Bawaslu Didorong Intensifkan Pendidikan Pemilih

Dampak politisasi bansos, Bawaslu didorong untuk lebih mengintensifkan pendidikan bagi calon pemilih daripada mengurusi payung hukum untuk menindak politisasi bansos oleh kepala daerah selama pandemi Covid-19.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifudin, berbicara dalam diskusi media bertajuk ”Dampak Covid-19 terhadap Pilkada 2020” yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Narasumber lain yang hadir yaitu Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby. Salah satu yang mengemuka dari diskusi tersebut adalah wacana penundaan beberapa pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, khususnya yang berpotensi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Pelaksanaan tahapan pilkada diharapkan sesuai dengan langkah-langkah penanganan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu didorong untuk lebih mengintensifkan pendidikan bagi para calon pemilih daripada berdebat soal payung hukum untuk menindak politisasi bantuan sosial oleh kepala daerah selama pandemi Covid-19. Hal ini menyusul belum bisa diketahuinya efektivitas imbauan yang dikeluarkan untuk mencegah praktik politisasi bantuan sosial selama masa jeda tahapan Pilkada 2020.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Alwan Ola Riantoby, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/5/2020), menyatakan, ketimbang sibuk mencari landasan hukum untuk menjerat dan menindak dugaan politisasi bansos, penyelenggara pemilu sebaiknya fokus untuk menjalankan program pendidikan pemilih.

Ia mengatakan, kekuatan masyarakat pemilih dalam pilkada semestinya bisa dioptimalkan lewat pendidikan pemilih untuk menolak praktik politisasi bansos. ”Itu (pendidikan pemilih) belum dilakukan lembaga penyelenggara pemilu sampai detik ini,” sebut Alwan.

Baca juga: Dinilai Publik Belum Optimal, Pengawasan Politisasi Bansos Jadi PR Bawaslu

Menurut Alwan, surat edaran yang dikirimkan ke Badan Pengawas Pemilu  daerah untuk selanjutnya diterjemahkan menjadi imbauan kepada kepala daerah tidak memiliki efek dan pengaruh. Menurut Alwan, hal itu karena sifatnya yang sekadar imbauan. Di sisi lain, dugaan politisasi bansos cenderung masih terjadi.

Ketimbang sibuk mencari landasan hukum untuk menjerat dan menindak dugaan politisasi bansos, penyelenggara pemilu sebaiknya fokus untuk menjalankan program pendidikan pemilih.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Dari kiri ke kanan, moderator diskusi Mhd Syafriadi Nasution, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Abdul Aziz, Andrian Habibi dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Koordinator Nasional Indonesia Election Watch Nofria Atma Rizki, serta Yustinus, perwakilan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Peran Pemuda dalam Pemilu Partisipatif, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (13/9). Salah satu masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang minimnya sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula ataupun pemuda.

Terkait dengan bentuk pendidikan politik, Alwan mencontohkan yang riil bisa dilakukan Bawaslu adalah dengan menggerakkan kader pengawasan. Mereka bisa dijadikan duta pengawasan pilkada dengan sejumlah informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, informasi tahapan pilkada serta titik kerawanan tahapan di masa pandemi. Berbagai informasi tadi bisa dikemas ke dalam video pendek atau infografis agar mudah dicerna untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai media, termasuk di dalamnya adalah kanal-kanal media sosial.

Selain itu, tambah  Alwan, Bawaslu juga bisa menggerakkan forum warga. Di dalamnya termasuk menggandeng tokoh-tokoh agama. Praktiknya bisa dilakukan dengan menggelar ceramah yang materinya berisikan larangan untuk melakukan dan menerima bantuan sosial yang dipolitisasi.

”Ini sebagai bagian pendidikan pemilih,” kata Alwan.

Hal lain yang juga bisa dilakukan ialah dengan menggerakkan pelajar dan mahasiswa. Tugasnya juga serupa, yakni menginformasikan kepada masyarakat titik kerawanan selama tahapan pilkada, politisasi bansos, dan sebagainya.

Jika masyarakat sudah bisa memahami dampak negatif politisasi bansos, lanjut Alwan, praktik tersebut tidak akan beroleh tempat di masyarakat. Pendidikan politik dengan konten tersebut dinilainya mendesak untuk dilakukan saat ini di tengah fakta yang terjadi di lapangan.

Surat edaran Bawaslu

Bawaslu sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0288/K. BAWASLU/PM.OO.OO/04/2020  tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran. Surat tersebut ditujukan kepada Bawaslu di daerah-daerah agar kemudian membuat surat imbauan kepada kepala daerah setempat guna mencegah tindakan pelanggaran. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar, saat dihubungi, kemarin, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada perkembangan dari Kemendagri sehubungan dengan telah diterbitkannya surat edaran tersebut. Dalam hal ini, ia mengatakan belum ada respons yang diterima Bawaslu.

Fritz juga menyebutkan, pihaknya juga belum bisa mengetahui apakah setelah diterbitkannya surat edaran tersebut berdampak pada penundaan pemberian bansos oleh sejumlah kepala daerah. Saat ini, imbuh Fritz, Bawaslu belum memiliki data tersebut.

Sekalipun, imbuh Fritz, ada sejumlah informasi bahwa pemberian bansos tidak dilakukan lagi, tetapi ia belum mengetahui apakah itu terjadi setelah penerbitan surat edaran yang ditindaklanjuti Bawaslu daerah ataukah bukan.  Ia mengatakan masih harus melakukan pengecekan terhadap hal tersebut.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintasi mural Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan KH Hasyim Ashari, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). KPU akan menyiapkan tahapan pilkada serentak 2020 dengan mengacu pada protokol Covid-19. Hal ini menyusul telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2020 tentang pilkada yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020 dengan salah satu ketetapannya berupa pemungutan suara serentak pada Desember 2020.

Tetap berjalan

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Jakarta, Radian Syam, saat dihubungi terpisah menyebutkan bahwa fenomena dugaan politisasi bansos di sejumlah daerah yang memanfaatkan pandemi Covid-19 semestinya tetap membuat Bawaslu bisa melakukan pengawasan dan penindakan.

Fenomena dugaan politisasi bansos di sejumlah daerah yang memanfaatkan pandemi Covid-19 semestinya tetap membuat Bawaslu bisa melakukan pengawasan dan penindakan.

Merujuk pada sifat dan status kelembagaan, Radian menyebutkan bahwa dalam hal ini Bawaslu mesti merujuk pada UU No 7/2017 tentang Pemilu alih-alih UU No 10/2016 tentang Pilkada. Radian mengatakan hal itu diatur dalam Pasal 93 hingga Pasal 95 UU No 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu.

Baca juga: Publik Menolak Politisasi Bansos

Pasalnya, di dalam Perppu No 2/2020 tidak mengatur bagaimana kewenangan, tugas, dan kewajiban penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Dengan demikian, pengaturan kewenangan, tugas, dan kewajiban Bawaslu tetap menggunakan Pasal 93 hingga Pasal 95 UU No 7/2017 tentang Pemilu.

”Ini (UU No 7/2017) yang menjadi pedoman bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan bahkan penindakan bagi oknum calon kepala daerah yang menyalahgunakan bansos atau memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19,” sebut Radian.

Kompas/Jumarto Yulianus

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina (memegang mikrofon) memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan sosial berupa paket bahan kebutuhan pokok dan uang tunai Rp 250.000 kepada warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (28/4/2020). Bansos diberikan sebagai jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.