Presiden: Kepemilikan Sertifikat Tanah Redam Konflik

Presiden Jokowi kembali bagikan sertifikat tanah gratis untuk puluhan ribu warga di Provinsi Sumut, yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Pembagian sertifikat ini dapat memberikan jaminan dan meredam konflik.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam acara pembagian sertifikat tanah, Jumat (31/12020), di Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan 3.218 sertifikat kepada masyarakat DIY.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah beberapa bulan absen karena terhalang pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo kembali membagikan langsung sertifikat tanah gratis untuk puluhan ribu warga di Provinsi Sumatera Utara. Sertifikat gratis diberikan sebagai bentuk jaminan negara atas hak warga dalam mendapatkan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa lahan.

Pembagian sertifikat gratis dilaksanakan di Stadion Simangaronsang, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (27/10/2020) siang. Sebanyak 20.637 lembar sertifikat diberikan kepada warga yang mengikuti program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 47 rumah ibadah.

Selain itu, dibagikan pula 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara. Ada pula sertifikat untuk 87 bidang lahan di kawasan lumbung pangan di Humbang Hasundutan.

Baca juga : Sertifikat Tanah Penangkal Sengketa Tanah

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah tak perlu resah lagi. Sebab, hak hukum atas kepemilikan tanah sudah jelas. ”Apa, sih, gunanya sertifikat? Kalau kita sudah memegang ini, hak hukum kita atas tanah menjadi jelas,” katanya.

”Apa, sih, gunanya sertifikat? Kalau kita sudah memegang ini, hak hukum kita atas tanah menjadi jelas,”

Sertifikat tanah juga bisa meminimalkan potensi sengketa lahan yang sampai saat ini masih marak terjadi. ”Nanti kalau ada tetangga atau orang luar daerah bilang, ’Ini tanah saya’, bisa dijawab, ’Bukan ini tanah saya’. Buktinya apa? Ada sertifikat, luasnya berapa juga ada di sini, pemiliknya siapa, ada nama pemegang hak di sini, alamatnya, ada semua di sini. Jadi jelas, yang pegang ini (sertifikat) secara hukum sudah beres,” tutur Presiden lagi.

Karena pentingnya sertifikat tanah, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menjaganya dengan baik. Tak hanya menyimpan di tempat aman, masyarakat pun disarankan untuk membuat salinan untuk memudahkan pengurusan bilamana sertifikat tanah hilang.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Suasana acara pembagian sertifikat di Lapangan Arcici, Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (26/1/2019).

Selain jaminan hukum, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikat tanah juga membuka akses permodalan ke lembaga keuangan. Hal ini karena sertifikat bisa menjadi jaminan pinjaman modal usaha ke lembaga keuangan dan perbankan.

Lumbung Pangan

Dalam kunjungan kerjanya di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, Presiden Jokowi juga meresmikan kawasan lumbung pangan (food estate) nasional seluas 60.000 hektar di empat kabupaten di dataran tinggi sekitar Danau Toba, Sumut. Lumbung pangan di Sumut akan berfokus mengembangkan tanaman bawang merah, bawang putih, dan kentang.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja ke Desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas dan Desa Belanti Siam di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Juli lalu, Presiden Jokowi melihat persiapan lokasi lumbung pangan nasional yang akan dibangun bertahap. Presiden kemudian menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pimpinan proyek tersebut, selain juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, (Kompas, 10 Juli dan 16 Juli 2020).

Sejauh ini, program lumbung pangan nasional dinilai sebagai jawaban dari ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah tak hanya mengembangkan lumbung pangan nasional di Kalteng, tetapi juga di daerah lainnya seperti Sumut.

Menurut Presiden, penanamannya sudah dimulai. ”Namun, akan kita lihat hasilnya kira-kira nanti dua bulan sampai dua setengah bulan lagi,” tuturnya.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Dalam keterangan pers yang disiarkan melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan, ada dua provinsi yang disiapkan untuk menjadi lumbung pangan nasional, yakni Kalteng dan Sumut. Kalteng pun akan mengembangkan komoditas padi dan singkong.

Presiden mengatakan, pemerintah menyiapkan 60.000 hektar lahan yang tersebar di empat kabupaten di Sumut, yakni Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat. ”Yang akan digunakan untuk lumbung pangan seluas 30.000 hektar,” katanya.

BIRO PERS ISTANA

Presiden Joko Widodo bersama rombongan memantau persiapan penanaman perdana di kawasan lumbung pangan, Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (8/10/2020).

Presiden pun meninjau langsung lahan yang mulai ditanami kentang, bawang merah, dan bawang putih di Desa Siria-ria. Setelah penanaman perdana itu, kata Presiden, akan dilihat proses bisnis dan model bisnis yang paling tepat seperti apa. ”Hitung-hitungannya sudah ada sehingga ini akan jadi contoh provinsi lain yang ingin membuat lumbung pangan,” jelas Presiden Jokowi.

Dorong produktivitas

Hitung-hitungannya sudah ada sehingga ini akan jadi contoh provinsi lain yang ingin membuat lumbung pangan.

Sebelumnya, Edy mengatakan, kebutuhan beberapa komoditas di Sumut masih sedikit dipenuhi sendiri. ”Untuk Sumut saja masih kurang, belum lagi Sumatera,” ujarnya.

Baca juga: ”Food Estate”, Pertanian Kecil dan Ketahanan Nasional

Edy mencontohkan, komoditas bawang merah masih harus dipasok dari Brebes, Jawa Tengah. Padahal, lahan di Sumut cukup subur dengan areal potensial cukup luas. Untuk itu, peningkatan produksi dimulai dengan menjadikan Humbang Hasundutan sebagai kawasan lumbung pangan.

”Kami berharap pasokan bawang putih, bawang merah, kentang, dan wortel, selain dari Tanah Karo, juga dari sini (Humbang Hasundutan),” katanya.

Edy meyakini kehadiran Presiden Jokowi ke Sumut akan mendorong sektor pertanian Sumut semakin produktif.

TIM HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PERTANIAN

Lahan pangan di Kalimantan Tengah yang digarap pemerintah dalam program berjudul lumbung pangan.