekonomi dicabut. AS kemudian mundur dari JCPOA pada 2018.
Laporan Badan Tenaga Atom Internasional pada 1 Juli 2019 mengonfirmasi, stok pengayaan uranium Iran sebesar 205 kg. Kesepakatan batasan yang berlaku adalah 202,8 kg.
Zarif melanjutkan, Iran juga akan memurnikan uranium di atas level 3,67 persen pada 7 Juli 2019. Level 3,67 persen selama ini dianggap layak untuk menghasilkan energi nuklir keperluan sipil. Adapun produksi senjata nuklir membutuhkan level kemurnian sebesar 90 persen.
Pemurnian uranium di atas level 3,67 persen akan menjadi langkah awal bagi Iran untuk memproduksi material yang lebih bagus bagi hulu ledak nuklir. Namun, Iran selalu membantah memiliki rencana untuk mengembangkan senjata nuklir.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memberikan pernyataan pada konferensi tentang Afghanistan di kantor pusat PBB di Geneva, Swiss, 28 November 2018.
Sejumlah negara menyuarakan penyesalan atas tindakan Iran karena melanggar JCPOA. Meskipun begitu, beberapa negara di antaranya memahami keputusan tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan, London sangat khawatir sehingga meminta Iran untuk menahan diri melakukan langkah-langkah yang semakin menyalahi kesepakatan. ”Inggris tetap berkomitmen untuk membuat kesepakatan tetap berjalan dan menggunakan semua instrumen diplomatik mengurangi tensi regional,” ujarnya melalui Twitter.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan, Rusia sebagai sekutu dekat Teheran menyesalkan tindakan Iran. Akan tetapi, Rusia juga memaklumi situasi yang terjadi sebagai konsekuensi keputusan AS yang menarik diri dari JCPOA dan kemudian memberlakukan sanksi ekonomi kepada Iran. Moskwa merupakan sekutu dekat Teheran.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengimbau Iran untuk tetap menghormati JCPOA. Iran diharapkan membahas perbedaan yang ada melalui mekanisme yang ada di kesepakatan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak negara Eropa untuk segera memberi sanksi kepada Iran, yang merupakan musuh bebuyutannya. Menurut dia, negara Eropa telah berkomitmen untuk bertindak secepatnya setelah Iran melanggar JCPOA.
Bantah melanggar
Zarif mengatakan, Iran tidak melanggar kesepakatan yang ada. Iran bertindak sesuai hak dan kesepakatan yang ada untuk merespons AS yang mundur dari JCPOA pada 2018.
”Paragraf ke-36 dari perjanjian JCPOA menjelaskan alasannya. Kami memberikan E3+2 waktu beberapa minggu sembari menjaga hak kami. Kami akhirnya mengambil tindakan setelah 60 minggu. Segera setelah E3 mematuhi kewajiban mereka, kami akan kembali (mematuhi),” katanya, mengutip mekanisme dalam JCPOA ketika ada pihak yang tidak patuh.
E3+2 merujuk ke negara lain yang masih terikat JCPOA, yaitu Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia. Sementara E3 merujuk kepada tiga negara Eropa, yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman.
AFP/MANDEL NGAN
Presiden AS Donald Trump menandatangani keputusan sanksi baru kepada Iran, yang menarget Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat Iran lainnya, disaksikan Wakil Presiden Mike Pence (kanan) dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin di Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (24/6/2019). Mnuchin mengatakan, dengan sanksi tersebut, AS memblokir aset-aset Iran senilai miliaran dollar AS.
Pekan lalu, Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas Instex atau Instrumen dalam Mendukung Pertukaran Perdagangan. Instex merupakan saluran keuangan agar perdagangan dengan Iran tetap dapat dilakukan tanpa menerima sanksi AS.
Zarif berpendapat, upaya Eropa belum cukup. Instex baru merupakan komitmen awal yang belum sepenuhnya diimplementasikan.
Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran karena melanggar batas pengayaan uranium yang ditentukan. ”Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu dan saya kira mereka tahu sedang bermain api,” ujarnya.
Washington menyatakan, AS dan sekutunya tidak akan mengizinkan Iran melakukan pengayaan uranium pada level apa pun ataupun membuat senjata nuklir. AS berkomitmen untuk melanjutkan tekanan terhadap Iran. (AFP/Reuters)
