Kewaspadaan sampai Tingkat Desa

Pemerintah daerah di beberapa wilayah Nusantara berinisiatif membentuk tim pengawas, termasuk gugus tugas khusus hingga desa-desa.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas patroli di Jalan Gunung Anyar Tambak yang merupakan salah satu akses masuk menuju Surabaya dari Sidoarjo yang ditutup sebagai bagian dari pembatasan kendaraan dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2020).

SIDOARJO, KOMPAS — Kewaspadaan pada risiko penularan wabah Covid-19 kian kuat hingga level desa. Daerah berinisiatif membentuk tim pengawas, termasuk gugus tugas khusus hingga desa-desa, seperti di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memproses pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19 hingga rukun tetangga. Wargalah yang mengetahui persis yang terjadi di wilayah mereka, termasuk siapa yang harus dipantau, sehingga penanganan lebih cepat dan tepat sasaran.

”Penanganan yang cepat dan tepat diharapkan bisa membantu pemutusan mata rantai penularan dan mencegah agar tidak lebih banyak korban,” ujar Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin, Selasa (7/4/2020). Hingga Selasa, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 277 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 77 orang, dan pasien terkonfirmasi positif 18 orang.

Memang serba dilematis. Tolak pemudik salah, terima juga berisiko.

Di Maluku, karantina malah sudah digagas secara swadaya oleh pemerintah desa, di antaranya di Desa Hitulama dan Hitu Mesing, Kabupaten Maluku Tengah. Ruang kelas diubah menjadi tempat karantina 14 hari.

”Memang serba dilematis. Tolak pemudik salah, terima juga berisiko. Jadi, harus buat karantina. Semua desa di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sudah menyiapkan itu. Polri dan TNI ikut membantu,” kata Kepala Polsek Leihitu Inspektur Satu Jafar Lessy.

Sejumlah desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga berinisiatif di desa mereka. Rumah warga dijadikan tempat karantina para pemudik.

Baca juga: Aturan Teknis Pembatasan Mendesak Diwujudkan

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

KM Lambelu, Senin (23/3/2020), saat bersandar di Dermaga Lorens Say Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selasa (7/4/2020), kapal itu tidak diizinkan sandar di pelabuhan karena anak buah kapal positif Covid-19.

Tolak kapal sandar

Di Maumere, NTT, Pemerintah Kabupaten Sikka melarang KM Lambelu sandar di Pelabuhan Lorens Say karena tiga awak kapal teridentifikasi positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan laboratorium RSUD. Dalam surat tertanggal 7 April dari Bupati Sikka kepada Direktur Pelni, pelarangan adalah atas arahan Gubernur NTT dan Kepala Dinas Kesehatan NTT.

Pertimbangannya, alat kesehatan dan tenaga medis untuk penanganan Covid-19 minim dan akan merepotkan jika penularan terjadi secara masif. KM Lambelu mengangkut 255 penumpang. Hingga Selasa malam masih belum diketahui apa yang akan dilakukan terhadap mereka.

Baca juga: Pemda Bersiap Karantina

Terkait arus mudik, hampir semua wilayah menerapkan kehati-hatian. Di Indramayu, Jawa Barat, sekitar 2.000 pekerja migran Indonesia bakal mudik hingga menjelang Lebaran. Sebagian besar dari Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Hong Kong.

Mereka diminta mengisolasi diri di rumah selama dua pekan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Data mereka pun sudah diinventarisasi pemkab. ”Untuk persiapan dilakukan penapisan kepada pekerja migran saat masuk Indramayu,” kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indramayu, Deden Bonni Koswara.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Petugas menata tempat tidur di gedung pertemuan Graha Wisata Niaga, Kota Solo, Jawa Tengah, yang disiapkan sebagai tempat karantina bagi para pemudik, Senin (6/4/2020). Pemerintah Kota Solo berencana mengarantina pemudik dan warga setempat yang berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP) untuk menekan potensi penularan Covid-19.

Hingga Senin malam, 270 ODP tercatat di Indramayu, PDP 12 orang dengan 5 orang di antaranya meninggal dan hasil tes menyatakan negatif Covid-19. Sementara itu, terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemerintah Kota Tegal masih menunggu jawaban Kementerian Kesehatan. Mereka berharap segera mendapatkan kepastian terkait usulan pemkot.

”Kalau ada yang perlu dilengkapi, kami akan lengkapi,” ucap Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi. Jika usulan ditolak, pemkot akan melanjutkan isolasi wilayah. Saat ini, otoritas di Tegal sedang menyiapkan 2 rumah susun milik pemkot, 1 gedung olahraga, dan 1 gedung sekolah menengah perikanan sebagai tempat karantina pemudik.

Fasilitas itu bisa menampung hingga 1.000 orang. ”Kami peruntukkan bagi pemudik yang mengalami penolakan dari tetangganya atau pemudik yang rumahnya tidak bisa digunakan sebagai lokasi karantina,” kata Jumadi. (NIK/FRN/IKI/XTI/ZAK/ETA/SYA/NSA/KOR)