Anggaran Formula E Dinilai Abaikan Kepentingan Publik Jakarta

Anggaran untuk Formula E diajukan di tengah pengurangan anggaran rehabilitasi dan pembangunan sekolah dan pembatalan alokasi PMD kepada PT Jakpro untuk pembangunan kereta ringan.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo (paling kanan), saat jumpa pers di Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah ancaman defisit anggaran DKI Jakarta, muncul usulan anggaran dengan total Rp 1,16 triliun untuk penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik atau Formula E di dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Jakarta 2020.

Lebih parah lagi, usulan anggaran yang tak masuk dalam kegiatan strategis daerah itu muncul di tengah pemotongan sejumlah alokasi anggaran yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat.

Ancaman defisit anggaran DKI Jakarta nyata di depan mata. Berdasarkan catatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta per Kamis (7/11/2019), total realisasi penerimaan pajak daerah baru mencapai Rp 33,31 triliun. Padahal, target penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 sebesar Rp 44,54 triliun. Praktis, masih kurang Rp 11,23 triliun.

Permasalahan lain adalah dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum cair hingga hari ini sebesar Rp 6,39 triliun. Padahal, di APBD-P 2019, total penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima Pemerintah DKI sebesar Rp 18,1 triliun.

Anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Anthony Winza Probowo, mengatakan, penyelenggaraan Formula E tahun 2020 mendatang tidak sepantasnya digelar di tengah kondisi APBD-P Jakarta yang defisit. Apalagi, program itu tak pernah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Baca juga: Jakarta Bakal Gelar Formula E Lima Tahun Berturut-turut

”APBD-P kita ini lagi defisit, bahkan perekonomian kita sedang tidak baik. Seharusnya, anggaran bisa mengedepankan prioritas masyarakat. Jangan ujug-ujug (Formula E) dianggarkan karena menjadi program prioritas gubernur,” ujar Anthony.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, total usulan anggaran penyelenggaraan Formula E mencapai Rp 1,16 triliun. Anggaran itu terdiri atas biaya penyertaan modal daerah (PMD) untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 767 miliar dan commitment fee (biaya komitmen) penyelenggaraan Formula E senilai Rp 396 miliar.

Sebagai catatan, usulan anggaran Rp 1,16 triliun itu belum termasuk anggaran pendukung (pra-acara Formula E) yang dianggarkan oleh Dinas Perhubungan (Rp 37 miliar), Dinas Pariwisata (Rp 15 miliar), dan Dinas Sumber Daya Energi (Rp 937 juta).

Bukan prioritas

Ironisnya, menurut Anthony, di tengah usulan biaya penyelenggaraan Formula E yang besar itu, sejumlah alokasi anggaran yang langsung bersinggungan dengan warga DKI terancam dipangkas.

Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi DKI berencana membatalkan alokasi PMD kepada PT Jakpro untuk pembangunan kereta ringan (LRT) tahun 2020 sebesar Rp 1,68 triliun. Padahal, kegiatan tersebut merupakan program strategis nasional dan daerah.

Baca juga: Eee... Formula E

Kompas

Siswa melintas di samping gedung bangunan SDN Petukangan Selatan 03 Pagi dan 07 Petang, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang terhenti pembangunannya, Senin (18/5). Rehabilitasi gedung sekolah itu sudah lama terhenti karena anggaran yang belum cair.

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana mengurangi alokasi anggaran rehabilitasi dan pembangunan sekolah di Dinas dan Suku Dinas Pendidikan sebesar Rp 479 miliar.

”Banyak sekali gedung sekolah yang perlu direhabilitasi, belum lagi masalah akses air bersih. Gubernur harus lebih bijak kalau ada yang lebih penting. Bisa dibilang, percuma juga bikin musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kalau ternyata di tengah-tengah dipotong dengan kegiatan-kegiatan yang hanya program prioritas gubernur,” tutur Anthony.

Terlepas dari itu, proyeksi pendapatan dari penyelenggaraan Formula E pun dinilai tak seberapa. Dari paparan PT Jakpro, total pendapatan diperkirakan mencapai sekitar Rp 50 miliar.

Baca juga: Ajang Formula E Mendorong Inovasi Kendaraan Listrik

Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengaku belum menerima kajian detail investasi dan untung-rugi kegiatan balap mobil listrik itu. Jika lebih besar ruginya, lanjut Anggara, Fraksi PSI akan berupaya agar anggaran Formula E dibatalkan dalam proses Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Fraksi PSI juga akan melobi anggota DPRD DKI dari fraksi lain untuk sama-sama menolak anggaran tersebut.

”Kami coba bangun komunikasi. Kebetulan dari 106 anggota DPRD, lebih dari setengahnya adalah anggota dewan baru. Kami mencoba untuk menyamakan visi dan misi,” kata Anggara.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta rapat bersama SKPD lingkungan Pemerintah DKI membahas KUA-PPAS 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Tetap jalan

Secara terpisah, Ketua Komisi E dari Fraksi Gerindra, Iman Satria, menuturkan, keuntungan dari penyelenggaraan Formula E tidak bisa semata-mata hanya dilihat dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang.

Menurut dia, dengan acara itu, nama Indonesia akan semakin dikenal di mata dunia dan bisa menjadi daya tarik bagi investor.

”Kalau keuntungan secara langsung memang tidak seberapa, tetapi kita lihat multiplier effect (efek berganda) setelah (kegiatan) itu,” ujarnya.

Dia mengklaim Komisi E telah sepakat meloloskan anggaran Formula E. Lagi pula, mayoritas fraksi telah menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan mobil listrik tersebut.

”Pada saat rapat (komisi), semua (fraksi) mendukung. Insya Allah lolos (anggaran Formula E). Silakan kalau PSI mau berargumen di Banggar,” tutur Iman.

Iman juga membantah proses pembangunan dan rehabilitasi sekolah terganggu karena bengkaknya anggaran Formula E. Menurut dia, keterhambatan itu lebih kepada anggaran DKI yang defisit.

Baca juga: Generasi Kedua Formula E

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai mengumumkan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah ajang balap Formula E di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Corporate Secretary PT Jakpro Hani Sumarno pun mengakui, keuntungan langsung yang diperoleh Jakpro dari acara tersebut tidaklah besar. Dampak perekonomian yang besar masuk ke sektor-sektor lain, seperti transportasi, hotel, dan kuliner.

”Jakpro memang enggak dapat (keuntungan) banyak, tetapi begitu orang datang ke hotel, kuliner, maskapai penerbangan, kan, luar biasa. Itu angkanya miliaran rupiah yang tak bisa masuk ke pembukuan kami. Jadi tak bisa diakui sebagai pendapatan kami,” ucap Hani.

Terkait alokasi PMD untuk pembangunan LRT tahun 2020 yang ditahan, dia menjelaskan, itu bukan dampak dari pergelaran Formula E. Pembangunan LRT itu dinilai masih belum mendesak.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengaku belum bisa menjawab detail permasalahan anggaran rehabilitasi dan pembangunan sekolah yang dipangkas tahun depan. Sebab, proses usulan anggaran masih harus melewati Banggar. ”Belum bisa jawab. Belum diketok,” jawabnya singkat.

Pengamat olahraga Aswin Regawa menilai, di beberapa kota besar di dunia yang sampai saat ini masih menggelar ajang Formula E, suntikan dana mayoritas diperoleh dari pihak swasta, bukan pemda. Pemerintah DKI diminta untuk mencontoh negara-negara itu.

”Di Berlin, New York, Paris, dan Monaco itu mayoritas pembiayaan di pihak swasta. Jadi pembiayaan dibebankan ke event organizer-nya,” ujarnya.