Kedisiplinan pada Protokol Kesehatan di Masa Transisi Jangan Sampai Kendur
Kesadaran dan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan perlu terus dijaga di masa PSBB transisi agar tak terjadi kasus baru.
Oleh
Aguido Adri
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meninjau pelaksanaan pembatasaan sosial berskala besar atau PSBB transisi di titik integrasi transportasi umum di Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2020) pagi. Keberhasilan PSBB transisi menuju normal baru akan ditentukan dari kedisiplinan warga hingga pengaturan pola jam kerja di kantor.
Bersama Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo dan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Arifin, Anies meninjau PSBB transisi di titik integrasi Stasiun MRT Dukuh Atas, Stasiun KRL Sudirman, dan Halte Transjakarta Dukuh Atas. Dalam pemantauan tersebut, arus mobilitas warga dan kepatuhan protokol kesehatan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
”Kita masih masa PSBB. Wabah di Jakarta belum selesai, tetapi kita tahu bahwa ini adalah masa transisi. Beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas, salah satunya kegiatan perkantoran. Saya ingin mengingatkan kepada semua, seluruh protokol kesehatan harus ditaati, menggunakan masker harus sepanjang waktu di mana saja dan kapan saja,” kata Anies, Senin.
Berdasarkan pantauan Kompas, penumpang yang keluar dari Stasiun Sudirman sudah mematuhi protokol kesehatan, di antaranya mengenakan masker. Begitu pula petugas jaga stasiun berusaha menerapkan jaga jarak antarpenumpang.
”Kita lihat penumpang yang keluar dari kendaraan umum, 100 persen menggunakan masker. Bagi yang melanggar aturan akan didenda Rp 250.000. Ini bukan sekadar besaran denda, melainkan upaya bersama mencegah penularan wabah Covid-19 di DKI Jakarta,” kata Anies.
Selain kepatuhan protokol kesehatan, Anies juga memantau mobilitas warga yang menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Ia menilai, jumlah penumpang kendaraan umum masih rendah jika dibandingkan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan lalu lintas lebih padat.
Meski jumlah penumpang tidak banyak, kata Anies, tetap harus mengantisipasi kepadatan di halte, stasiun, dan titik wilayah lainnya.
”Melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 menyatakan bahwa jika dalam masa PSBB transisi terjadi peningkatan kasus, maka bisa dilakukan kebijakan rem darurat,” kata Anies.
Agar tak terjadi peningkatan kasus, Anies berharap kerja sama semua pihak, baik dari warga maupun lembaga dan institusi, terutama dalam pemberlakuan jam kerja karyawan di DKI Jakarta.
Anies mengatakan, pemprov akan melihat data secara komprehensif, seperti jumlah kendaraan masuk ke DKI Jakarta, jumlah penumpang kendaraan umum, ataupun kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan, hingga pantauan pemberlakuan jam kantor.
”Itu semua kami pantau. Tim dari satpol PP juga akan memeriksa, tetapi pengaturannya diberikan kepada tiap-tiap kantor. Yang penting harus dibagi dua atau lebih sif supaya tidak menumpuk. Seperti bisa lihat pagi ini jumlah orang yang berangkat juga tidak menumpuk. Mudah-mudahan ini suatu tanda bahwa kantor-kantor sudah mengatur begitu. Tetapi, kita akan memantau itu,” kata Anies.
Terkait sistem ganjil genap, Anies mengatakan, selama belum ada surat keputusan gubernur, maka tidak ada sistem ganjil genap. Kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu dan melihat pengendalian jumlah penduduk di luar rumah.
”Jadi, selama belum ada kondisi yang mengharuskan pengendalian jumlah penduduk di luar dan selama belum ada surat keputusan gubernur, maka tidak ada ganjil genap. Tetapi, kami akan lihat jumlah kasus juga. Kami akan lihat jumlah orang bepergian dari situ nanti bila diperlukan baru digunakan. Bila tidak diperlukan, ya tidak tidak digunakan,” katanya.
Ia melanjutkan, sejak 15 Maret lalu, ganjil genap di Jakarta ditiadakan dengan tujuan supaya potensi penularan di kendaraan umum bisa dikurangi. Peniadaan ganjil genap itu belum berubah sampai sekarang.
Displin protokol kesehatan
Sekitar pukul 09.30, Stmindo Robangsa Pakpahan (54), karyawan di salah satu perusahaan komuditas dan saham, tiba di Stasiun Sudirman dari Stasiun Cicayur, Kabupaten Tangerang, Banten. Kakinya melangkah cepat agar tak terlambat tiba di kantor. Di tempatnya bekerja sudah menerapkan pembagian jam kerja pukul 08.00 dan pukul 10.00.
”Kantor juga masih menerapkan work from home untuk sebagian karyawan. Bagi karyawan yang masuk kantor dibagi dua sif dan harus menaati protokol kesehatan,” kata Stmindo yang juga menilai protokol kesehatan di dalam kereta sudah cukup baik dan tidak terjadi kepadatan pemumpang.
Penumpang lain, Cita (24), warga Kota Tangerang, yang berkantor tak jauh di sekitar Dukuh Atas, mengatakan, tidak ada desakan dan kepadatan di dalam KRL. Kesadaran penumpang sudah mulai terasa untuk jaga jarak dan penumpang sudah menggunakan masker.
”Semoga kedisiplinan seperti ini terus terjaga. Harapannya lagi, kondisi seperti ini bisa terus dipertahankan karena saya takut juga jika KRL penuh dan berdesakan,” kata karyawati bank swasta itu.
Sementara itu, di pangkalan ojek daring tak jauh dari Stasiun Sudirman, para pengemudi berbaris rapi untuk diperiksa suhu tubuh dan mengambil masker serta vitamin gratis. Setelah selesai pemeriksaan dan mendapat masker dan vitamin, para pengemudi yang hendak melanjutkan perjalanan wajib disemprot disinfektan di seluruh sepeda motor, helm, hingga pakaian mereka.
”Kami ikuti aturan protokol kesehatan, seperti kebersihan sepeda motor dan helm. Selain itu, kami juga dapat vitamin agar kami tetap sehat dan bisa terus mencari rezeki,” kata Samsul (34), yang senang bisa kembali mengambil pesanan antar jemput penumpang.