Puluhan Perempuan Kritisi Kinerja KPU Sumatera Barat

Puluhan perempuan melakukan aksi di Kantor KPU Sumatera Barat, Padang, Selasa (30/4/2019). Menamakan diri Emak Emak Pengawas Pemilu (Makwaslu) Forum Relawan Sumbar, mereka menuntut KPU menyelenggarakan pemilu jujur, adil, dan transparan.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Puluhan perempuan menggelar aksi damai di depan Kantor KPU Sumatera Barat, Padang, Selasa (30/4/2019). Mereka menuntut KPU Sumbar menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, dan transparan.

PADANG, KOMPAS — Puluhan perempuan melakukan aksi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, Padang, Selasa (30/4/2019). Menamakan diri Emak Emak Pengawas Pemilu (Makwaslu) Forum Relawan Sumbar, mereka menuntut KPU menyelenggarakan pemilu jujur, adil, dan transparan.

Aksi ini berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 10.30. Sebagian dari mereka membawa karton berisi tuntutan terhadap KPU. Aksi berlangsung damai dengan penjagaan lebih dari 100 polisi.

Sri Piliang (52), perwakilan Makwaslu, mengatakan, pihaknya menggelar aksi karena menemukan indikasi kecurangan dalam pemungutan ataupun penghitungan suara di sejumlah TPS. Indikasi kecurangan itu harus ditindaklanjuti karena dapat merusak demokrasi.

”Ini bukan persoalan (kandidat) 02 atau 01. Yang kami tuntut adalah kejujuran, keadilan, dan transparansi. Itu kuncinya. Kalau pemilu ini dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan, mau 01 atau 02, akan kami dukung (siapa pun yang menang),” ujar Sri.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Salah seorang perwakilan aksi membacakan tuntutan ketika menggelar aksi damai di depan Kantor KPU Sumatera Barat, Padang, Selasa (30/4/2019).

Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. KPU Sumbar diminta menyelenggarakan pemilu jujur, adil, dan transparan, meminta Badan Pengawas Pemilu mendiskualifikasi peserta pemilu yang curang, serta menyerukan kepada KPU agar tidak diam menyikapi jatuhnya korban akibat penyelenggaraan pemilu serentak.

Selain itu, mereka juga meminta kepada aparat keamanan untuk bersikap netral, tidak condong terhadap salah satu kandidat, dan harus ikut mengamankan penghitungan suara hingga tuntas.

Setelah menyampaikan tuntutan, 11 perwakilan perempuan itu melakukan mediasi dengan Ketua KPU Sumbar Amnasmen dan komisioner KPU Sumbar Divisi Hukum dan Pengawasan, Yanuk Sri Mulyani. KPU mengapresiasi Makwaslu yang telah ikut mengawal jalannya pemilu.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Sejumlah perempuan menggelar aksi damai di depan Kantor KPU Sumatera Barat, Padang, Selasa (30/4/2019). Mereka menuntut KPU Sumbar menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, dan transparan.

Amnasmen menjelaskan, prinsip jujur, adil, dan transparan sudah menjadi roh bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Oleh sebab itu, tidak ada celah bagi KPU melakukan kecurangan atau kecenderungan untuk menguntungkan salah satu pihak. Apalagi, ada saksi dari para peserta pemilu yang mengawal setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Amnasmen mengakui, memang ada temuan kesalahan entri data pada 14 TPS di Sumatera Barat. Namun, persoalan itu lebih disebabkan kesalahan manusia (human error) karena padatnya jadwal pemilu, bukan karena kesengajaan. Kesalahan-kesalahan itu sudah diverifikasi dan segera diperbaiki.

”Dari hampir 17.000 TPS di Sumatera Barat, ada 14 TPS yang keliru (mengentri data), itu hal yang manusiawi,” ucap Amnasmen.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Perwakilan Makwaslu dan KPU Sumatera Barat melakukan mediasi di Kantor KPU Sumbar, Padang, terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Selasa (30/4/2019).

Yanuk menambahkan, KPU Sumbar sangat terbuka jika ada laporan dari masyarakat terkait permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. KPU akan segera menindaklanjuti dengan catatan pelapor memberikan bukti otentik.

Kedua kali

Aksi ini merupakan yang kedua kali dialami KPU Sumatera Barat sejak 17 April 2019. Kamis, 25 April, sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat berunjuk rasa di lokasi yang sama.  Mahasiswa menuntut KPU transparan dalam melaksanakan pemilu. KPU juga diminta memberikan santunan kepada petugas yang menjadi korban pemilu serentak.

”Pemilu tahun ini memiliki banyak permasalahan, mulai dari kejanggalan, kebakaran, bahkan kematian janin salah seorang petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Kami mau ada pertanggungjawaban terhadap itu. Kami tidak mau sistem seperti sekarang terjadi lagi,” kata Koordinator Pusat BEM Se-Sumatera Barat Indra Kurniawan.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mahasiswa peserta unjuk rasa di depan Kantor KPU Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, membawa replika mayat sebagai bentuk keprihatinan dalam pelaksanaan pemilu yang memakan banyak korban, Kamis (25/4/2019).