Gubernur Se-Sulawesi Sepakati Pembatasan Lalu Lintas Darat

Gubernur se-Sulawesi membatasi pergerakan lalu lintas darat antarprovinsi demi mencegah penularan Covid-19. Selain itu, uji laboratorium pasien dalam pengawasan di enam provinsi di Sulawesi akan dipusatkan di Makassar.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Lanskap Kota Manado, Sulawesi Utara, yang berbukit tampak dari atas menara base transceiver station XL Axiata di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Sabtu (29/2/2020).

MANADO, KOMPAS — Para gubernur se-Sulawesi sepakat membatasi pergerakan lalu lintas darat antarprovinsi demi mencegah penularan Covid-19. Selain itu, uji laboratorium sampel tenggorokan dan hidung pasien dalam pengawasan di enam provinsi di Sulawesi akan dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan, demi memotong waktu pengiriman sampel.

Hal ini disepakati seusai keenam gubernur dan kepala polda menggelar rapat jarak jauh melalui konferensi video, Senin (30/3/2020). Rapat tertutup yang berlangsung sekitar 100 menit itu diinisiasi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang mengetuai Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).

Ditemui di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Olly mengatakan, keenam gubernur sepakat mengurangi arus lalu lintas darat antarprovinsi selama 12 jam. ”Kami menyepakati, perbatasan (antarprovinsi) di Sulawesi dibuka pada pukul 06.00 dan tutup pukul 18.00 (Wita). Ini keputusan yang baik karena kami saling menjaga,” katanya.

Kepala Polda Sulut Inspektur Jenderal Royke Lumowa menambahkan, pembatasan lalu lintas sudah dimulai tiga hari terakhir di perbatasan antara Sulut dan Gorontalo serta Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Teknis pelaksanaan akan segera disusun.

”Yang pasti, kami siap terlibat dalam penanggulangan virus korona (baru) agar semakin hari risiko penularan bisa direduksi,” kata Royke.

Di saat yang sama, belum tercapai kesepakatan untuk membatasi lalu lintas udara. Olly mengatakan, BKPRS tengah berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membatasi jalur penerbangan. Menurut Olly, penerbangan perlu dibatasi untuk mencegah kedatangan penyakit yang dibawa penumpang dari luar Sulawesi.

Baca juga: Sulut Terima 3.000 Baju ”Coverall” untuk Hadapi Covid-19

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN (SET) 20-06-2019

Kawasan pesisir Gorontalo yang menghadap Teluk Tomini.

”Berdasarkan pengalaman di Sulut, Sulsel, Sulteng, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, yang terjangkit Covid-19 ini adalah mereka yang habis berkunjung dari luar daerah ke sini, bukan dari dalam daerah sendiri. Mekanismenya sedang kami diskusikan, semoga segera dapat jawaban dari Kemenhub,” kata Olly.

Para gubernur pun, kata Olly, mengimbau agar warga tidak mudik selama masa tanggap darurat Covid-19. Warga diimbau tinggal di rumah saja agar risiko penularan dapat ditekan.

Selain soal pembatasan transportasi, rapat itu juga menyepakati pemusatan uji laboratorium sampel tenggorokan dan hidung di Laboratorium Universitas Hasanuddin, Makassar. Jarak yang lebih dekat dapat membantu daerah mendapatkan hasil uji laboratorium dalam waktu lebih singkat.

Olly mencontohkan, sampel pasien dari Sulut selama ini dikirim ke Jakarta. Jarak yang jauh menyebabkan hasil tes swab baru bisa didapatkan setelah 7-10 hari. ”Laboratorium di Makassar sudah disahkan Kementerian Kesehatan. Ini akan membantu kita mendapatkan hasil tes lebih cepat,” katanya.

Laboratorium di Makassar sudah disahkan Kementerian Kesehatan. Ini akan membantu kita mendapatkan hasil tes lebih cepat

KOMPAS/RENY SRI AYU

Rekaman gambar saat Pangdam XIV/Hasanuddin yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel menggelar konferensi video dengan wartawan di Makassar, Sabtu (28/3/2020) malam.

Kesiapan Sulut

Kendati rapat enam gubernur Sulawesi menyepakati pembatasan lalu lintas darat, Olly menolak karantina wilayah atau lebih populer dikenal dengan istilah lockdown. Ia mengartikannya sebagai pembatasan lalu lintas antarprovinsi dan penghentian aktivitas masyarakat di luar rumah.

Menurut Olly, karantina wilayah akan menyulitkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal penting, seperti penyaluran bahan makanan, akan terganggu. Keadaan di Sulut pun dinilainya masih aman karena hanya ada dua kasus positif Covid-19 yang merupakan kontak dekat. Hingga Senin pukul 18.15 Wita, tercatat 377 orang dalam pemantauan dan 17 pasien dalam pengawasan di Sulut.

”Yang harus dilakukan adalah pembatasan aktivitas. Mal dan pusat-pusat keramaian bahkan sudah tutup. Intinya, masyarakat jangan dulu berkumpul dalam jumlah banyak,” katanya.

Lalu lintas antarkabupaten/kota di Sulut pun belum dibatasi, termasuk ke tiga kabupaten kepulauan. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado Mozes Karaeng mengatakan, perjalanan jalur laut ke Kepulauan Sitaro, Sangihe, ataupun Talaud berlangsung seperti biasa.

”Kami belum memberikan imbauan mengurangi perjalanan. Setiap minggu ada lebih dari 20 kapal yang masuk dan keluar Manado. Tapi, jumlah penumpang kapal sudah berkurang dengan sendirinya,” katanya.

Kami belum memberikan imbauan mengurangi perjalanan. Setiap minggu ada lebih dari 20 kapal yang masuk dan keluar Manado. Tapi, jumlah penumpang kapal sudah berkurang dengan sendirinya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kapal Metro Teratai relasi Manado-Tahuna, Kepulauan Sangihe, bersandar di dermaga Pelabuhan Manado, Sabtu (28/12/2019).

Sebagai bentuk antisipasi, penumpang kapal diminta mencuci tangan sebelum masuk ke area pelabuhan. Interior kapal pun secara rutin disemprot disinfektan.

Warga Sulut yang mengalami gejala seperti demam di atas 38 derajat celsius, batuk, pilek, dan sesak napas tanpa pneumonia, telah disediakan tiga rumah singgah untuk karantina orang dalam pengawasan. Kepala Dinas Kesehatan Sulut Debie Kalalo mengatakan, sudah ada tiga rumah singgah yang disiapkan dengan kapasitas 500 orang.

Untuk mengatasi dampak Covid-19 di Sulut, Rp 48,5 miliar telah dianggarkan dari APBD untuk menyediakan 10 ventilator di beberapa rumah sakit rujukan Covid-19. Pemprov juga menyiapkan stimulus ekonomi Rp 100 miliar untuk membantu warga miskin baru yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Baca juga: Korona Bisa Bunuh Jutaan Orang yang Tidak Mau Jaga Jarak