Pemerintah Diminta Menyiapkan Strategi Hadapi Ancaman Resesi dan Krisis Pangan

Pimpinan MPR dan DPR mengingatkan pemerintah akan pentingnya strategi menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi memberi ancaman besar atas keselamatan rakyat, perekonomian negara dan rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo yang mengenakan baju adat Sabu Nusa Tenggara Timur bersiap menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8/2020). Setiba di Kompleks MPR, DPR, dan DPD Jakarta bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pimpinan MPR, DPR, dan DPD menyambut.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak langsung pada kesehatan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, ancaman resesi juga mungkin terjadi jika dampak ekonomi tersebut tak segera diatasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyusun langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi, termasuk ancaman krisis pangan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020), mengatakan, dalam mengatasi pandemi Covid-19, penanganan tak cukup sebatas di bidang kesehatan, tetapi juga perekonomian. Penanganan ekonomi dibutuhkan agar Indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi.

”Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian. Tentu dengan catatan bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya,” ujar Bambang.

Dalam sidang tahunan ini, Presiden Joko Widodo hadir bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Presiden tampak mengenakan pakaian suku Sabu, Nusa Tenggara Timur, sedangkan Wapres mengenakan jas.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Hadir secara virtual di persidangan, di antaranya Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.

Di ruang sidang, tak semua hadir karena dampak Covid-19. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal, anggota DPR/MPR/DPD yang hadir secara fisik berjumlah 161 anggota, sedangkan yang hadir secara virtual ada 274 anggota. Selain itu, hadir pula secara fisik beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para ketua umum partai politik.

Bambang menegaskan, pandemi dan implikasinya tak hanya berdampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga bidang ekonomi. Periode Maret sampai pertengahan Agustus 2020, menurut dia, menjadi fase terberat bagi perekonomian Indonesia.

Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II-2020 minus 5,3 persen dibandingkan triwulan II-2019.

”Dampak eknomi akibat virus korona ini sangat buruk sekali. Pemulihannya akan lambat dan krisis akan memiliki dampak yang bertahan lama, secara tidak proporsional memengaruhi golongan masyarakat yang paling rentan,” kata Bambang.

Ancaman resesi

Memburuknya perekonomian akibat pandemi, kata Bambang, tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga global. Bank Dunia melansir resesi sudah hampir pasti terjadi di seluruh wilayah ekonomi dunia. Resesi akibat Covid-19 merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak Perang Dunia II.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melansir proyeksi serupa. Bahkan, dalam outlook yang dipublikasikan pada April 2020, IMF menyebut, resesi kali ini lebih dalam daripada era Great Depression pada 1930.

Kompas

Orang-orang berjalan melewati tanda penjualan di jendela department store di distrik pusat bisnis Melbourne pada 3 Juni 2020. Australia menuju resesi pertamanya dalam hampir tiga dekade setelah ekonomi menyusut pada kuartal Januari-Maret akibat pandemi Covid-19.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Peembangunan Ekonomi (OECD) juga melansir proyeksi yang sama. Dalam laporan terbarunya, OECD menyebut, pandemi Covid-19 semakin membuat dunia terseret dalam jurang resesi terburuk di luar periode perang dalam 100 tahun.

”Jika tidak segera diatasi, efek domino resesi sangat mungkin menyebar ke berbagai sektor, mulai dari macetnya kredit perbankan, lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan, atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Neraca perdagangan kemudian akan minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa,” ujarnya.

Dalam skala riil, kata Bambang, dampak resesi terhadap sebuah negara adalah meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, merosotnya harga aset seperti pasar saham dan properti, melebarnya angka ketimpangan, tingginya utang pemerintah bersamaan dengan penerimaan pajak yang anjlok, serta produksi yang hilang secara permanen, dan bisnis gulung tikar.

Oleh karena itu, Bambang berharap, masyarakat juga bisa bergotong royong  mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Pimpinan dan anggota MPR, katanya, memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Keputusan pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga dipandang sangat tepat karena persoalan ekonomi dan kesehatan tak dapat dipisahkan dengan penanganan pandemi.

”Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran sangat penting bagi kita semua. Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai terjadi resesi,” kata Bambang.

KOMPAS/ALIF ICHWAN (AIC) 09-03-2020

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Hal lain yang perlu mendapat perhatian, menurut Bambang, adalah peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengenai ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, setidaknya untuk kepentingan domestiknya.

Pimpinan MPR juga mengingatkan bahwa produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama saat ini. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri.

Hal ini mengingat 93 persen mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil. Karena itu, fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan agar mereka terbantu untuk meningkatkan kinerja produksinya.

Upaya luar biasa

Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya juga menyampaikan peringatan serupa dengan Bambang. Pandemi, menurut Puan, telah memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian negara dan rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat.

Dari sisi kesehatan, sampai 13 Agustus 2020, terdapat 127.083 kasus Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, setidaknya 82.236 orang dinyatakan sembuh dan korban meninggal ada 5.765 jiwa.

”Dalam menghadapi bencana nonalam yang luar biasa ini diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa, melalui serangkaian kebijakan dan program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, untuk meningkatkan kapabilitas di bidang kesehatan, memperluas perlindungan sosial, melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, serta mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Puan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua DPR Puan Maharani

Rakyat, kata Puan, juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi dan membantu rakyat, serta memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Puan mengapresiasi kerja sama dan gotong royong seluruh komponen bangsa dalam menghadapi pandemi. Semangat gotong royong telah membuat negara ini mampu menghadapi Covid-19 hingga saat ini.

Dalam momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-75 RI, Puan mengingatkan bahwa setiap pembangunan harus memiliki arah politik dan visi-misi yang jelas. Pembangunan tanpa arah politik yang jelas, menurut dia, ibarat kapal tanpa kompas. Pembangunan tanpa dipimpin oleh visi-misi politik pembangunan yang jelas, ibarat kapal tanpa nakhoda yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai.

”Pandemi memberikan ujian kepada capaian kemajuan Indonesia saat ini. Ada berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya, seperti pelayanan kesehatan yang lebih merata, memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terkoordinasi, penyempurnaan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial, memperkuat regulasi untuk mencegah krisis ekonomi, serta dibutuhkan regulasi yang dapat menyelaraskan otoritas kebijakan fiskal dan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi,” ujar Puan.