Pemerintah Segera Temukan Solusi Terbaik

Pemerintah diharapkan segera menemukan solusi terbaik untuk mencegah berulangnya pemadaman listrik yang melumpuhkan sebagian wilayah di Pulau Jawa.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mendatangi Kantor Pusat PLN di Jakarta, Senin (5/8/2019). Presiden Joko Widodo mendatangi Kantor PLN untuk meminta penjelasan langsung dari PLN terkait pemadaman listrik di wilayah Jakarta, Banten, serta sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diharapkan segera menemukan solusi terbaik untuk mencegah terulangnya pemadaman listrik yang melumpuhkan sebagian wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019). Gangguan transmisi listrik serupa pernah terjadi sebelumnya.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat, masalah ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

”Saya belum tahu mengenai detail yang terjadi. Semoga pemerintah dan PLN segera menemukan solusi terbaik,” ujarnya saat dihubungi Kompas, Senin (5/8/2019).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat mendatangi Kantor PLN di kawasan Melawai, Jakarta, mempertanyakan kerja manajemen PLN sebagai penyedia layanan listrik. Ia pun menyinggung gangguan listrik di Jawa dan Bali yang terjadi pada 2002.

”Semestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. Jangan sampai kejadian yang pernah terjadi, kembali terjadi lagi. Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, menurut saya, semestinya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi,” tuturnya di hadapan pimpinan PLN, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani.

Dalam kunjungan singkat itu, Presiden terlihat didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Seperti diketahui, pada September 2002, pernah terjadi gangguan temporer transmisi atau Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Saguling-Cibinong yang menyebabkan aliran listrik di wilayah Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat mati selama dua hari (Kompas, 14 September 2002).

GITET 500 kV yang padam merupakan sumber pasokan listrik dengan beban 2.500 MW untuk 3 juta pelanggan. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, saat itu, menilai, sistem pengaman kelistrikan di Pulau Jawa masih rentan karena belum ada sistem cadangan (Kompas, 16 September 2002).

Baca juga: Presiden: (Pemadaman) Jangan Terulang

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani menjawab pertanyaan jurnalis seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Sementara itu, pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu sejak sekitar pukul 11.50 hingga malam hari disebabkan kerusakan pada tiga sirkuit saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di jalur selatan dan utara Jawa. Kejadian tersebut menyebabkan pasokan listrik ke wilayah barat Pulau Jawa terhenti total. Gangguan kemarin dan 17 tahun lalu sama-sama mengakibatkan putusnya saluran seluler dan terhentinya pasokan air.

Efisiensi

Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani, pagi ini, mengatakan, pihaknya akan segera menjalankan perintah Presiden dalam upaya perbaikan sistem kelistrikan, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang terdampak.

Baca juga: Pemadaman Listrik Serentak akibat Gangguan Sejumlah Pembangkit di Jawa

”Kemarin, kami berjanji agar masalah bisa cepat ditangani dan tidak sampai pukul 00.00. Namun, ternyata tidak mudah, dalam sistem kelistrikan ini ada jaringan dan pembangkit. Kecepatan pembangkit listrik untuk masuk, lalu mendistribusikan sampai kepada pelanggan ternyata butuh waktu,” paparnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, PLN akan menyederhanakan proses penyaluran dan pendistribusian kepada pelanggan dengan memangkas proses bisnis yang ada di internal PLN. ”Tujuannya untuk kecepatan pelayanan,” ucapnya menambahkan.

Sejauh ini, PLN baru akan menghitung kompensasi yang akan diterima masyarakat yang terdampak pemadaman listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terikat dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN, khususnya Pasal 6.

Selain itu, PLN juga akan menyiapkan cadangan listrik melalui pembangkit lainnya, dengan konsekuensi pemadaman bergilir bagi masyarakat dan pembengkakan biaya pokok penyediaan listrik karena penggunaan pembangkit nonbatubara bagi PLN.

Hal ini seperti mitigasi yang akan dilakukan untuk wilayah Jakarta dengan menyediakan cadangan listrik dari tiga pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), yakni PLTGU Muara Karang, PLTGU Priok, dan PLTGU Muara Tawar.

”Kecepatan pendistribusian listrik akan kami ubah agar backup security nomor satu daripada pertimbangan efisiensi,” ujarnya.