Tepis Ancaman Trump, Partai Republik Jamin Transisi Kekuasaan yang Damai

Sejumlah tokoh senior Partai Republik menyatakan sikap berbeda dengan Donald Trump terkait transisi kekuasaan damai pascapemilu 3 November. Mereka menyatakan menjunjung tinggi konstitusi AS dan menjamin transisi damai.

AFP/GETTY IMAGES/JEFF SWENSEN

Presiden Donald Trump berpidato di hadapan para pendukungnya dalam kampanye di Bandar Udara Arnold Palmer di Latrobe, Pennsylvania, AS, Kamis (3/9/2020). Pada pemilu 2016, Trump memenangi pemungutan suara di Pennsylvania dengan selisih suara yang tipis.

WASHINGTON, JUMAT — Para petinggi Partai Republik memastikan transfer dan transisi kekuasaan yang damai akan berlangsung apa pun hasil pemilihan presiden pada 3 November nanti. Mereka mencoba meyakinkan para calon pemilih bahwa para anggota parlemen akan menerima apa pun hasil pemilihan.

Penegasan ini harus disampaikan para petinggi Partai Republik setelah calon presiden mereka, Donald Trump, menyatakan keengganannya untuk menyerahkan kekuasaan apabila pilpres nanti dimenangi oleh lawannya, Joe Biden dari Partai Demokrat. Dia menyatakan, pertarungannya dengan Biden akan berlanjut di Mahkamah Agung.

Pernyataannya itu diulanginya lagi pada Kamis (24/9/2020), dengan menyatakan keraguannya apakah pilpres nanti bisa berlangsung dengan jujur. ”Saya ingin ingin memastikan pemilihannya jujur dan saya tidak yakin bisa (terwujud) seperti itu,” kata dia kepada jurnalis sebelum meninggalkan Gedung Putih.

Baca juga: Politisi AS Dorong Pemilu Melalui Pos

Pernyataan Trump yang meragukan pelaksanaan pilpres yang jujur diperkuat oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Kayleigh McEnany. McEnany menyatakan, Presiden akan menerima hasil pemilihan yang bebas dan adil.

Pernyataan Trump membuat Pemimpin Mayoritas Senat Amerika Serikat Mitch McConnell dan sejumlah tokoh Republik lainnya menyangkal penolakan Trump. ”Pemenang pemilu 3 November akan dilantik pada 20 Januari. Akan ada transisi yang teratur seperti yang terjadi setiap empat tahun sejak 1792,” cuit McConnell, Senator berusia 78 tahun itu, melalui akun Twitter-nya, Kamis pagi.

AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE

Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell (tengah) menjawab pertanyaan wartawan tentang sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump oleh Senat dalam wawancara di Capitol, Washington DC, 10 Desember 2019.

McConnel, seperti anggota Partai Republik lainnya, tidak secara langsung mengkritik Trump. Selama berbulan-bulan, Trump telah menyebut pemilihan umum, November mendatang, berpotensi untuk dicurangi. Ia berulang kali menyerang Demokrat yang mendesak penggunaan surat suara yang dikirimkan melalui pos ke alamat masing-masing calon pemilih untuk pemungutan suara.

Usulan pengiriman surat suara melalui pos ini disampaikan Demokrat untuk mengurangi risiko penularan Covid-19, terutama terkait potensi adanya kluster penularan Covid-19 apabila pemungutan suara dilakukan secara konvensional.

Dalam sebuah wawancara di Fox News Radio, Trump menyebut penggunaan surat suara melalui pos sebagai hal yang mengerikan meskipun studi menunjukkan tidak ada masalah signifikan dengan metode pemungutan suara tersebut selama bertahun-tahun.

Michael Waldman, presiden Pusat Keadilan Brennan Universitas New York, mengatakan bahwa pengaturan pemungutan suara terus maju. Dalam wawancara dengan Reuters Television, dia mengatakan bahwa setiap negara selalu memperbaiki aturan kepemiluan, termasuk di dalamnya adalah aturan pemungutan suara. ”Sistemnya tidak rusak,” kata Waldman.

Kompas

Persentase dukungan terhadap dua calon presiden AS, Joe Biden dari Partai Demokrat (atas) dan calon presiden petahana Partai Republik Donald Trump (bawah), berdasarkan jajak pendapat lembaga Real Clear Politics.

Ketua DPR AS, yang juga tokoh Partai Demokrat, Nancy Pelosi, meminta Trump menggunakan akal sehatnya, menghormati sumpah jabatan, dan konstitusi AS. ”Tenang, Tuan Presiden. Anda berada di Amerika Serikat. Ini adalah demokrasi,” katanya.

Tokoh Republik marah

Retorika Trump soal penolakan transisi kekuasaan yang damai memicu kemarahan sejumlah anggota kongres dari Partai Republik. Mereka berusaha menjauhkan diri dari Trump meski tidak secara terang-terangan mengkritiknya.

Lindsey Graham, politisi Republik sekutu Trump dan Komite Kehakiman Senat, dalam pernyataannya di jaringan televisi Fox menegaskan bahwa, jika Partai Republik kalah, mereka akan menerima hasilnya. ”Jika Mahkamah Agung memutuskan mendukung Joe Biden, saya akan menerima hasil itu,” ujarnya.

Baca juga: Obama Kritik Penanganan Pandemi Covid-19 di AS

Senator Liz Cheney dari Wyoming, tokoh Republik lainnya yang menduduki posisi tinggi di DPR, juga bersikap senada dengan Graham. ”Transfer kekuasaan secara damai diabadikan dalam konstitusi dan fundamental bagi kelangsungan kami di Republik. Para pemimpin Amerika bersumpah kepada konstitusi. Kami akan menjunjung sumpah itu,” kata Cheney.

Tidak hanya Graham dan Cheney yang bersuara berbeda dengan Trump. Senator Marco Rubio, Mitt Romney, dan pemimpin Partai Republik di DPR, Kevin McCarthy, mengatakan bahwa akan terjadi transisi yang mulus terlepas apa pun hasil pilpres mendatang.

Kampanye Trump

Selama dua hari terakhir, Trump berkampanye di Negara Bagian Florida dan Carolina Utara, yang akan menjadi medan pertarungan sengit dalam perebutan suara antara dirinya dan Biden. Pada 2016, Trump hanya menang tipis di kedua wilayah ini dari Hillary Clinton, calon presiden dari Demokrat saat itu.

Dalam kampanye di Jacksoville, Florida, di hadapan ribuan pendukungnya yang sebagian besar tidak mengenakan masker, Trump menyatakan, kemakmuran negara bagian itu bergantung pada hasil pemilu November mendatang. Dia mengkritik Biden yang dinilainya ”terlalu kiri”. Ia juga menyebut upaya Demokrat untuk memerangi Covid-19 di negara bagian itu hanya akan membawa kehancuran bagi rakyat AS.

Baca juga: Politisasi Vaksin Mengancam Demokrat

Trump dikritik karena gagal menyusun strategi nasional untuk memerangi pandemi, yang telah menewaskan lebih dari 200.000 orang di Amerika Serikat. Ini merupakan jumlah kematian terbanyak akibat Covid-19 di dunia. Untuk menjawab kritik, Trump mendorong percepatan penelitian dan produksi vaksin meski sejumlah ilmuwan menyatakan hal itu berbahaya bagi kesehatan. Namun, dorongan untuk untuk membuka kembali ekonomi secara luas tampaknya lebih penting bagi Trump.

AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Presiden AS Donald Trump menari setelah berpidato dalam kampanye di Bandar Udara Cecil di Jacksonville, Negara Bagian Florida, AS, Kamis (24/9/2020).

Saat berkampanye di Charlotte, Carolina Utara, Trump berusaha untuk memperbaiki citranya yang anjlok dalam masalah kesehatan dengan menandatangani dua perintah eksekutif tentang kesehatan. Salah satunya adalah perintah eksekutif yang bertujuan untuk memastikan bahwa warga AS dengan kondisi yang sudah ada mendapat pertanggungan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Untuk mendapatkan dukungan lebih bagi Trump di Florida, sejumlah anggota Partai Republik di wilayah ini mengusulkan pengangkatan Barbara Lagoa, seorang hakim keturunan Kuba-Amerika yang bertugas di Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-11 di Atlanta, sebagai hakim agung, menggantikan posisi Ruth Bader Ginsburg yang wafat beberapa hari lalu. Mereka meyakini penunjukan Lagoa bisa menarik dukungan calon pemilih Hispanik untuk memilih Trump pada pemilu mendatang.

Namun, tampaknya Trump sudah memiliki calon pengganti sendiri, yaitu Amy Coney Barret, hakim di Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-7. (AP/REUTERS)