Jusuf Kalla: Masjid Harus Menjadi Pusat Pengembangan Ekonomi Rakyat

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (kanan) menghadiri pelantikan pengurus DMI Sumut di Medan, Selasa (7/1/2020). Kalla meminta masjid menjadi pusat pengembangan kewirausahaan dan ekonomi rakyat.

MEDAN, KOMPAS — Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla mendorong agar masjid, selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi pusat pengembangan kewirausahaan dan ekonomi rakyat. Masjid juga didorong sebagai pemersatu bangsa. Kalla juga mengingatkan, kemandirian masjid harus dijaga karena 95 persen masjid dibangun dan dikelola masyarakat, bukan pemerintah.

”Kita tidak ingin masjid itu megah, tetapi masyarakat di sekelilingnya tidak maju, miskin, rumahnya kumuh, dan sebagainya,” kata Kalla dalam acara pelantikan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara, di Universitas Islam Negeri Sumut, Selasa (7/1/2020).

Kalla mengatakan, fungsi masjid menjadi lengkap ketika bisa menjadi tempat ibadah dan menjadi pusat pengembangan ekonomi rakyat. Menurut dia, Indonesia harus bersyukur karena semakin banyak umat yang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, puasa, dan Idul Fitri.

”Sesuatu kita yang masih kurang adalah ramainya orang berdagang. Ramainya umat membuka usaha,” kata Kalla.

Kalla mengatakan, masjid harus mendorong umatnya agar bisa menciptakan kewirausahaan yang lebih baik. ”Saya selalu diajari ustaz untuk meneladani kehidupan Rasulullah. Kita tahu Muhammad menjadi rasul umur 40 tahun. Tetapi, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sejak umur 13 sampai 40 tahun? Menjadi pedagang,” ujar Kalla.

Baca juga: Bangun Narasi Kerukunan dari Masjid

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (kanan) menghadiri pelantikan pengurus DMI Sumatera Utara di Medan, Selasa (7/1/2020).

Kalla pun mendorong agar bank syariah dan bank pemerintah juga menggagas kerja sama dengan masjid guna mendorong kewirausahaan masyarakat. Menurut Kalla, masjid di Indonesia punya potensi luar biasa. Jumlah masjid yang terdaftar di Kementerian Agama mencapai 500.000 masjid. ”Sebenarnya hampir satu juta masjid seluruhnya,” katanya.

Kemandirian masjid

Jusuf Kalla juga mengingatkan agar kemandirian masjid di Indonesia tetap dijaga. Masjid di Indonesia berbeda dengan negara lain, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Turki, yang hampir seluruh masjidnya dibangun dan dikelola pemerintah.

”Di Indonesia, 95 persen masjid dibangun dan dikelola oleh masyarakat,” katanya.

Di Indonesia, 95 persen masjid dibangun dan dikelola oleh masyarakat. (Jusuf Kalla)

Kalla mengatakan, masjid di Indonesia dibesarkan, dimakmurkan, dan dikelola dengan baik oleh dan untuk kemaslahatan umat sendiri. Karena itu, hanya di Indonesia yang mengedarkan kotak amal setiap Jumat. Di negara lain, pengelolaan masjid serba pemerintah.

”Kalau di Malaysia tidak pernah terlihat kotak amal karena semua anggaran pemerintah,” katanya.

Ketua Umum DMI Sumut Irhamudin Siregar mengatakan, masjid di Sumut selama ini sudah menjadi pemersatu umat dan pemersatu bangsa. ”Masjid merupakan kekuatan dan wadah persatuan di Sumut,” ujarnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, di Sumut ada 10.738 masjid yang terdaftar. Ia pun mendorong agar masjid bisa menghimpun dan menyalurkan dana untuk membangun ekonomi rakyat.

”Saya sudah minta agar Bank Sumut Syariah bekerja sama dengan masjid di seluruh Sumut. Perhitungan saya, masjid di Sumut bisa menghimpun minimal Rp 10 miliar per bulan,” katanya. Edy menambahkan, kemakmuran masjid pada akhirnya akan menjadi kemakmuran rakyat dan kemakmuran bangsa.

Baca juga: Keberagaman Abadi di Masjid Palembang

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Acara pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara di Medan, Selasa (7/1/2020). Kalla meminta masjid menjadi pusat pengembangan kewirausahaan dan ekonomi rakyat.