Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur baru selesai melakukan safari ke sejumlah kementerian di Jakarta. Hal ini untuk memastikan implementasi 218 proyek strategis senilai Rp 294 triliun
Oleh
FX LAKSANA AS
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur baru saja selesai melakukan safari ke sejumlah kementerian di Jakarta. Hal ini untuk memastikan implementasi 218 proyek strategis senilai Rp 294 triliun.
Safari tersebut antara lain ke Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata. Safari akhirnya ditutup dengan beraudiensi ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/01/2020).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memimpin delegasi. Hadir antara lain Wakil Gubernur Jatim Emil E Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahyono, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, serta sejumlah anggota DPRD Jatim dan beberapa kepala dinas.
Tapi memang masih ada PR (pekerjaan rumah), kaitannya dengan sumber pembiayaan, apakah tetap akan menggunakan goverment to goverment loan atau menggunakan pendanaan lain. Tapi komitmen pemerintah untuk menyelesaikan JLS dalam periode pemerintahan pusat yang sekarang ini sudah disampaikan kepada kami (Emil Elestianto Dardak)
Menjawab pertanyaan wartawan usai audiensi dengan Ma’ruf, Khofifah, menyatakan, Pemprov Jatim dan DPRD Jatim melakukan safari ke pemerintah pusat untuk memastikan bahwa 218 proyek strategis senilai Rp 294,34 triliun akan benar-benar dibangun dalam lima tahun ke depan.
Untuk itu, Khofifah mendatangi Bappenas untuk memastikan bahwa proyek tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 yang sedianya akan disahkan 20 Januari 2020. ”Maka kami ke Menteri Bappenas dan alhamdulilah sudah terangkum di dalam RPJMN,” kata Khofifah.
Pemprov Jatim dan DPRD Jatim kemudian mendatangi sejumlah kementerian terkait untuk mengonfirmasi bahwa proyek-proyek tersebut sudah termasuk dalam program masing-masing kementerian terkait. Sebagai agenda akhir, rombongan beraudiensi dengan Ma’ruf untuk melaporkan safari tersebut sekaligus meminta dukungan.
Guna mempercepat pembangunan di Jawa Timur, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarj – Lamingan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Terlampir dalam aturan itu adalah 218 proyek strategis senilai Rp 294,34 triliun.
Soal skema pembiayaannya, menurut Khofifah, 85 persen akan berasal dari BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, serta swasta. Sisanya sebesar 15 persen berasal dari APBN dan APBD. ”Targetnya, paling enggak sampai lima tahun ke depan, proyek dalam daftar ini sudah groundbreaking,” kata Khofifah.
”Saya ingin sampaikan, kami ingin tumbuh berkembang bersama. Bukan hanya Jatim. Karena 16 provinsi di Indonesia timur, 80 persen logistiknya disuplai dari Jatim. Jadi mengintervensi pertumbuhan ekonomi Jatim sama dengan mengintervensi 17 provinsi di Indonesia. Itu separuh dari provinsi di Indonesia, setara dengan 35 persen populasi penduduk Indonesia,” kata Khofifah.
Masih terputus
Terkait Jalan Lintas Selatan (JLS), juga termasuk dalam proyek strategis, Emil, mengatakan, saat ini Islamic Development Bank sudah menyediakan pinjaman untuk empat seksi. Salah satunya adalah seksi yang akan menghubungkan Prigi dan Popoh di Kabupaten Tulung Agung. Dengan demikian, Yogyakarta sampai Tulung Agung bisa terhubung di jalur selatan. Ada juga seksi di Blitar dan Malang.
Ruas JLS di Jatim merupakan bagian dari jalur pantai selatan yang membentang dari Pacitan sampai Banyuwangi dengan total panjang 677 kilometer.
”Tapi memang masih ada PR (pekerjaan rumah), kaitannya dengan sumber pembiayaan, apakah tetap akan menggunakan goverment to goverment loan atau menggunakan pendanaan lain. Tapi komitmen pemerintah untuk menyelesaikan JLS dalam periode pemerintahan pusat yang sekarang ini sudah disampaikan kepada kami,” kata Emil.
Dari aspek pembebasan tanah. Emil menambahkan, tidak ada masalah yang terlalu signifikan. Ada beberapa titik JLS di Jember dan Banyuwangi misalnya adalah milik swasta. ”Yang kalau dilihat skalanya bisa ditangani pemerintah daerah,” kata Emil.
Kusnadi menyatakan, pihaknya berharap agar 218 proyek strategis tersebut bisa benar-benar dibangun. ”Kami berharap betul bahwa jangan sampai proyek-proyek ini ditinjau ulang oleh pusat. Oleh karena itu, kami melakukan komunikasi, konsolidasi, dan menyampaikan komitmen kesiapan kami untuk melaksanakannya,” katanya.
Jika proyek tersebut bisa dibangun dan selesai, Kusnadi menambahkan, akan besar dampaknya bagi perekonomian Jawa Timur. Hal ini juga akan berdampak pada perekonomian daerah-daerah lain, terutama Indonesia bagian timur.