Tingkatkan Kondusifitas di Wamena

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Tampak ratusan pengungsi asal Wamena yang tiba di Jayapura, Papua, pada Jumat (27/9/2019). Total sebanyak 1.096 warga yang telah meninggalkan Wamena pasca kerusuhan pada  23 September 2019 lalu.

BANDUNG, KOMPAS - Aparat keamanan diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kondusifitas di  Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Hal ini dimaksudkan arus pengungsian dan eksodus dari warga pendatang tak terjadi lagi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan hal itu sesuai memimpin Rapat Pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (30/9/219).

“Saya mohon secara khusus agar aparat keamanan dapat memaksimalkan kondusifitas di Wamena. Semoga tidak ada lagi warga yang terluka, atau menjadi korban, termasuk dari warga Jabar,” kata Kamil.

Baca juga : Korban Kerusuhan Wamena Mengungsi ke Jayapura

KOMPAS/SAMUEL OKTORA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Bandung, Kamis (13/6/2019).

Menurut Kamil, hingga saat ini pihaknya terus memonitor pascakerusuhan di Wamena, dan Pemerintah Provinsi Jabar belum menerima informasi adanya warga Jabar yang mendaftar untuk mengungsi atau eksodus dari Wamena.

Informasi yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  setempat,  ada posko warga Jabar yang mengungsi di Jayapura. Saat ini masih terus dicari nomor kontaknya karena dinas belum dapat kontak langsung dengan mereka (pengungsi). Kami juga belum mendapat informasi adanya korban dari warga Jabar, ujar Hermansyah.

Hingga Minggu (29/9/2019), hampir 3.000 warga pendatang di Wamena telah eksodus ke Jayapura setelah terjadinya kerusuhan di Wamena,  23 September lalu. Selain itu sekitar 10.000 warga lain telah mendaftar diangkut keluar Wamena, memakai pesawat Hercules TNI Angkatan Udara (Kompas, 30 September 2019).

“Urusan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga kami di tingkat provinsi sifatnya hanya koordinasi saja. Kami tetap terus memonitor kejadan di Wamena,” ujarnya.

Pendekatan dialog

Kamil juga mengusulkan dalam penyelesaian konflik di Wamena perlu pendekatan dialog untuk memahami aspirasi dan keinginan warga di sana.

“Dialog ini menjadi kunci terakhir, tapi tentunya tetap harus dalam koridor hukum, tak bisa jika diekspresikan di luar aturan hukum,” ujarnya.

PENERANGAN KODAM XVII CENDRAWASIH

Tim Kesehatan Gabungan TNI dari Jayapura yang diterjunkan ke Wamena, Jumat (27/9/2019).

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Jabar, Hermansyah menuturkan, hingga saat ini Pemprov Jabar masih menghimpun data terkait warga Jabar yang terdampak kerusuhan di Wamena.

“Apabila ada warga yang meminta untuk eksodus karena masalah jaminan keamanan, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh warga Jawa Timur dan Sumatra Barat, Pemprov Jabar akan segera merespons,” ujarnya.

Hermansyah mengatakan, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar masih berkoordinasi dengan dinas setempat untuk dapat mengetahui data jumlah warga Jabar yang mengungsi.

“Informasi yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  setempat,  ada posko warga Jabar yang mengungsi di Jayapura. Saat ini masih terus dicari nomor kontaknya karena dinas belum dapat kontak langsung dengan mereka (pengungsi). Kami juga belum mendapat informasi adanya korban dari warga Jabar,” ujar Hermansyah.

Baca juga : Warga NTB Korban Kerusuhan Wamena Mengungsi ke Jayapura