Jaring Pengaman Sosial dan Stimulus Ekonomi di NTB Disiapkan Rp 80 Miliar

Nusa Tenggara Barat menyiapkan Jaring Pengaman Sosial Gemilang senilai Rp 80 miliar, mengantisipasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19. Selain membantu warga rentan, program ini diarahkan pula jadi stimulus ekonomi.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Pedagang makanan melintasi Jalan Raya Senggigi, Kawasan Pantai Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/4/2020) siang. Kawasan Pantai Senggigi saat ini lengang setelah merebaknya Covid-19.

MATARAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang senilai Rp 80 miliar. Program itu dijalankan untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi bagi kelompok warga rentan yang ditimbulkan akibat merebaknya Covid-19.

Koordinator Dampak Sosial Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwansyah di Mataram, Senin (6/4/2020), mengatakan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang diarahkan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak masuk program bantuan pemerintah pusat, baik Program Keluarga Harapan maupun barang kebutuhan pokok.

”JPS Gemilang ini akan diberikan selama tiga bulan dalam bentuk barang-barang kebutuhan hidup masyarakat, seperti kebutuhan pokok, produk-produk perikanan, obat-obatan, vitamin, dan masker,” kata Ridwansyah.

Ridwansyah menambahkan, total penerima JPS Gemilang sebanyak 105.000 keluarga. Mereka terdiri dari 73.000 keluarga miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat serta 32.000 keluarga kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak.

Baca juga: Naikkan Anggaran Covid-19, Siapkan Jaring Pengaman Sosial untuk Kelompok Rentan

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Pasar seni di kawasan Pantai Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/4/2020) siang, tampak lengang. Hampir semua toko oleh-oleh tutup karena sepi pengunjung. Kondisi itu dipicu oleh merebaknya Covid-19.

Menurut Ridwansyah yang juga Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, anggaran Rp 80 miliar untuk tiga bulan itu bersumber dari dana belanja tak terduga (BTT), realokasi belanja, dan anggaran program-program lain yang dijadwal ulang.

”Pembiayaan dan distribusi bantuan JPS Gemilang juga akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata Ridwansyah.

Penyediaan barang-barang kebutuhan hidup untuk JPS Gemilang diarahkan menggunakan produk lokal. Itu untuk memberdayakan usaha kecil menengah dan industri kecil menengah di NTB. (Ridwansyah)

Ridwansyah menambahkan, dalam penyediaan barang-barang kebutuhan hidup untuk JPS Gemilang, diarahkan menggunakan produk lokal. Itu untuk memberdayakan usaha kecil menengah dan industri kecil menengah di NTB.

”Konsep jaring pengaman sosial yang disiapkan Pemprov NTB tidak saja menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup minimal, tetapi juga bagaimana menciptakan stimulus ekonomi di daerah,” kata Ridwansyah.

Baca juga: UMKM, Sang Jaring Pengaman Sosial

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Seorang pedagang berjalan melewati deretan toko oleh-oleh yang tutup di kawasan Pantai Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/4/2020).

Tidak hanya tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota di NTB juga melakukan realokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi. Di Kabupaten Lombok Barat, misalnya, direncanakan akan ada realokasi anggaran senilai Rp 60 miliar untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

”Kami melihat banyak sekali masyarakat yang terlibat di sektor ekonomi kreatif. Terkait skenarionya, masih akan dibahas apakah dalam bentuk insentif atau lainnya,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat Saeful Ahkam Mahfudz.

Ahkam menambahkan, tidak hanya UMKM yang banyak berada di sektor pariwisata, para karyawan yang turut terdampak juga akan masuk di dalam realokasi itu. Saat ini, kata Ahkam, mereka masih dalam proses pendataan karyawan yang unit usahanya mandek atau terhenti sejak merebaknya Covid-19.