Tol Laut Dievaluasi

Penerapan tol laut yang belum optimal dievaluasi. Praktik monopoli transportasi dan distribusi barang pun dipangkas. Industri di wilayah timur Indonesia pun mendapat insentif pajak untuk jangka waktu lebih lama.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Sejumlah menteri dan pimpinan kementerian/lembaga mengikuti rapat terbatas membahas akselerasi program tol laut yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020). Presiden kembali mengingatkan agar semua pihak bekerja lebih keras untuk mewujudkan tujuan awal tol laut, yaitu mengurangi disparitas harga antarwilayah dan antarpulau serta memangkas biaya logistik yang mahal.

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan tol laut yang belum optimal dievaluasi. Praktik monopoli dalam transportasi dan distribusi barang dipangkas. Industri yang dibangun di wilayah timur Indonesia pun mendapat insentif pajak untuk jangka waktu lebih panjang.

Evaluasi penerapan tol laut dibahas dalam rapat terbatas terkait dengan akselerasi program tol laut yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020) sore.

Hadir dalam rapat terbatas antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Tol laut yang diterapkan sejak akhir 2014 semestinya mengurangi disparitas harga antardaerah dengan memangkas biaya logistik yang tinggi. Namun, kenyataannya, biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, tol laut yang diterapkan sejak akhir 2014 semestinya mengurangi disparitas harga antardaerah dengan memangkas biaya logistik yang tinggi. Namun, kenyataannya, biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal. Presiden mencontohkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang atau Medan masih lebih mahal ketimbang biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura. Biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar juga lebih tinggi ketimbang dari Surabaya ke Singapura.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kapal tol laut bersandar di Pelabuhan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa (25/2/2020). Kendati dilayani tol laut, harga barang di daerah itu tidak turun.

Baca juga: Langkah Konkret Perbaikan Tol Laut Dinanti

”Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komperehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dwelling time atau ada praktik monopoli dalam proses transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien. Selain itu, saya juga mendapat laporan bahwa biaya sulit turun karena ketidakseimbangan jumlah muatan barang: yang diangkut dari barat ke timur penuh, tetapi begitu dari timur ke barat itu muatannya jauh berkurang,” tutur Presiden Jokowi.

Tak hanya itu, nilai tambah tol laut masih perlu ditingkatkan. Itu karena kontribusi transportasi laut pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya 0,32 persen pada 2019 dan relatif turun ketimbang tahun 2014 yang 0,34 persen. Transportasi darat malah menyumbang 2,47 persen pada PDB dan transportasi udara berkontribusi 1,6 persen.

Presiden Jokowi juga meminta supaya tol laut betul-betul terhubung dengan kawasan industri dan sentra-sentra ekonomi lokal. Pemerintah daerah dan BUMD juga diharapkan terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut sehingga berdampak positif terhadap ekonomi lokal.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman (kiri), melihat peta dunia sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020). Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo tersebut membahas akselerasi program tol laut.

Terkait dengan harga yang tidak turun meskipun sudah ada tol laut, Kompas mencatat, seperti yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, baru-baru ini. Sejumlah daerah berharap dilakukan evaluasi terkait dengan program tol laut. Program itu dianggap mampu menstabilkan pasokan dan menambah variasi barang konsumsi di wilayah perbatasan, tetapi harga barang masih fluktuatif.

Belinda Maindoka (56), pedagang barang kebutuhan pokok di Pasar Towo’e, Kecamatan Tahuna, mengatakan, dalam empat hari harga minyak goreng 18 liter dari agen langganan naik dari Rp 176.000 menjadi Rp 192.000. Dengan harga Rp 10.600 per liter, ia jual lagi Rp 13.300 per liter, di atas harga acuan Rp 10.500 per liter.

Harga gula juga cenderung naik. Harga awal tahun Rp 710.000 atau Rp 14.200 per kg. Harga konsumen Rp 16.000 per kg, di atas harga acuan Rp 12.500 per kg. ”Bukan berarti tol laut tidak berpengaruh, malah bisa lebih tinggi. Tapi, memang enggak bisa menekan harga sampai rendah sekali. Apalagi kami pedagang kecil,” kata Belinda, awal Januari lalu.

Uto (41), pedagang lainnya, mengatakan, tol laut memastikan Sangihe tak kehabisan pangan. Pilihan produk juga makin banyak. Namun, harganya sama seperti lima tahun lalu sebelum tol laut dilaksanakan (Kompas, 11 Januari 2020).

Tambah trayek

Untuk mengoptimalkan tol laut, menurut Luhut, ada beberapa langkah yang perlu disiapkan. Pertama, trayek akan ditambah menjadi 26 trayek. Sejauh ini, pada 2019 telah dioperasikan 18 trayek.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Awak kapal menurunkan muatan di Pelabuhan Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (28/2/2020). Barang didatangkan dari Baubau karena tol laut tidak sampai di salah satu pulau besar di Wakatobi ini. Harga bahan pangan dan bangunan tetap melambung meski program tol laut telah dilaksanakan pemerintah sejak 2015.

Harapannya, kebutuhan Indonesia timur bisa dipenuhi sendiri dan tidak terlalu banyak biaya pengiriman.

Langkah berikut adalah pemberian insentif perpajakan, tax allowance dan tax holiday dengan durasi lebih panjang untuk industri-industri yang dibangun di wilayah Indonesia timur. Harapannya, kebutuhan Indonesia timur bisa dipenuhi sendiri dan tidak terlalu banyak biaya pengiriman.

Baca juga: Perlu Kerja Keras

Selain itu, disiapkan subsidi sekitar Rp 400 miliar untuk 26 trayek tol laut. Namun, agen transportasi dan distribusi tidak boleh dimonopoli satu perusahaan, tetapi harus dikelola beberapa perusahaan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kapal Sabuk Nusantara 70 berlogo tol laut bersandar di Pelabuhan Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Rabu (8/1/2020). Kapal ini singgah ke berbagai gugusan pulau Nusa Utara di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaud. Kapal ini juga digunakan membawa barang-barang dari kapal logistik Nusantara 1 yang mengisi trayek tol laut Surabaya-Makassar-Tahuna.