Polda Maluku Utara Selidiki Protes di Halmahera Selatan
Kepala Polda Maluku Utara Brigjen (Pol) Suroto memimpin langsung investigasi sekaligus penyelesaian masalah di Polres Halmahera Selatan terkait protes ratusan anggota Polri soal transparansi uang pengamanan pemilu.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
TERNATE, KOMPAS — Aksi protes atas dugaan tidak transparannya pembagian uang pengamanan pemilu bagi anggota Polri di Kepolisian Resor Halmahera Selatan mulai ditangani oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Kepala Polda Maluku Utara Brigadir Jenderal (Pol) Suroto memimpin langsung investigasi sekaligus penyelesaian masalah tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Ajun Komisaris Besar Hendri Badar lewat sambungan telepon pada Selasa (30/4/2019) mengatakan, Suroto sudah bertolak dari Ternate, ibu kota Maluku Utara, ke Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, pada Selasa pagi. Suroto ingin melihat langsung proses investigasi tersebut.
Sehari sebelumnya atau beberapa jam setelah unjuk rasa ratusan anggota Polres Halmahera Selatan, Suroto memerintahkan Wakil Kepala Polda dan beberapa pejabat utama Polda Maluku Utara untuk lebih dulu bertolak ke Labuha. ”Ini persoalan yang besar sehingga Pak Kapolda turun tangan,” ujar Hendri.
Ia membenarkan bahwa unjuk rasa yang terjadi di markas polres itu berawal dari pertanyaan beberapa anggota Polres Halmahera Selatan mengenai hak mereka lewat grup aplikasi percakapan. Di dalam grup itu terdapat unsur pimpinan polres, termasuk Kepala Polres Halmahera Selatan Ajun Komisaris Besar Agung Setyo.
Lantaran merasa terganggu dengan pertanyaan itu, ada unsur pimpinan yang memanggil anggota dimaksud dan mengancam akan memutasi mereka ke tempat yang jauh dari keluarga. Anggota Polri itu pun merasa tertekan dan melaporkan kepada rekan-rekannya. Mereka lalu berkumpul dan melakukan unjuk rasa di markas polres pada Senin kemarin.
Menurut Hendri, Polda Maluku akan mengambil sikap tegas bagi pihak yang terbukti bersalah. Tim investigasi yang dibentuk bekerja secepat mungkin untuk mengungkap kasus tersebut. Kepala Bagian Operasional Polres Halmahera Selatan Ajun Komisaris Roy Simangungsong dicopot dari jabatannya.
Anggota di lapangan bekerja siang dan malam. Pimpinan harus transparan.
Hendri mengatakan, pengelolaan anggaran pengamanan menjadi kewenangan setiap polres. Setiap hari personel yang bertugas mendapat jatah uang saku Rp 53.000, uang makan Rp 97.000, uang transportasi Rp 12.000, dan bekal kesehatan Rp 9.000. Total per hari sebesar Rp 171.000 untuk setiap personel.
Institusi Polri, katanya, telah menekankan agar pengelolaan anggaran pengamanan pemilu dilakukan secara terbuka. Pimpinan di setiap kesatuan dilarang untuk memotong jatah anggota. ”Anggota di lapangan bekerja siang dan malam. Pimpinan harus transparan,” ujar Hendri.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Syahrani Somadayo saat dihubungi secara terpisah mengatakan, insiden yang terjadi di Halmahera Selatan itu tidak mengganggu tahapan pemilu di sana. Anggota Polri yang ditugaskan melakukan pengamanan tetap bertugas seperti biasa. ”Setiap tahapan selalu dikawal oleh petugas,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi kerja anggota Polri dan TNI di Maluku Utara. Secara keseluruhan, proses pemilu di Maluku Utara berjalan dengan lancar. Selain menjaga keamanan, personel Polri dan TNI juga ikut membantu distribusi logistik pemilu pada rute perjalanan dengan medan berat, seperti pegunungan dan pulau-pulau kecil.
Berdasarkan pantauan Kompas di salah satu hotel di Labuha pada pekan lalu, para polisi saat tidur pun sambil tetap menjaga kotak suara. ”Pemilu ini paling capek. Berat sekali,” ujar salah satu polisi.