Penyelesaian Kasus Papua Libatkan Legislator

Pemerintah dan MPR menjajaki upaya penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat. Inilah pertama kalinya pemerinta libatkan legislator dan senator dari dua wilayah tersebut untuk menciptakan Papua dan Papua.

ANTARA FOTO/SEVIANTO PAKIDING

Warga menaiki mobil bak terbuka untuk mengungsi dengan penjagaan aparat keamanan di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (1/10/2019). Masyarakat Ilaga, Kabupaten Puncak mulai mengungsi pascateror penembakan dan pembakaran oleh kelompok sipil bersenjata.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjajaki upaya penyelesaian persoalan-persoalan di Papua dan Papua Barat dengan melibatkan legislator dan senator yang terpilih dari dua wilayah tersebut.

Selama ini, anggota DPR dan DPD yang terpilih dari Papua maupun Papua Barat kerap merasa tidak dilibatkan dalam pencarian desain yang komprehensif dalam penyelesaian persoalan yang berkembang di Papua, termasuk yang terkait dengann pelanggaran hak asasi manusia.

Perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD melakukan pertemuan dengan anggota DPR dan DPD asal Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam MPR For Papua, atau kependekan dari Forum Aspirasi Papua.

Baca Juga: Jalan Panjang Penyelesaian Masalah Papua

Pertemuan tertutup yang dilakukan di Gedung Nusantara V, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020), itu dihadiri oleh sejumlah pimpinan MPR, antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, serta dua Wakil Ketua MPR yaitu Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid. Hadir pula anggota DPD yang menjadi Ketua For Papua, Yorrys Raweyai, dan belasan anggota DPR dari Papua maupun Papua Barat.

“Ini ada perkembangan baru, karena Ketua DPR, Ketua DPD, dan Ketua MPR mau kunker (kunjungan kerja) bersama ke Papua. Tadi kita koordinasi, saling bertukar informasi, dan mendapatkan bekal serta persiapan mengenai rencana itu. Bahkan, ada MPR For Papua, yang diharapkan bisa mempercepat penuntasan persoalan di sana”

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi pembicara dalam workshop nasional Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (ADKASI) di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (24/2).

Mahfud mengatakan, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang positif terkait dengan upaya penanganan persoalan di kedua provinsi. “Ini ada perkembangan baru, karena Ketua DPR, Ketua DPD, dan Ketua MPR mau kunker (kunjungan kerja) bersama ke Papua. Tadi kita koordinasi, saling bertukar informasi, dan mendapatkan bekal serta persiapan mengenai rencana itu. Bahkan, ada MPR For Papua, yang diharapkan bisa mempercepat penuntasan persoalan di sana,” urai Mahfud.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, MPR dan pemerintah memberikan atensi khusus terhadap persoalan Papua. Dalam kunker ke Papua, Maret mendatang, ketiga pimpinan lembaga tinggi negara bersama dengan perwakilan dengan pemerintah akan bertemu dengan pejabat dan eleman masyarakat di dua provinsi tersebut. Aspirasi dan masukan masyarakat dan pejabat berupaya diserap oleh ketiga lembaga tinggi negara itu sebagai bagian upaya pencarian solusi komprehensif atas persoalan yang terjadi di sana.

“Termasuk mengenai dugaan pelanggaran HAM di sana, juga kita konfirmasikan. MPR memfasilitasi hal ini, karena upaya ini adalah gabungan dari DPR dan DPD. Harapannya, ada bisa ditemukan desain penyelesaian Papua yang komprehensif,” katanya.

Anggota DPD Yorys Raweyay mengatakan, MPR membentuk badan baru yang disebut MPR for Papua. Badan itu terdiri atas 21 orang. Rinciannya, 13 orang anggota DPR, dan 8 orang anggota DPD yang semuanya terpilih atau berasal dari Papua dan Papua Barat.

KOMPAS/SUCIPTO

Agus Kossay Ketua Komite Nasional Papua Barat yang menjadi salah satu terdakwa dari tujuh terdakwa perkara kerusuhan di Jayapura, Papua, mengikuti persidangan kedua dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (20/2/2020).

Baca Juga: Memahami Kekinian Papua

“Kami ingin membuat solusi yang komprehensif tentang penyelesaian Papua. Untuk mencapai itu, kenapa kami sebagai legislator dan senator dari Papua tidak dilibatkan dalam pencarian solusi itu. Oleh karena itu, ke depannya kami ingin membuat sejarah baru, yakni dengan mengajak mereka mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat dengan datang ke sana secara bersamaan,” kata Yorrys.

“Kami ingin membuat solusi yang komprehensif tentang penyelesaian Papua. Untuk mencapai itu, kenapa kami sebagai legislator dan senator dari Papua tidak dilibatkan dalam pencarian solusi itu"

Agendanya, tiga pimpinan lembaga negara itu akan mengunjungi Wamena guna melihat kondisi pengungsi dari Nduga, dilanjutkan ke Jayapura menilik persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON), kemudian ke Timika, serta mengunjungi tambang Freeport dan Inalum di Grasberg, Tembagapura.

“Selama ini, ada kesenjangan pemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Papua. Kami berharap dengan upaya ini kesenjangan itu dapat dijembatani,” katanya.

KOMPAS/Adrian Fajriansyah

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi sejumlah pejabat, antara lain Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, Menpora Zainudin Amali, dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melakukan konferensi pers seusai "Rapat Kerja Gabungan DPRI RI mengenai Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI di Papua 2020" di Jakarta, Selasa (4/2/2020). Puan menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mensukseskan PON maupun Peparnas di Papua. Sebab, gelaran ini akan menjadi alat strategis untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gelaran ini bukan sekadar isu prestasi olahraga tetapi bagaimana menjadi penyatu ataupun penyeimbang Indonesia wilayah barat dan timur.