Kasus penularan Covid-19 di lingkungan birokrasi pemerintah terus terjadi di sejumlah daerah. Birokrasi pemerintah sepatutnya menerapkan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Oleh
Tim Kompas
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perkantoran birokrasi pemerintahan belum aman dari penularan Covid-19. Risiko penularan masih tinggi di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN, terutama saat pelonggaran aktivitas.
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah pegawai diketahui terjangkit Covid-19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan, tes usap masif dilakukan setelah Sekretaris Bappeda Kalsel Hadi Purwanto meninggal akibat Covid-19 pada 29 Juli 2020 serta tiga pegawai Bappeda lainnya terjangkit.
”Dari tes usap pada 30 Juli dan 1 Agustus, 29 pegawai lain juga positif Covid-19. Jadi, dari 120 pegawai di Bappeda, 33 orang terkena Covid-19,” kata Fajar dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).
Pegawai yang terkena Covid-19 sebagian besar tanpa gejala. Mereka menjalani karantina di gedung khusus.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim, yang juga juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, mengatakan, tingkat penularan korona di Kalsel masih tinggi. Angka reproduksi efektif (Rt) masih di atas 1.
Di tengah gencarnya imbauan menjaga protokol kesehatan Covid-19, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution dikonfirmasi positif korona. Ia dirawat di rumah sakit dengan kondisi kesehatan baik dan stabil. Dua kepala dinas juga dinyatakan positif Covid-19.
”Plt Wali Kota Medan awalnya dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala demam setelah pulang dari Jakarta. Setelah dilakukan uji reaksi rantai polimerase (PCR), hasilnya positif Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi.
Edwin mengatakan, Akhyar dirawat di sebuah rumah sakit di Medan dengan keadaan umum meliputi pernapasan dan suhu tubuh stabil dan baik. Penelusuran kontak pun telah dilakukan terhadap istri dan dua anak Akhyar. Hasil pemeriksaan mereka negatif.
Belum bisa dipastikan dari mana Akhyar tertular Covid-19. Penularan dimungkinkan mengingat ia memiliki mobilitas cukup tinggi dan bertemu dengan banyak orang. Ia juga baru pulang dari Jakarta.
Dua pekan terakhir, Akhyar, antara lain, menghadiri sejumlah acara publik, seperti penyembelihan hewan kurban di Kelurahan Pulobrayan, membagikan sumbangan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kelurahan Tanjung Mulia, menerima bantuan peralatan medis di RSUD Dr Pirngadi, dan shalat Subuh berjemaah di Masjid Raya Medan. Ia juga menerima sejumlah tamu di rumah dinasnya.
Belum bisa dipastikan dari mana Akhyar tertular Covid-19.
Menurut Edwin, Akhyar hampir tidak berkantor di Kantor Wali Kota Medan beberapa pekan terakhir. Karena itu, aktivitas operasional kantor wali kota tidak ditutup.
Aktivitas di Kantor Wali Kota Medan tetap berjalan normal. Kantor pelayanan di Pemkot Medan juga beraktivitas seperti biasa dengan penerapan protokol Covid-19.
Penyebaran Covid-19 di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara juga terus meluas. Organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara bergantian ditutup untuk sementara waktu. Protokol ketat dibutuhkan untuk memutus penyebaran virus.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sultra Ridwan menyampaikan, sejak Selasa (4/8/2020), Kantor Inspektorat Sultra ditutup sementara setelah satu ASN terkonfirmasi positif Covid-19 beberapa hari lalu. Pegawai bekerja dari rumah seiring sterilisasi kantor.
”Setelah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Biro Pembangunan Setda Sultra, kemarin kami arahkan agar Kantor Inspektorat Sultra juga ditutup selama tujuh hari. Itu prosedur normal jika ada pegawai yang terkonfirmasi positif,” kata Ridwan.
Menurut dia, penelusuran kontak erat sedang dilakukan untuk memutus penyebaran virus. Selain itu, uji cepat terus ditingkatkan agar bisa mendeteksi pegawai yang kemungkinan terpapar virus di lingkup Pemprov Sultra.
”Mau tidak mau, protokol ketat dilakukan, khususnya memakai masker dan menjaga jarak. Kami juga akan mendiskusikan langkah lanjutan jika penyebaran virus terus meluas,” ujarnya.
Rasio tes belum ideal
Dari Cirebon dilaporkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui, rasio tes usap tenggorokan dan pelacakan kasus belum ideal dalam pengendalian Covid-19.
”Kelemahan (penanganan Covid-19) Jabar, mengejar rasio tes (swab) 1 persen dari total penduduk,” kata Kamil dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19.
Jabar baru menjalankan tes usap terhadap 160.000 orang. Jumlah ini masih jauh dibandingkan rasio tes usap 1 persen atau 500.000 orang dari total penduduk Jabar yang mencapai hampir 50 juta jiwa.
Untuk itu, selain bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas tes usap, Pemprov Jabar juga akan membuat tim khusus pelacakan kasus.(JUM/NSA/JAL/IKI/IGA)