Pedagang Minta Penghentian Pengiriman Sapi dari NTB Ditunda

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Savana Doro Ncanga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menjadi areal penggembalaan sapi, kuda, dan hewan lain. Dompu menjadi salah satu sentra ternak di NTB. Foto diambil pada 2018.

MATARAM, KOMPAS — Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia Kabupaten Bima meminta Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat menunda kebijakan penghentian pengiriman sapi bali ke luar daerah. Petani dan pengusaha ternak berharap memperoleh pendapatan dari pengiriman hewan kurban menjelang Idul Adha 2020.

Hal itu disampaikan Abdul Rauf, anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (21/12/2019), di Mataram, seusai dengar pendapat dengan Kepala Dinas Peternakan NTB Budi Septiani terkait protes Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (Pepehani) Bima terhadap rencana penghentian pengiriman ternak sapi mulai Januari 2020.

”Itu kompromi kami dengan Dinas Peternakan NTB atas aspirasi Pepehani Bima. Untuk lebih detail, kami akan mengecek langsung ke lapangan perihal jumlah kuota pengiriman yang diajukan,” ujar Abdul.

Saat ini, DPRD NTB sedang membahas peraturan daerah tentang tata niaga hewan. Untuk itu, menurut Abdul, Dinas Peternakan NTB sebaiknya tidak menghentikan pengiriman ternak sapi ke luar daerah sebelum pengesahan regulasi.

”Yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Bima karena informasinya surplus ternak sapi. Selain itu, banyak anggota kelompok tani meminjam KUR (kredit usaha rakyat). Untuk itu, kami harus mengecek ke lapangan,” lanjut Abdul.

Baca juga : Ombudsman NTB Duga Ada Maladministrasi Pengiriman Ternak

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kerbau dan sapi dilepasliarkan di padang savana di Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB, Senin (23/3/2015). Hewan-hewan itu dilepasliarkan di padang savana untuk pakan dan kebanyakan untuk tabungan dan investasi warga. Pembeli ternak ini berasal dari dalam dan luar NTB. Seekor sapi atau kerbau dijual sekitar Rp 8 juta, tergantung dari kondisi ternak.

Sekretaris Pepehani Kabupaten Bima Taufik menilai, kebijakan penghentian pengiriman ternak hidup tidak berpihak kepada petani dan pedagang ternak yang umumnya meminjam kredit bank untuk usahanya.

”Kami tidak bisa membayangkan kesulitan kondisi pedagang hewan serta kelompok tani ternak yang telanjur mengambil kredit di perbankan untuk membangun usaha penggemukan sapi,” ucapnya.

Menurut Taufik, Kabupaten Bima selalu mendapat jatah pengiriman sapi ke luar daerah. Pada 2017-2019, kuotanya sebanyak 12.000 sapi dan 1.200 kerbau. Pada 2018, realisasi pengiriman sapi sebanyak 11.000 ekor dan 8.000 ekor di antaranya dikirim ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Adapun kuota pengiriman sapi dari NTB pada 2020 sebanyak 5.500 ekor atau berkurang dari tahun 2018 sebanyak 8.000 ekor.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ilustrasi. Santoso (40) memasak kulit kerbau dan sapi yang diolah menjadi krecek di UD Panji Jaya, Desa Segoroyoso, Pleret, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (15/5/2012). Krecek yang berbahan kulit kerbau dijual dengan harga Rp 75.000 per kilogram, sedangkan yang berbahan kulit sapi dijual dengan harga Rp 60.000 per kilogram. Krecek biasa digunakan untuk campuran masakan atau diolah menjadi kerupuk rambak.

Saat ini, terdapat 215 kelompok tani ternak yang tersebar di empat kecamatan Kabupaten Bima. Dari seluruh kelompok tersebut, tersedia 8.850 sapi yang siap dikirim ke luar daerah.

Taufik menuturkan, anggota kelompok peternak di Bima rata-rata sudah mengambil KUR untuk dana penggemukan sapi. Dari hasil penjualan sapi itulah mereka membayar cicilan pinjaman KUR.

”Kami berharap dinas peternakan memikirkan dampak kerugian miliaran rupiah yang ditanggung petani. Jika tidak boleh mengirim ternak, dari mana uang untuk mencicil pinjaman,” ucapnya.

Taufik mengatakan, kebijakan penghentian pengiriman ternak hidup juga diputuskan tiba-tiba tanpa melibatkan pengusaha dan peternak setempat. Padahal, semestinya kebijakan semacam itu melalui proses sosialisasi terlebih dahulu.

Baca juga : Rencana Aksi Penggemukan Sapi Berbasis Lamtoro di NTB Disiapkan

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Pekerja memotong daging di Rumah Potong Hewan (RPH) Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, pada 2011. RPH yang dibangun tahun 2008 itu hanya berfungsi sebentar. Karena sepi, aktivitasnya terhenti karena kurangnya pasokan sapi.

Kepala Dinas Peternakan NTB Budi Septiani mengatakan, terkait penolakan Pepehani Bima, pihaknya akan melihat kondisi riil terlebih dahulu ke sejumlah kelompok petani ternak. Selain itu, pihaknya juga akan mengecek data populasi ternak serta pinjaman KUR untuk usaha penggemukan sapi yang dilakukan peternak.

Menurut Budi, Pemprov NTB dan Komisi II DPRD NTB punya pemahaman sama terkait penghentian pengiriman sapi hidup ke luar daerah secara bertahap. Kebijakan ini terkait program industrialisasi yang akan diimplementasikan mulai 2020. Menurut rencana, Pemprov NTB hanya akan mengirim daging beku agar mendapatkan nilai tambah dari pengolahan kulit sapi dan bagian tubuh ternak lainnya.

Untuk mendukung program industrialisasi itu, sudah disiapkan rumah potong hewan (RPH) bersertifikat Standar Nasional Indonesia, seperti RPH Asakota di Kota Bima, RPH Bangkong di Kabupaten Sumbawa, RPH Poto Tano di Sumbawa Barat, serta RPH Banyumulek di Lombok Barat. Di sejumlah RPH itu, sapi akan dipotong, kemudian dagingnya dikirim ke luar NTB dalam bentuk beku.

Menurut Budi, populasi ternak sapi NTB saat ini sebanyak 1,2 juta ekor. Dari jumlah itu, 72.000 ekor untuk memenuhi kebutuhan lokal. Populasi terbesar disumbangkan Kabupaten Bima dan Dompu.