BEKASI, KOMPAS -- Program pendidikan pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Barat ke luar negeri akan dimulai pada 2019 mendatang. Kompetensi dan inovasi berkualitas yang didapat dari program itu diharapkan dapat meratakan tingkat pembangunan pada masing-masing kota atau kabupaten.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se Wilayah II Jawa Barat di Hotel Horison, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (16/11/2018) sore.
Rapat tersebut dihadiri oleh kepala daerah Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Pelaksana Tugas kepala daerah Kabupaten Bekasi.
Ridwan menceritakan, setiap ia melakukan kunjungan ke luar negeri, dirinya selalu meminta kepada instansi terkait di negara tersebut untuk menyekolahkan dan mendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.
Menurut Ridwan, pendidikan untuk ASN di masing-masing dinas dan wilayah pemerintahan amat penting karena sebagai kepala daerah, dirinya tidak mungkin terlibat langsung dalam semua proyek yang dilakukan.
Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) berkualitas baik pada seluruh tingkat pemerintahan semakin dibutuhkan pada tahun mendatang karena banyaknya program yang akan dilakukan Jawa Barat. SDM dengan kompetensi baik dapat memperlancar pembangunan.
"Saya sudah pernah mengirimkan Kepala Dinas Pertamanan Kota Bandung ke Singapura selama dua minggu. Hasil pendidikannya efektif dan ia memiliki ide-ide baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya di wilayah itu," ungkapnya.
Program pendidikan akan diberikan kepada 50 ASN masing-masing wilayah di Jawa Barat. Ridwan meminta kepada seluruh kepala dinas dan Bupati atau Walikota untuk memantau kinerja anak buahnya agar didapat orang-orang potensial yang dapat membangun daerahnya dengan lebih baik.
Menurut rencana, ASN yang terpilih akan dikirim ke sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, Belanda, dan beberapa negara lainnya untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan bidangnya.
Ia juga menyatakan anggaran untuk pendidikan ke luar negeri ini juga telah disiapkan agar pemerintah wilayah tidak perlu merogoh kocek sendiri.(LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA)