Mahasiswa dan Petani Kepung DPRD Serukan Sejumlah Tuntutan

BANYUWANGI, KOMPAS – Peringatan Hari Tani Nasional di Banyuwangi dirayakan sejumlah Mahasiswa dan Petani dengan turun ke jalan dan mengepung kantor DPRD Banyuwangi. Mereka menyerukan sejumlah tuntutan hingga meminta bertemu Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuwangi.

Beberapa tuntutan yang diserukan antara lain Revisi UU KPK, perubahan Rancangan Undang-Undang KUHP. Selain itu, aksi masa juga menyerukan sejumlah isu lokal terkait dugaan perampasan lahan oleh pihak-pihak tertentu.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Peringatan Hari Tani Nasional di Banyuwangi dirayakan sejumlah Mahasiswa dan Petani dengan turun ke jalan dan mengepung kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (24/9/2019). Pendemo menuntut bertemu Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Revisi UU KPK, perubahan Rancangan Undang-Undang KUHP dan sejumlah isu lokal terkait sengketa agraria.

Mahasiswa dan Petani mengawali aksi mereka dengan berkumpul di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi. Massa pendemo lantas berjalan ke depan kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (24/9/2019).

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Peringatan Hari Tani Nasional di Banyuwangi dirayakan sejumlah Mahasiswa dan Petani dengan turun ke jalan dan mengepung kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (24/9/2019). Pendemo menuntut bertemu Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Revisi UU KPK, perubahan Rancangan Undang-Undang KUHP dan sejumlah isu lokal terkait sengketa agraria.

Pendemo sempat memaksa untuk masuk ke dalam halaman kantor DPRD, namun aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang berjaga. Mereka meminta agar Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuwangi hadir menemui pendemo.

Kapolres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Taufik Herdiansyah Zeinardi sempat berdialog dengan pendemo. “Ketua DPRD Banyuwangi, Pimpinan DPRD yang lain dan juga Bupati Banyuwangi sedang ke luar kota. Kalau mau berdialog dengan perwakilan DPRD Banyuwangi silahkan perwakilan pendemo masuk,” tutur Taufik.

Namun, hal itu ditolak oleh pendemo. Mereka enggan bila hanya ditemui perwakilan anggota dewan. Pendemo terus memaksa untuk dapat masuk ke halaman kantor DPRD. Sempat terjadi saling dorong antar mahasiswa dan polisi di depan gerbang kantor DPRD.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Peringatan Hari Tani Nasional di Banyuwangi dirayakan sejumlah Mahasiswa dan Petani dengan turun ke jalan dan mengepung kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (24/9/2019). Pendemo menuntut bertemu Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Revisi UU KPK, perubahan Rancangan Undang-Undang KUHP dan sejumlah isu lokal terkait sengketa agraria.

“Kehadiran kami untuk menyerukan sejumlah tuntutan. Selain menolak pengesahan UU KPK dan menolak pengesahan Rancangan KUHP, kami juga menyerukan sejumlah persoalan lokal yang selama ini tidak jelas penyelesaiannya,” tutur Koordinator Aksi Usman.

Ketua DPRD Banyuwangi, Pimpinan DPRD yang lain dan juga Bupati Banyuwangi sedang ke luar kota. Kalau mau berdialog dengan perwakilan DPRD Banyuwangi silahkan perwakilan pendemo masuk,tutur Taufik.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Peringatan Hari Tani Nasional di Banyuwangi dirayakan sejumlah Mahasiswa dan Petani dengan turun ke jalan dan mengepung kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (24/9/2019). Pendemo menuntut bertemu Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Revisi UU KPK, perubahan Rancangan Undang-Undang KUHP dan sejumlah isu lokal terkait sengketa agraria.

Beberapa persoalan lokal yang disuarakan oleh pendemo ialah, pembebasan lahan untuk warga pakel, penghentian rencana industrialisasi di Wongsorejo, dan pencabutan izin tambang emas di Tumpang Pitu.

Baca juga : Mahasiswa di Bandung Kembali Suarakan Penolakan RUU Kontroversial

Usman mengatakan, beberapa permasalahan agraria di Banyuwangi justru menyengsarakan kehidupan petani. Mereka berharap momen Hari Tani Nasional menjadi momen untuk menyuarakan suara para petani.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Peringatan Hari Tani Nasional di Banyuwangi dirayakan sejumlah Mahasiswa dan Petani dengan turun ke jalan dan mengepung kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (24/9/2019). Pendemo menuntut bertemu Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Revisi UU KPK, perubahan Rancangan Undang-Undang KUHP dan sejumlah isu lokal terkait sengketa agraria.