Adeksi Siap Muluskan UU Cipta Kerja

Pasca-penyerahan RUU Cipta Kerja, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia berkomitmen memuluskan implementasinya. Untuk itu, setiap DPRD di wilayah masing-masing akan menyinkronkan sejumlah peraturan daerah yang ada.

LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA UNTUK KOMPAS

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono (kiri) dan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said menandatangani nota kesepahaman pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila pada Kamis (3/1/2019) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia berkomitmen memuluskan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, setiap DPRD di wilayah masing-masing akan menyinkronkan sejumlah peraturan daerah.

Menjawab pertanyaan pers seusai beraudiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Jumat (14/2/2020), Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Armuji menyatakan, Adeksi berkomitmen untuk memuluskan implementasi UU Cipta Kerja. Dengan demikian, setiap DPRD akan menyinkronkan peraturan daerah di wilayahnya masing-masing dengan UU Cipta Kerja.

Oleh sebab itu, Armuji melanjutkan, Adeksi dalam waktu dekat akan memetakan peraturan daerah yang tidak relevan, sekaligus merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyiapkan sinkronisasi. ”Ya, otomatis kita harus mengikuti karena kebijakan pusat itu ialah suatu kebijakan yang harus diimplementasikan di daerah-daerah,” katanya.

Ya, otomatis kita harus mengikuti karena kebijakan pusat itu ialah suatu kebijakan yang harus diimplementasikan di daerah-daerah.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Alur Pengaturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Adeksi akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional V di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 10-13 Maret 2020. Dalam kesempatan itu, menurut Armuji, Wakil Presiden Ma’ruf Amin diharapkan membuka sekaligus memberikan pemahaman mengenai UU omnibus law agar seluruh DPRD kota di seluruh Indonesia memiliki pemahaman yang sama sehingga bisa melakukan sinkronisasi yang tepat.

Baca juga: Ketua DPR: Sosialisasikan Omnibus Law

Wakil Ketua Adeksi Didi Sumardi menambahkan, prinsipnya, peraturan daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan perundang-perundangan nasional. Oleh karena itu, peraturan daerah akan menyesuaikan dengan UU omnibus law.

Kompas

Bupati dan wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak mekanisme pelaksanaan pilkada melalui DPRD dalam Rapat Koordinasi Luar Biasa Apkasi Apeksi di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (11/9/2014). Mereka menilai, mengembalikan mekanisme pilkada kepada DPRD merupakan langkah mundur bangsa dalam berdemokrasi dan merampok kedaulatan politik rakyat.

Adeksi, menurut Ketua DPRD Kota Mataram tersebut, berkomitmen mempercepat implementasi UU Cipta Kerja di daerah guna mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi di daerah. Termasuk di dalamnya melakukan langkah-langkah debirokratisasi dan mempermudah perizinan di daerah. ”Semuanya itu tentu di daerah harus diatur di peraturan daerah,” kata Didi.

Ada sejumlah hal dalam undang-undang, menurut Didi, yang langsung bisa diimplementasikan di daerah. Namun, ada pula yang perlu instrumen peraturan daerah untuk pelaksanaannya. ”Di situlah konteksnya kepentingan kita, DPRD, bagaimana melaksanakan fungsi DPRD, khususnya fungsi legislasi, untuk menyinkronkan berbagai peraturan daerah itu agar sejalan dengan UU omnibus law nantinya,” kata Didi.

Pemerintah sebelumnya menyerahkan surat presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR, Rabu (12/2/2020). Penyerahan draf RUU itu menandai segera dimulainya pembahasan regulasi berkonsep sapu jagat itu di parlemen. RUU itu diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Saat penyerahan tersebut, terjadi juga unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR. Mereka menolak RUU Cipta Kerja karena proses formil penyusunan draf RUU itu dinilai tertutup dan tidak melibatkan buruh. Akibatnya, substansi RUU itu dikhawatirkan bisa merugikan buruh. Mereka khawatir regulasi itu merugikan buruh.

Ada sembilan poin yang dikhawatirkan bisa mengancam hak dan kesejahteraan buruh. Salah satu poin di RUU Cipta Kerja yang dikhawatirkan buruh terkait pengurangan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi dalam kondisi tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, besar pesangon bagi buruh maksimal sembilan bulan dan dapat berlipat ganda untuk jenis PHK tertentu sehingga pesangon bisa mencapai 18 bulan upah.

Kompas/Jumarto Yulianus

Rapat Koordinasi Wilayah Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Zona Kalimantan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 25-27 Juli. Rapat dihadiri sekitar 250 anggota DPRD.

Ini bukan sekadar membuat satu undang-undang di mana semuanya undang-undang dimasukkan di situ atau banyak undang-undang dimasukkan di situ. Tetapi, bagaimana ini kemudian menjadi sebuah kerja yang efektif dengan satu payung hukum besar dan searah antara pusat dan daerah.

Pemberdayaan

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Adeksi Anna Morinda mengatakan, implementasi UU Cipta Kerja pada salah satu aspek juga menyangkut pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran; serta penurunan angka tengkes (stunting).

Baca juga : UMKM Bakal Diuntungkan dengan ”Omnibus Law”

”Jadi ini bukan sekadar membuat satu undang-undang di mana semuanya undang-undang dimasukkan di situ atau banyak undang-undang dimasukkan di situ. Tetapi, bagaimana ini kemudian menjadi sebuah kerja yang efektif dengan satu payung hukum besar dan searah antara pusat dan daerah,” kata Anna yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Lampung.

Pemerintah baru saja mengirimkan RUU Cipta Kerja ke DPR untuk dibahas. Undang-undang tersebut merupakan revisi atas sejumlah undang-undang lama yang dianggap menghambat investasi. Presiden menargetkan undang-undang tersebut disahkan pemerintah dan DPR pada Mei.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

DPRD Bali mengadakan rapat bersama Pemprov Bali, asosiasi pengusaha jasa pariwisata, dan instansi lain, antara lain keimigrasian, kepolisian, dan asosiasi industri Bali, membahas persoalan kepariwisataan Bali di DPRD Bali, Denpasar, Rabu (31/10/2018).