April Jakarta Mengalami Inflasi 0,29 Persen

Inflasi akibat pembatasan sosial berskala besar tetap bisa ditanggulangi dengan cara merangkul usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai subkontraktor perusahaan besar ataupun badan usaha milik pemerintah.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Tangkapan layar Kepala Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Buyung Airlangga yang memaparkan inflasi pada April 2020,  Senin (4/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 akibat penularan virus korona baru menyebabkan Provinsi DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,29 persen. Pengembalian kapasitas konsumsi rumah tangga dan perdagangan dinilai menjadi kunci untuk keluar dari situasi ini.

Laporan ”Perkembangan Indeks Harga Konsumen (Inflasi), Pariwisata, Ekspor Impor, dan Produksi Industri Manufaktur DKI Jakarta” disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Buyung Airlangga melalui siaran langsung di kanal resmi BPS pada Senin (4/5/2020). Data tersebut melihat perkembangan inflasi pada Februari-April 2020 yang mencakup masa pandemi Covid-19.

Inflasi di Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah sekitar. Depok tercatat hanya memiliki inflasi 0,02 persen, Bekasi 0,25 persen, dan Tangerang 0,26 persen. BPS menghitung ada 39 kota yang terdampak inflasi dengan Jakarta pada peringkat ke-12.

Menurut Buyung, sektor makanan, minuman, dan tembakau adalah penyumbang inflasi terbanyak di Jakarta. ”Diteliti lebih lanjut, di sektor makanan, daging sapi, gula pasir, dan bawang merah merupakan komoditas yang memengaruhi inflasi tertinggi. Sebaliknya, komoditas bawang bombay, cabai merah, dan daging ayam ras paling rendah pengaruhnya kepada inflasi,” katanya.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Melandai

Belum diperoleh kepastian alasan komoditas tersebut menjadi faktor tertinggi dalam inflasi. Akan tetapi, Buyung menggunakan perkiraan kasar, yaitu ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diumumkan sempat terjadi pembelanjaan besar-besar dari masyarakat yang mengakibatkan pemenuhan stok komoditas tertentu sempat tertahan.

Setelah konsumsi makanan, minuman, dan tembakau, sektor terbesar kedua penyebab inflasi adalah jasa perawatan pribadi, contohnya tata rambut, tata rias, dan pijat. Situasi PSBB yang mewajibkan ada jaga jarak fisik tidak memungkinkan layanan yang mengharuskan kedekatan fisik bisa beroperasi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang bawang merah di Pasar Senen, Jakarta Pusat, membersihkan dagangannya sembari menunggu pembeli, Senin (4/5/2020). Sudah sebulan terakhir ini, harga bawang merah terus beranjak naik hingga pada posisi Rp 55.000 per kilogram di pasar ini.

Peringkat ketiga sektor inflasi tertinggi adalah usaha kuliner, seperti restoran, kafe, warung makan, dan katering. Walaupun secara teknis mereka diizinkan beroperasi selama PSBB dengan syarat harus dibungkus, jumlah konsumen yang membeli makanan siap saji dari pebisnis kuliner menurun drastis.

Dari sisi impor, Jakarta juga mengalami penurunan sebanyak 13,08 persen pada Maret 2020. Malahan, impor yang bertambah banyak. Jika dibandingkan dengan Februari, pada Maret ada kenaikan impor 31,64 persen.

”Kita mengimpor bahan baku dan bahan penolong, barang konsumsi, dan barang modal,” kata Buyung.

Ia menambahkan, apabila pemerintah dan pihak swasta hendak memakai data tersebut, kerangka waktu data dikumpulkan dan dikeluarkan agar diperhatikan sehingga tindak memunculkan kekeliruan.

Baca juga: Tiga Penumpang KRL Positif, KCI Pastikan Protokol Covid-19 Tetap Jalan

Konsumsi rumah tangga

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta periode 2019-2024 Diana Dewi menjelaskan bahwa ekonomi Jakarta selama ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan perdagangan. Kedua sektor ini harus segera dikembalikan fungsinya. Caranya bisa dengan memberi insentif dari pemerintah yang manfaatnya tidak sebatas di perekonomian.

”Anggaran belanja rumah tangga tahun 2020 bisa langsung dibelanjakan Pemerintah Provinsi Jakarta dengan mengikutsertakan peran dunia usaha, khususnya di level usaha mikro yang terdampak pandemi,” katanya.

Menjadikan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai subkontraktor dari badan-badan usaha milik Pemprov Jakarta juga sebuah solusi yang diharapkan para pengusaha. Status sebagai subkontraktor berarti menjamin adanya pengawasan mutu produksi sesuai standar baku yang ditetapkan industri.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Karyawan Bebek Kaleyo yang diperbantukan untuk membuat pelindung wajah (faceshield) memasang tali pengikat di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Kamis (2/4/2020).

Beberapa waktu sebelumnya, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Tulus TH Tambunan mengemukakan insentif peringanan dan penundaan pajak sudah tepat. Terdapat pula stimulus kredit lunak yang bisa diberikan kepada para pelaku usaha. Stimulus ini bisa ditabung semasa pandemi untuk menjadi modal kecil-kecilan ketika situasi kembali normal.

Baca juga: Truk Berusaha Selundupkan Pemudik dan Mobilnya ke Merak