Strategi Optimalisasi Tol Laut

KOMPAS/LASTI KURNIA

Kapal kargo antarpulau di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Pada rapat terbatas Kamis (5/3/2020), Presiden Jokowi menyatakan kekecewaan atas pelaksanaan program tol laut karena belum berhasil memangkas biaya logistik antardaerah.

Program tol laut sudah lima tahun berjalan di Indonesia, tetapi baru sebagian kecil yang mengetahuinya. Meski demikian, masyarakat optimistis, program konektivitas laut dengan jadwal pelayaran rutin bisa mendukung perekonomian di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan kawasan perbatasan di Indonesia.

Program tol laut pertama kali digulirkan Presiden Joko Widodo akhir 2015. Tol laut bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, pemerataan distribusi barang, dan mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Namun, program andalan itu belum banyak diketahui orang. Hasil jajak pendapat Kompas di sejumlah kota besar di Indonesia awal Maret lalu menunjukkan, baru separuh lebih yang mengetahui mengenai program tol laut. Beberapa laman pemberitaan dan akun Youtube Presiden Jokowi pada 2017 memperlihatkan masih banyak yang belum mengetahui tol laut. Bahkan, ada yang mengira tol laut adalah jalan tol yang dibangun di atas laut.

Baca juga : Pemanfaatan Angkutan Balik Masih Minim

Padahal, Kementerian Perhubungan mendefinisikan tol laut sebagai penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur. Kapal-kapal besar menghubungkan pelabuhan dari Sumatera hingga Papua. Dengan jalur pelayaran rutin, biaya logistik diharapkan menjadi lebih murah. Konektivitas transportasi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga perputaran ekonomi lokal meningkat.

Permasalahan

Namun, hingga memasuki tahun keenam, program tol laut masih menemui berbagai persoalan pada tataran implementasi. Akibatnya, belum efektif mengurangi disparitas harga barang kebutuhan pokok di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Masyarakat belum menerima manfaat atas kehadiran program yang di atas kertas sangat ideal tersebut. Tol laut justru menguntungkan pengusaha yang diberi subsidi angkutan barang. Hal ini terjadi karena pelaku perdagangan barang kebutuhan pokok mayoritas dikuasai pelaku usaha tertentu sehingga cenderung terjadi monopoli perdagangan.

Baca juga : Manis Tol Laut Masih Terasa Asam bagi Warga Morotai

Belum terkoneksinya moda transportasi lanjutan dari pelabuhan ke tempat yang lebih terpencil juga masih jadi kendala. Hal ini memengaruhi muatan balik kapal untuk mengangkut produk-produk unggulan dari wilayah timur. Berdasarkan catatan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, rata-rata tingkat keterisian muatan berangkat 74,6 persen. Namun, muatan baliknya hanya 6,7 persen.

Tol laut justru menguntungkan pengusaha yang diberi subsidi angkutan barang.

Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko, persoalan paling mendesak yang harus dibenahi adalah sistem perdagangan antarpulau yang belum terintegrasi antar-kementerian/lembaga. Peran Kementerian Perhubungan hanya sekitar 10 persen, lebih pada menyelesaikan masalah penyediaan kapal dan pelabuhan. Sementara masalah seperti pengawasan harga dan distribusi ke ritel atau toko diselesaikan antarlembaga.

Optimisme

Meski demikian, optimisme untuk memaksimalkan keberadaan tol laut terus didorong. Hampir 80 persen responden menyatakan optimismenya program tol laut bisa meningkatkan perekonomian di kawasan timur Indonesia dan wilayah terpencil lainnya. Transportasi laut juga memberikan andil dalam naiknya logistic performance index (LPI). Data Bank Dunia mencatat, LPI Indonesia pada 2018 naik ke peringkat ke-46 dari peringkat ke-63.

Selama program tol laut yang dilaksanakan pada 2015-2019 telah menghasilkan konektivitas dari Pulau Jawa ke sejumlah wilayah timur Indonesia melalui pengerahan kapal yang melayani trayek 80 persen. Di awal program, baru ada 6 trayek dan 43 pelabuhan yang terkoneksi. Hingga tahun 2020 ini akan dikembangkan menjadi 26 trayek dan menghubungkan 99 pelabuhan. Pemerintah juga meningkatkan subsidi dengan menggelontorkan dana Rp 439,84 miliar dari sebelumnya Rp 264,28 miliar.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Kapal tol laut Kendhaga Nusantara 12 bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Pada rapat terbatas Kamis (5/3/2020), Presiden Jokowi menyatakan kekecewaan atas pelaksanaan program tol laut karena belum berhasil memangkas biaya logistik antardaerah.

Pengawasan

Beberapa strategi optimalisasi telah dilakukan pemerintah, di antaranya mengembangkan pengawasan perdagangan antarpulau, pemanfaatan subsidi ruang kapal dengan digitalisasi pemesanan kontainer, serta penegakan hukum bagi pelaku monopoli. Platform e-trading dan e-forwarding digunakan untuk solusi masalah monopoli perdagangan antarpulau. Kementerian Perhubungan melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi telah mengajukan dan menggodok Perpres tentang Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut. Aturan tersebut diharapkan tidak hanya mengatur pemberian subsidi, tetapi juga mengatur sinergi antar-kementerian/lembaga dalam meningkatkan infrastruktur transportasi, konektivitas, sistem logistik, pengawasan harga pengiriman dan penjualan, serta konsolidasi muatan hasil produksi daerah.

Pemerintah daerah perlu didorong mengembangkan potensi daerah dengan memanfaatkan tol laut yang sudah disediakan. Pemerintah juga akan memperbanyak jumlah industri di Indonesia timur untuk mengefektifkan tol laut. Caranya, dengan memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance bagi investor yang membuka industri baru di sana.

Terlepas dari segala kekurangan, tol laut berhasil membuat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan semakin terbuka. Semoga tol laut memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam mewujudkan cita-cita menciptakan perekonomian nasional yang efisien. (LITBANG KOMPAS)