50 Anggota KPU di Papua Dipecat dalam Empat Tahun Terakhir

Kompas/Fabio Costa

Kepala Polda Papua Irjen Boy Rafli Amar bersama perwakilan TNI dan Pemprov Papua saat menuliskan harapan dan komitmen pemilu damai Papua tahun 2018 di Jayapura, Kamis (14/12).

JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 50 anggota Komisi Pemilihan Umum di Papua diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam empat tahun terakhir. Hal ini disebabkan oknum-oknum tersebut melakukan pelanggaran etik dalam pelaksanaan pemilu.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Adam Arisoi seusai kegiatan dialog interaktif bertema ”Pelaksanaan Pilkada Damai dan Demokrasi di Papua Tahun 2018” di Jayapura, Kamis (14/12).

Adam mengatakan, 50 komisioner itu diberhentikan sejak pemilu pada 2014 hingga terakhir pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

”Terakhir lima komisioner KPU Tolikara yang diberhentikan DKPP tahun ini,” ungkap Adam.

Ia menuturkan, pelanggaran yang dilakukan 50 komisioner ini antara lain tidak profesional dalam bekerja dan terkesan memihak salah satu kandidat bupati dalam pilkada.

”Anggota KPU yang terbukti tidak netral dan tidak taat pada regulasi wajib mendapatkan sanksi berat, yakni diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Adam menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh anggota KPU yang melaksanakan pemilihan gubernur dan pilkada di Papua tahun 2018.

”Dalam rapat ini, Kapolda Papua juga akan memberikan pengarahan bagi jajarannya terkait pengamanan pilgub dan pilkada Papua tahun depan,” katanya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo, mengungkapkan, pelanggaran integritas menjadi penyebab utama banyak anggota penyelenggara pemilu  di Papua yang diberhentikan.

”Anggota penyelenggara pemilu di Papua harus berkerja dengan tugas pokok dan fungsi serta tidak takut dalam mengambil keputusan. Hal ini demi mewujudkan pemilu yang bermartabat,” tutur Teguh.

Ia pun menyatakan DKPP tidak hanya menunggu pengaduan dari warga. Namun, katanya, DKPP juga akan terjun langsung memberikan pembinaan bagi penyelenggara pemilu.

”Kami telah menyiapkan sebanyak empat modul. Salah satu modul ini ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Selain itu, kegiatan dialog interaktif ini berperan penting untuk mencari solusi demi terciptanya pemilu damai di Papua,” kata Teguh.