Cegah Penyebaran Korona, Jangan Mudik dan Jangan Piknik

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Posko untuk memeriksa warga yang memasuki wilayah Samporo, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Minggu (5/4/2020). Pemeriksaan suhu tubuh para warga dan pemudik yang memasuki Kuningan dilakukan di lima daerah perbatasan. Hal ini untuk mencegah wabah Covid-19 yang berpotensi dibawa oleh pemudik, terutama wilayah episentrum virus seperti di Jakarta dan sekitarnya.

BANDUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik keputusan pemerintah pusat melarang mudik tahun ini. Hal ini diyakini bisa meminimalkan secara signifikan penularan Covid-19.

”Ini sesuai dengan apa yang kami sering sampaikan. Jangan mudik, jangan piknik,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad di Bandung, Selasa (21/4/2020).

Ia mengatakan, setelah ada larangan resmi, aparat kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah bakal lebih ketat mengawasi potensi warga pulang kampung. Mengenai langkah teknisnya, Daud mengatakan, hal itu tengah digodok Pemprov Jabar sembari menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat.

Baca juga : Meski Dilarang, Mudik Masih Berpotensi Terjadi

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas mengukur suhu tubuh warga yang memasuki wilayah Samporo, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Minggu (5/4/2020). Pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan dilakukan kepada warga yang memasuki Kuningan yang dilakukan di lima daerah perbatasan.

Menurut Daud, saat ini tercatat sekitar 253.000 orang pulang kampung di Jabar. Data itu dikumpulkan dari pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, hingga terminal bus. Sebagai perbandingan, dia menyebutkan, puncak arus mudik Idul Fitri tahun lalu mencapai 3,6 juta orang.

”Mudah-mudahan, setelah larangan itu, jumlah orang pulang kampung tidak bertambah. Bukan untuk memutus silaturahmi, tapi itu diperlukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Mudah-mudahan, setelah larangan mudik, jumlah orang pulang kampung tidak bertambah. Bukan untuk memutus silaturahmi, tapi itu diperlukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sukarelawan yang terdiri dari unsur ibu-ibu PKK, anggota polwan, dan pegawai kantor kecamatan bergotong royong memasak di tenda dapur umum di halaman Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020).

Belum puncak

Sementara itu, terkait evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota/Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani mengakui masih ada peningkatan jumlah kasus. Namun, lanjutnya, hal itu sesuai dengan prediksi awal. Periode ini belum memasuki puncak kasus Covid-19.

”Diperkirakan, dengan apa yang sudah kami lakukan, seperti PSBB hingga imbauan untuk tetap menjaga jarak dan tidak mudik, puncak kasus Covid-19  berkisar 22 April 2020-29 Mei 2020,” katanya.

Akan tetapi, usaha menjaga ketepatan prediksi itu tetap membutuhkan kerja sama semua pihak. Menjaga jarak hingga menghindari kerumunan harus dilakukan. Dengan begitu, Berli yakin pencegahan penularan virus korona bisa dicegah tidak mewabah dalam jangka waktu lama.

Baca juga : Pemerintah Larang Mudik, Bakal Ada Sanksi bagi yang Nekat Melanggar