Jebakan Eksploitasi Kekayaan Alam Kalsel

Pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan tahun 2020 hanya diikuti dua pasangan calon. Dua kandidat kepala daerah ditantang untuk melakukan transformasi perekonomian agar tidak terjebak dalam eksploitasi kekayaan alam.

Luas wilayah Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia. Namun, daerah berjulukan Bumi Lambung Mangkurat itu memiliki kekayaan alam yang besar. Ini bisa menjadi jebakan bagi kepala daerah terpilih dalam membangun daerahnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Kawasan Wisata Sungai Martapura di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (22/3/2020) tampak sepi. Kawasan wisata tersebut ditutup hingga 31 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Postur ekonomi Kalimantan Selatan dilihat dari distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa corak perekonomiannya masih bergantung pada sumber daya alam. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Kategori pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kalsel selama lima tahun terakhir (2014-2018) dengan rata-rata mencapai 22,43 persen. Nilai PDRB Kalsel atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp 171,69 triliun. Dominasi pertambangan dan penggalian masih berlanjut hingga 2019, yaitu sebesar 18,71 persen dari nilai PDRB Kalsel atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 180,74 triliun.

Meskipun peranan pertambangan dan penggalian masih paling besar, kontribusinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika pada 2014, peranannya masih mencapai 26,93 persen, maka pada 2019 peranannya tinggal 18,71 persen. Dalam kurun waktu lima tahun sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar 8,22 persen.

Baca juga: Tiga Sektor Potensial Jadi Sumber Baru Ekonomi Kalsel

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Truk-truk berukuran besar lalu lintas di areal tambang batubara, di wilayah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Rabu (18/2/2015). Luas bukaan tambang di Kalsel mencapai 685.000 hektar.

Guru Besar Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri menuturkan, perekonomian Kalsel sebaiknya tidak lagi menggantungkan diri pada sektor pertambangan, yang termasuk sektor berbasis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. ”Di samping tidak berkelanjutan, sektor pertambangan juga tidak banyak menyerap tenaga kerja jika dibandingkan dengan sektor pertanian,” kata Alim di Banjarmasin, Selasa (29/9/2020).

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga memperlihatkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian tak bisa lagi terlalu diharapkan. Perekonomian Kalsel pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar -2,61 persen dibandingkan triwulan II-2019. Salah satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah pertambangan dan penggalian, yakni sebesar -6,03 persen.

Dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur PDRB Kalsel pada triwulan II-2020 juga menyusut, yakni sebesar 16,44 persen. Kontribusinya sudah hampir sama dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,24 persen. Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga hanya mengalami kontraksi sebesar -0,64 persen.

”Sektor pertanian dan perikanan sangat prospektif. Ini sudah terbukti dengan perannya saat ini dalam pembentukan PDRB Kalsel yang sudah berada pada kontribusi lebih dari 16 persen atau hampir sama dengan peran sektor pertambangan,” kata Alim.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Warga mengoperasikan pompa air untuk membasahi lahan pertanian yang kering di Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (20/9/2018) sore.

Berdasarkan riset Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel tahun 2015 mengenai Growth Diagnostic, ada tiga sektor prioritas yang dapat didorong sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Kalsel, yaitu hilirisasi minyak kelapa sawit atau agroindustri (pertanian), olahan produk perikanan (perikanan), dan pengembangan pariwisata dan industri kreatif (pariwisata). ”Untuk saat ini, pariwisata kehilangan momentum karena pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sektor pertanian dan perikanan sangat prospektif. Ini sudah terbukti dengan perannya saat ini dalam pembentukan PDRB Kalsel yang sudah berada pada kontribusi lebih dari 16 persen atau hampir sama dengan peran sektor pertambangan

Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor usaha sehingga menambah jumlah pengangguran. Peningkatan angka pengangguran bisa berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan jika tidak ditangani dengan baik. ”Kepala daerah harus punya kebijakan yang tepat untuk mendorong produktivitas pertanian, terutama di subsektor pangan, serta menggeliatkan sektor UMKM,” kata Alim.

Transformasi ekonomi

Transformasi perekonomian Kalsel dari sumber ekonomi yang tak bisa diperbaharui ke sumber ekonomi yang bisa diperbaharui dan berkelanjutan bukan lagi sekadar peluang, melainkan sebuah keniscayaan. Namun, dari 2015 sampai 2019, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terlihat masih stagnan dengan kontribusi pada PDRB tidak pernah lebih dari 15 persen. Tentu saja, itu akan menjadi ”pekerjaan rumah” kepala daerah Kalsel untuk lima tahun ke depan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (kedua dari kiri) dan Muhidin (kedua dari kanan) memperlihatkan nomor urutnya usai mengikuti rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pemilihan kepala daerah Kalsel yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Kalsel di Banjarmasin, Kamis (24/9/2020). Pasangan Sahbirin-Muhidin diusung oleh Partai Golkar, PDI-P, PAN, PKS, PKB, dan Nasdem.

Dalam pilkada Kalsel 2020, dua pasang kandidat bersaing. Pasangan Sahbirin Noor-Muhidin dengan visi ”Banua Maju Kalsel Maju” menjanjikan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek itu jadi perhatian karena Kalsel menjadi gerbang ibu kota negara baru setelah Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru.

Sahbirin, petahana gubernur, berpasangan dengan Muhidin, rivalnya dalam kontestasi pilkada 2015.

Mereka mengusung transformasi struktur ekonomi sebagai arah pembangunan Kalsel 2021-2024. Ada pergeseran dari olahan bahan mentah dan setengah jadi, seperti batubara, kelapa sawit, karet, dan kayu lapis, ke industrialisasi, kawasan rawa dan pesisir menjadi pertanian, serta kawasan Pegunungan Meratus dan Pasar Terapung jadi pariwisata.

Baca juga: Pengundian Nomor Urut Pilkada Kalsel Berlangsung Tertib

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana-Difriadi Darjat (berkalung bunga) diarak massa pendukungnya saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kalsel di Banjarmasin, Sabtu (5/9/2020). Pasangan H2D (Haji Denny-Difriadi) maju pada Pilkada 2020 diusung tiga partai politik parlemen.

Gagasan transformasi ekonomi juga ditawarkan pasangan Denny Indrayana-Difriadi yang mengusung visi ”Kalimantan Selatan Lebih Beriman, Unggul, dan Makmur”. Menurut Denny, Kalsel punya tiga modal utama untuk maju, yaitu sumber daya spiritual, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014 itu tidak ingin pengembangan ekonomi hanya bersandar pada kekayaan alam, apalagi yang tidak dapat diperbarui. Dengan sumber daya manusia kompetitif, unggul, kreatif, dan produktif, ia berharap bisa menghidupkan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Baca juga: Denny Indrayana Diusung Gerindra dan Demokrat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel juga tak pernah berhenti mendesak pengembangan ekonomi berbasiskan potensi dan kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkeadilan lintas generasi. Kalsel dengan luas wilayah 3,75 juta hektar disebut sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis karena separuh ruang wilayah Kalsel sudah dibebani izin tambang (33 persen) dan perkebunan kelapa sawit (17 persen).

DOKUMENTASI PEMKAB HULU SUNGAI TENGAH

Pegunungan Meratus.

Bahkan, kini kawasan Pegunungan Meratus di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang belum tersentuh pertambangan juga terancam ditambang dengan adanya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang pemberian izin operasi produksi tambang batubara pada PT Mantimin Coal Mining (MCM).

”Perjuangan menyelamatkan Pegunungan Meratus dari ancaman kerusakan yang lebih parah masih panjang,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Muhammad Yani menuturkan, pemerintah kabupaten hingga saat ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terus menjaga dan mengawal keberadaan hutan Pegunungan Meratus. Sebab, di kakinya ada Irigasi Batang Alai yang berfungsi untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.600 hektar.

”Pegunungan Meratus adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah. Karena itu, pertambangan bukanlah pilihan. Masih banyak alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum ditambang saja, daerah kami sudah dilanda banjir,” ujar Yani.

Perjuangan menyelamatkan Pegunungan Meratus dari ancaman kerusakan yang lebih parah masih panjang. (Kisworo Dwi Cahyono)

Komitmen menjaga kawasan Pegunungan Meratus yang tersisa dari pertambangan tentu sangat dinanti dari dua kandidat kepala daerah Kalsel yang sama-sama menjanjikan transformasi sumber pertumbuhan ekonomi. Sebab, kewenangan pertambangan kini berada di tangan pemerintah provinsi. Jika kepala daerah terpilih masuk dalam jebakan eksploitasi kekayaan alam, maka penyelamatan Meratus bisa jadi pepesan kosong.

Eric Weiner, jurnalis asal Amerika Serikat dalam bukunya, The Geography of Bliss: Kisah Seorang Penggerutu yang Berkeliling Dunia Mencari Negara Paling Membahagiakan menulis, ”Ketika pohon terakhir ditebang. Ketika sungai terakhir dikosongkan. Ketika ikan terakhir ditangkap. Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.” Ini menjadi peringatan.