170 Desa “Blank Spot” di Sumsel Teraliri Internet Tahun Depan
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG,KOMPAS—Pemerintah Sumatera Selatan menargetkan sebanyak 170 desa yang belum terjangkau jaringan komunikasi atau blank spot di Sumatera Selatan sudah bisa mengakses jaringan internet akhir tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk membuka isolasi informasi dan juga membuka peluang ekonomi serta pendidikan bagi warga desa setempat.
Program internet desa ini itu diharapkan sesuai target dengan ditandatanganinya perjanjian Memorandum of Action antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT Indonesia Comnet Plus . “Saya ingin membuka akses informasi di seluruh desa yang ada di Sumatera Selatan,“ tegas Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru saat meluncurkan Program "Internet Desa" di Palembang, Senin (11/11/2019).
Herman menerangkan, saat ini jumlah desa di Sumatera Selatan mencapai 3.500 desa. Dari jumlah tersebut, masih banyak desa yang belum teraliri jaringan internet. “Jangankan internet, sinyal saja susah. Di salah satu desa, saya harus mendekati sungai untuk mendapatkan sinyal,” katanya.
Padahal keberadaan internet sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di era digital terutama untuk memacu perekonomian penduduk desa setempat. “Dengan adanya internet, masyarakat bisa segera mengetahui harga komoditas secara real time,” ungkapnya. Dampaknya, mereka bisa langsung menjual atau bahkan menunda penjualan sampai harga komoditas membaik.
Masyarakat bisa segera mengetahui harga komoditas secara real time. (Herman Deru)
Herman menargetkan 170 desa yang belum memiliki jaringan internet tersebut dapat mengakses internet tahun depan. Beberapa desa yang diprioritaskan adalah desa yang memiliki keuggulan komoditas sehingga warganya dapat menjual produknya secara cepat dan lebih luas.
Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus Iwan Purwana menuturkan, proses pemasangan internet desa akan dilakukan secara bertahap. Untuk 170 desa yang menjadi awal kerjasama dengan pemerintah provinsi ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Proses pemasangan juga bergantung dari jarak dan akses desa.
“Bagi desa yang sudah teraliri listrik dari PLN akan lebih mudah diakses karena bisa menggunakan tiang PLN sebagai penghubung fiber internet,” katanya. Nantinya, satu desa akan memiliki dua titik hotspot. Satu titik akan ditempatkan di kantor desa dan satu lagi akan ditempatkan di tempat publik tempat warga desa berkumpul. “Satu hotspot memiliki daya hingga 5 Megabyte per second (Mbps),” ungkapnya.
Iwan melanjutkan, keberadaan internet desa akan semakin menguatkan kesiapan masyarakat di pedesaan dalam menghadapi era digital. Kesediaan infrastruktur konektivitas yang penting sebagai fondasi digitalisasi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, badan usah milik desa, komunitas-komunitas masyarakat, hingga anak-anak sekolah.
Pemerintah desa juga dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui infrastruktur digital, serta dapat mempromosikan keunggulan wilayahnya seperti pariwisata maupun investasi.
Di akhir 2019, Indonesia Comnets Plus menargetkan akan ada 50 internet desa di Sumatera Selatan dan secara bertahap akan mencapai 170 internet desa di tahun 2020. Adapun untuk seluruh Indonesia, Indonesia Comnets Plus telah membangun sebanyak 4.094 titik jaringan internet desa dengan target ke depan mencapai 15.000 titik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumsel Achmad Rizwan menerangkan sampai saat ini masih ada ribuan desa di Sumsel masih blank spot. “Ke depan, kami berupaya untuk mengikis daerah blank spot tersebut,” ucapnya.
Saat ini proses pemetaan terkait data daerah yang belum terpasang sinyal sedang dilakukan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Pemetaan tentu harus langsung datang ke lapangan untuk mengetahui desa mana yang menjadi prioritas,” katanya. Usulan dari pemerintah kabupaten dan kota juga akan menjadi pertimbangan.
Selain itu, Kominfo juga akan memberikan bantuan stasiun pemancar (BTS) di beberapa daerah untuk membuka jaringan internet di kawasan tersebut. Dalam pelaksanaannya, ujar Achmad, setiap hotspot berkapasitas 5 Mbps memerlukan biaya sekitar Rp 5 juga per bulan. Nantinya, dana untuk pemasangan menggunakan APBD, CSR dan juga hasil koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.