Hindari Tumpang Tindih, Jateng Matangkan Pendataan Warga Penerima Bansos

Jawa Tengah masih mematangkan data warga untuk penyaluran bantuan sosial penanganan dampak pandemi Covid-19. Tujuannya agar penyaluran tidak tumpang tindih.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Menggunakan transportasi sepeda motor, warga membawa bunga untuk dijual di Pasar Bunga Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/4/2020). Dalam beberapa pekan ini, perdagangan bunga potong di kawasan tersebut lesu karena tidak ada penyelenggaraan acara pesta atau ritual keagamaan.

SEMARANG, KOMPAS — Pendataan warga di Jawa Tengah terdampak pandemi Covid-19 masih dilakukan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan sosial. Walau begitu, sejauh ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar kepada Menteri Kesehatan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Kota Semarang, Selasa (14/4/2020), mengatakan, saat ini pihaknya masih mematangkan pendataan warga terdampak. Pendataan juga mencakup penyaluran bantuan pemerintah, mulai dari sistem logistik, transportasi, hingga keuangan.

”Jadi PSBB bukan tujuan, tetapi mesti dihitung secara matematis dan statistik secara epidemologis. Kami memerlukan pakar untuk membantu ini,” ujar Ganjar.

Ganjar pun mematangkan pendataan masyarakat sebagai salah satu skenario teknis pemberian bantuan. ”Hingga akhir April akan kami eksekusi soal bantuan. Termasuk ketika kita mengajukan atau menuju PSBB, kota mana, kabupaten mana hingga kecamatan-desa dihitung betul,” katanya.

Baca juga: Percepat Penyaluran Bantuan, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Ditingkatkan

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers terkait kasus positif Covid-19 di Jateng di rumah dinasnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/3/2020). Hingga kini tercatat telah ada empat kasus positif Covid-19 di Jateng.

Tidak kalah penting, yakni pendataan warga Jateng yang saat ini berada di luar daerah, khususnya Jabodetabek. Pendataan itu dalam kerangka penyaluran bantuan. Ganjar menyampaikan, telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk percepatan pendataan.

”Harapannya tidak ada warga yang mudik, jadi tidak ada orang yang berpotensi membawa virus itu ke daerah asalnya. Ini bukan stigmatisasi, melainkan dengan sudah yang asimtomatis (tak bergejala), kita tidak tahu siapa yang tertular. Kami bantu Jakarta dan Jabar agar semua berjalan,” katanya.

Ini bukan stigmatisasi, melainkan dengan sudah yang asimtomatis (tak bergejala), kita tidak tahu siapa yang tertular. Kami bantu Jakarta dan Jabar agar semua berjalan. (Ganjar Pranowo)

Penjabat Sekretaris Daerah Jateng Herru Setiadhie menuturkan, pada Selasa, pihaknya membahas langsung pendataan warga terdampak di Jateng dengan sekda kabupaten/kota se-Jateng melalui konferensi video. Hal itu guna memvalidasi data yang digunakan saat penyaluran bantuan sosial.

”Data terus kami cocokkan. Tidak hanya menurut nama dan alamat, tetapi juga nomor induk kependudukan (NIK). Kami yakin, apabila nama warga sudah disertai NIK akan mengurangi kemungkinan duplikasi data. Kami bangun komitmen agar ada kesamaan tindak dan pola pikir,” katanya.

Baca juga: Jateng Akselerasi Penyaluran Bantuan Sosial

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Nelayan yang menepikan perahunya setelah melaut di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (6/4/2020). Sebagian besar nelayan kawasan tersebut masih melaut dan istirahat ketika hanya cuaca buruk.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan sosial tidak harus berbarengan. Misalnya, penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial diserahkan lebih dulu, sedangkan bantuan provinsi menyusul. Ganjar memastikan, semua data akan disinkronkan.

Sebelumnya, Pemprov Jateng menyiapkan anggaran Rp 1,4 triliun untuk penanganan wabah. Sebagian besar dana ini dialokasikan untuk 1,8 juta warga miskin. Bantuan sosial diberikan Rp 200.000 per orang per bulan untuk tiga bulan berturut-turut. Bantuan Pemda Jateng ini melengkapi bantuan sosial Rp 200.000 per orang per bulan yang diberikan Kemensos.

”(Bantuan bagi) desil 1 dan 2 (masyarakat miskin tingkat terendah) bisa segera disalurkan sembari berkomunikasi dengan Kemensos. Nah, desil 3 dan 4 ini yang kami bantu dan alokasinya dipercepat. Data akan disinkronkan dengan data kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kamis, 2 April 2020 (Kompas, 3/4).