14 RW di Tugu Utara Sepakat Menunda Distribusi Bansos
Sejumlah RW di Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara, sepakat menunda pendistribusian bansos karena data yang karut-marut. RW dan warga meminta pemerintah membetulkan data penerima bansos di Jakarta.
Oleh
helena f nababan
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Warga menggunakan gerobak untuk distribusi bahan pokok bantuan Presiden melalui Kementrian Sosial di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Senin (18/5/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 14 RW di Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara, sepakat menunda pendistribusian bantuan sosial tahap dua dampak pandemi Covid-19. Penundaan terjadi karena karut-marut data sehingga RW dan masyarakat sepakat menunda serta meminta Kementerian Sosial dan Dinsos DKI Jakarta memperbaiki data dan memberikan penjelasan tertulis mengenai karut-marut itu.
Ricardo Hutahean, Ketua RW 019 Tugu Utara, Jakarta Utara, Sabtu (23/05/2020), menjelaskan, Kamis (21/05/2020), 14 ketua RW dan masyarakat di Kelurahan Tugu Utara bersepakat menunda pendistribusian bantuan sosial tahap dua. Seperti diketahui, karena adanya pandemi Covid-19, pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial. Sejak 14 Mei, bansos yang didistribusikan merupakan bansos tahap dua.
Warga dan ketua RW di Kelurahan Tugu Utara meminta menunda lantaran data tersebut tidak akurat, tidak sesuai. ”Kami ini kayak dipingpong. Kami minta pemda dan pemerintah pusat untuk berkoordinasi karena data hari ini ada anak menjadi penerima. Lalu, ada suami istri itu dapat juga, dobel. Ketiga, ada nama ganda. Jadi, misalnya penerima A. Nah, nama A itu ada dua. Seperti itu. Kami memohon kepada pemerintah untuk memperbaiki data penerimanya,” kata Hutahean.
Warga dan ketua RW di Kelurahan Tugu Utara meminta menunda lantaran data tersebut tidak akurat, tidak sesuai. ”Kami ini kayak dipingpong. Kami minta pemda dan pemerintah pusat untuk berkoordinasi,” kata Hutahean.
Para ketua RW mengetahui ada ketidaksesuaian data itu dengan cara mengecek di laman resmi Pemprov DKI Jakarta, yaitu corona.jakarta.go.id. Di laman tersebut, nama-nama para penerima bantuan sudah ada. Namun, begitu bansos turun, ada sejumlah nama yang tidak ada dalam daftar.
DOKUMENTASI HUMAS KEMENSOS
Mensos Juliari P Batubara hingga Senin (4/5/2020) blusukan menyerahkan bansos bahan pokok bagi warga yang terkena dampak Covid-19 di DKI Jakarta.
”Artinya yang missed di sebelah Kemensos atau pemprov? Nah, makanya yang tidak jujur siapa ini? Kemensos atau pemerintah provinsi? Itu sebabnya kami 14 RW ini meminta penjelasan tertulis dari pemerintah pusat Kemensos dan pemprov. Ini, kok, bisa data seperti itu, sementara, kan, kalau itu terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri atau apalah, datanya, kan, tidak bisa suami istri, bahkan anak, terdaftar dalam data,” papar Hutahean.
Untuk RW 019 sendiri, lanjut Hutahean, data tahap satu sebanyak 522 keluarga penerima dan tahap dua sebanyak 472 keluarga.
Karena adanya data yang tidak sesuai itu, tentu saja para ketua RW menyatakan keheranannya. Hal itu karena dalam jeda antara bansos tahap satu dan tahap dua sudah sempat ada verifikasi data.
”Namun, kami, ketua RW, tidak dilibatkan dalam verifikasi,” kata Hutahean.
Yang menjadi pertanyaan para ketua RW, lanjut Hutahean, pada 2019 sudah ada pemutakhiran data, di mana setiap warga negara bisa mendaftarkan diri ke kelurahan. Ketika mereka mendaftar ke kelurahan, mereka langsung tersistem dengan nomor induk kependudukan (NIK). Data mereka terintegrasi dengan data dari Pusdatin Kemendagri lalu terintegrasi dengan BPRD sehingga kepemilikan aset bergerak tidak bergerak ketahuan di situ.
DOKUMENTASI HUMAS KEMENSOS
Mensos Juliari P Batubara, Senin (4/5/2020), menyerahkan bansos bahan pokok bagi warga yang terkena dampak Covid-19 di DKI Jakarta.
”Nah, lalu kemudian terintegrasi lagi NIK mereka dengan kantor-kantor, badan lainnya, atau lembaga-lembaga pemerintah ini. Jadi, pada 2019 kemarin sudah diturunkan oleh Kemensos untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, gunakanlah data itu,” kata Hutahean.
Namun, menurut dia, memang harus ada titik temu data antara data Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta.
Selanjutnya, karena ada kesepakatan penundaan pendistribusian bansos tersebut, upaya yang ditempuh RW 019 bersama warga adalah mendirikan dapur umum. Namun, karena keterbatasan sumber, dapur umum yang didirikan baru mampu memberikan bantuan bagi 150 keluarga di RW 019. Selain itu, antarwarga juga bersepakat saling membantu warga yang kekurangan. Sebab, jika dalam kondisi normal warga itu bisa makan dua kali sehari, dalam pandemi ini makannya hanya sekali sehari.
”Di 13 RW lainnya juga sepakat untuk mendirikan dapur umum dengan kesepakatan bersama warga,” kata Hutahean.
Aji Antoko, Kepala Suku Dinas Sosial (Kasudinsos) Jakarta Utara, secara terpisah membenarkan sudah mendengar adanya sejumlah RW di Kelurahan Tugu Utara yang menunda distribusi bansos tersebut. Penundaan dilakukan sambil ada pembenaran data penerima bansios.
Untuk bansos tersebut, lanjut Aji, sudinsos menjadi pihak yang memonitor apakah bantuan tersebut sesuai antara data penerima dan jumlah bansos.
