Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyatakan telah menemukan bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Donald Trump. DPR pun memulai pembahasan untuk menyusun naskah tentang pemakzulan.
Oleh
KRIS MADA
·2 menit baca
AP PHOTO/SUSAN WALSH
Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat Adam Schiff, dari Partai Demokrat-California, berbicara dalam konferensi pers di Capitol Hill, Washington, Selasa (3/12/2019).
WASHINGTON, RABU — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memulai pembahasan untuk menyusun naskah tentang pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. DPR menyatakan telah menemukan bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Trump.
Bukti itu didapat dalam penyelidikan oleh komite intelijen. Dalam pemungutan suara pada Selasa (3/12/2019) siang waktu Washington atau Rabu dini hari WIB, komite memutuskan menerima risalah itu.
Risalah ini menjadi dasar dengar pendapat di komite yudisial mulai Rabu siang waktu Washington atau Kamis dini hari WIB. Komite meminta pendapat para pakar, apakah pemakzulan atau penyelidikan atas pejabat tinggi, seperti presiden, bisa dilakukan. Jika disimpulkan pemakzulan bisa dilakukan, naskah pemakzulan akan disampaikan di Senat.
Dalam risalah komite intelijen tak disimpulkan Trump melanggar atau tidak. Kesimpulan itu harus dibuat dalam Rapat Paripurna DPR, termasuk melalui voting. Jika minimal 51 persen anggota DPR yang dikuasai Demokrat itu mendukung pemakzulan, pemakzulan atas Trump dimulai dan pengadilan di Senat digelar.
Sangat banyak bukti yang kami temukan menunjukkan presiden menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
Saat pengadilan di Senat berlangsung, Trump masih terus menjabat. Ia baru bisa dilengserkan dari Gedung Putih jika sedikitnya dua pertiga (67 persen) anggota Senat—yang dikuasai Republik—menyatakan di pengadilan itu ia bersalah.
”Sangat banyak bukti yang kami temukan menunjukkan presiden menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, menyelewengkan kepercayaan warga kepadanya, dan membahayakan keamanan kita,” kata Ketua Komite Intelijen DPR AS Adam Schiff.
AFP/SAUL LOEB
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, 25 September 2019.
Pelanggaran
Dalam risalah itu, ada dua dugaan pelanggaran oleh Trump. Pertama, terkait telepon Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kedua, terkait upaya Trump yang diduga merintangi penyelidikan oleh parlemen. Upaya itu berbahaya bagi masa depan AS. Disinggung pula upaya Trump yang dinilai secara terbuka mengancam warga AS yang menjadi saksi dalam penyelidikan oleh DPR.
Rangkaian penyelidikan oleh DPR dipicu telepon Trump kepada Zelensky pada 25 Juli 2019. Trump meminta Zelensky menyelidiki dugaan pelanggaran hukum oleh Joe Biden, mantan Wakil Presiden AS dan bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat, dan Hunter Biden, anak Joe Biden di Ukraina.
Trump menyatakan dirinya tak bersalah. Ia menuding Demokrat memanfaatkan proses pemakzulan untuk menjungkirkan hasil Pemilu Presiden 2016. (AP/REUTERS)
