Hong Kong akan diperlakukan seperti China daratan. Hong Kong salah satu sumber utama surplus neraca AS, mencapai 26,1 miliar dollar AS pada 2019. Sedikitnya 85.000 warga dan 1.300 perusahan AS ada di Hong Kong.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
REUTERS/JONATHAN ERNST/FILE PHOTO
Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menyampaikan pernyataan terkait dengan relasi dagang antara AS dengan China dan Hong Kong di Rose Garden, Gedung Putih, 29 Mei 2020.
WASHINGTON, RABU — Amerika Serikat berpeluang menambah defisit neraca pembayarannya karena mencabut status istimewa untuk Hong Kong. Sebab, Hong Kong menjadi salah satu sumber surplus miliaran dollar AS per tahun. Pencabutan itu juga dinilai bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump untuk memanfaatkan isu China sebagai cara menjaga peluang terpilih kembali di pemilu.
Pengakhiran status istimewa Hong Kong bagi AS diumumkan Trump pada Selasa (14/7/2020) sore di Washington atau Rabu pagi WIB. ”Tidak ada hak khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus, dan tidak ada ekspor teknologi sensitif. Hong Kong akan diperlakukan seperti China daratan,” ujarnya.
Keputusan itu dituangkan dalam instruksi presiden AS yang bertujuan menghukum China atas manuver Beijing di Hong Kong. Beijing dituding menekan kebebasan di Hong Kong karena mengesahkan undang-undang keamanan di kota swatantra China itu.
Siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang keamanan Hong Kong akan menjadi sasaran sanksi Kementerian Keuangan AS. Washington juga melarang siapa pun yang terlibat dalam penegakan UU itu untuk masuk ke properti milik pemerintah, warga, dan badan usaha AS.
Inpres baru juga akan mengakhiri perlakuan istimewa bagi pemegang paspor Hong Kong. Belum ada penjelasan lebih lanjut soal masalah paspor itu. Selama ini, pemegang paspor Hong Kong bisa masuk ke AS tanpa visa apabila tujuannya untuk kunjungan singkat.
Seorang pejabat AS menyebut Washington juga mempersiapkan sanksi untuk pejabat dan pihak di China yang diduga terlibat dalam pemberangusan kebebasan di Hong Kong. Sanksi termasuk larangan masuk AS dan masuk daftar sanksi Kemenkeu AS.
AP PHOTO/KIN CHEUNG
Seorang pengunjuk rasa membawa bendera Amerika Serikat dalam unjuk rasa di depan Konsulat AS di Hong Kong. Foto diambil pada 4 Juli 2020.
Keputusan itu diumumkan hampir dua bulan selepas DPR AS mengesahkan peraturan sanksi AS terhadap China dalam kasus Hong Kong. Sejumlah pengusaha AS bolak-balik mengingatkan dampak sanksi itu terhadap perekonomian AS.
Reuters melaporkan, penghilangan hak istimewa Hong Kong justru berpeluang merugikan AS. Hong Kong salah satu sumber utama surplus neraca pembayaran AS, mencapai 26,1 miliar dollar AS pada 2019. Sedikitnya 85.000 warga AS tinggal di Hong Kong dan 1.300 perusahaan AS beroperasi di sana. Hampir semua perusahaan AS punya kantor wilayah di Hong Kong. Kota Swatantra itu adalah sumber utama ekspor jasa AS, khususnya di sektor hukum dan akuntansi.
Menanggapi sanksi AS, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan Beijing akan menyiapkan pembalasan. ”Hong Kong adalah urusan dalam negeri China dan tidak ada negara asing berhak ikut campur,” demikian pernyataan Kemenlu China.
Kementerian Perdagangan China pun menuding AS ikut campur urusan dalam negeri China. AS menyalahgunakan keluhan soal HAM dan memanfaatkan keluhan itu untuk menekan perusahaan China. ”China akan melakukan langkah yang diperlukan untuk mengamankan hak dan kepentingan sah perusahaan China,” demikian pernyataan Kemendag China sebagaimana dikutip Global Times.
Isu kampanye
Isu China telah menjadi topik kampanye Trump menjelang pemilu November 2020. Calon pesaing utama Trump, Joe Biden, juga memanfaatkan isu China dalam serangkaian kampanyenya. Trump semakin gencar memanfaatkan isu China selepas kegagapan AS menangani pandemi Covid-19. Dalam sejumlah jajak pendapat, seperti dilaporkan CNN dan AP, isu China menarik perhatian pemilih Demokrat maupun Republik.
Trump memanfaatkan pengumuman sanksi terkait Hong Kong untuk mengecam Biden dan pendahulunya, Barack Obama. ”Tidak pemerintahan yang lebih keras terhadap China dibandingkan dengan pemerintahan ini. Joe Biden dan Presiden Obama membiarkan China mengambil pabrik-pabrik kita, merasuk ke masyarakat, dan mencuri rahasia paling berharga kita. Seluruh karier China adalah kado bagi Partai Komunis China,” ujarnya.
Ia menyebut 10.000 pabrik AS hilang selama pemerintahan Obama. ”Joe Biden mendukung China masuk Organisasi Perdagangan Dunia, salah satu bencana ekonomi dan geopolitik terbesar. Mereka memberi semua keuntungan itu,” ujarnya sebagaimana dikutip CNN.
Sebaliknya, Biden menuding Trump mencoba membalikkan sejarah sebagai presiden yang tercatat dekat dengan Presiden China Xi Jinping dalam setiap kesempatan. ”Trump tidak bisa bersembunyi dari catatan kelemahan dan kesepakatan yang buruk serta terus-menerus mendahulukan China baru AS. Hal paling disesalkan adalah Trump gagal bersikap keras pada pemerintahan China kala Covd-19 mewabah. Alih-alih berkeras meminta China memberikan akses dan informasi kepada pakar internasional, Trump memuji kerja sama China yang tidak pernah ada dan menggaungkan propaganda Partai Komunis China yang berusaha meremehkan virus,” demikian disiarkan dalam kampanye Biden.
Sejak dilantik pada Januari 2017, Trump telah bolak-balik mengumumkan sanksi kepada China karena aneka alasan. Perang dagang, Uighur, Tibet, dan Hong Kong adalah sebagian dari alasan Washington menjatuhkan sanksi pada China. (AP/REUTERS)
