Pemerintah mulai mengevaluasi strategi pengentasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan akan lebih difokuskan pada warga dengan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya masih sekitar 9,9 juta jiwa.
Oleh
Anita Yossihara
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mulai mengevaluasi strategi pengentasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan akan lebih difokuskan pada warga dengan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya masih sekitar 9,9 juta jiwa.
Untuk kepentingan itu, Rabu (4/3/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas khusus membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin beserta sejumlah menteri dan kepala lembaga itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan dari 11,22 persen di tahun 2015 menjadi 9,22 persen pada September 2019 merupakan capaian yang sangat baik.
Akan tetapi, Jokowi mengingatkan bahwa pekerjaan rumah untuk mengentaskan kemiskinan belum selesai. Pasalnya sampai saat ini masih ada 24,7 juta penduduk yang harus dientaskan dari kemiskinan. Sebanyak 9,9 juta jiwa diantaranya, bahkan, masuk kategori sangat miskin atau kemiskinan ekstrem.
"Karena itu saya minta untuk kerja lebih fokus lagi, untuk menyasar penduduk sangat miskin. Berdasarkan standar angka kemiskinan dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini 9,9 juta jiwa atau 3,371 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita harus fokus menangani 9,9 juta jiwa ini," kata Jokowi.
"Karena itu saya minta untuk kerja lebih fokus lagi, untuk menyasar penduduk sangat miskin. Berdasarkan standar angka kemiskinan dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini 9,9 juta jiwa atau 3,371 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita harus fokus menangani 9,9 juta jiwa ini"
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan pendataan nama dan alamat penduduk sangat miskin, sehingga program-program pengentasan kemiskinan tidak salah sasaran.
Lebih jauh Jokowi juga mengingatkan agar strategi pengentasan kemiskinan dapat benar-benar terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Harus ada kejelasan pembagian kerja di sejumlah kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan.
Seusai rapat, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menjelaskan, selain validasi data kemiskinan, pemerintah juga akan memprioritaskan masyarakat sangat miskin sebagai penerima program-program pengentasan kemiskinan.
"Akan ada prioritas bantuan yaitu di KIP (kartu Indonesia pintar), PKH (program keluarga harapan), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tapi yang lain juga tetap”
"Akan ada priorotas bantuan yaitu di KIP (kartu Indonesia pintar), PKH (program keluarga harapan), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tapi yang lain juga tetap,” ujarnya.
Tak hanya itu menurut Menteri Sosial Juliari P Batubara, Presiden Jokowi juga telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengevaluasi program bantuan sosial yang berbentuk subsidi barang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan efeketivitas program subsidi tersebut.