Percepat Distribusi Bantuan Bahan Pokok di Aceh

Hampir dua pekan setelah diluncurkan, bantuan bahan pokok belum sampai ke calon penerima di sebagian wilayah Aceh.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Para relawan Dinas Sosial Provinsi Aceh sedang menyusun barang kebutuhan pokok yang akan disalurkan kepada warga miskin terdampak Covid-19, Selasa (21/4/2020). Pemerintah didesak mempercepat penyaluran.

BANDA ACEH, KOMPAS — Distribusi bantuan bahan pokok di Provinsi Aceh berjalan lambat. Sejak diluncurkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh pada 9 April 2020 hingga Selasa (21/4/2020), distribusi belum sampai ke semua kabupaten. Pemerintah didesak mempercepat penyaluran.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Sukri, dihubungi dari Banda Aceh, Selasa, menuturkan, informasi yang dia terima, paket bantuan bahan pokok dari provinsi akan tiba dalam pekan ini. Gayo Lues hanya mendapatkan jatah sebanyak 856 penerima/keluarga. Dia berharap distribusi dipercepat agar bisa segera disalurkan kepada warga.

Peluncuran bantuan bahan pokok dari Pemprov Aceh dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Kamis, 9 April 2020. Bantuan pangan untuk tahap pertama diberikan kepada 61.584 keluarga. Bahan pokok yang diberikan adalah beras 10 kilogram, minyak goreng 2 kg, gula pasir 2 kg, ikan kaleng 4 buah, dan 1 kotak mi instan. Bantuan setara Rp 200.000.

Baca juga: Tiga Kali Hasil Tes Cepat Positif Covid-19, Wakil Wali Kota Bukittinggi Diisolasi

DOK YAYASAN CAHAYA ACEH

Relawan Yayasan Cahaya Aceh menyalurkan bahan kebutuhan pokok kepada warga ekonomi lemah terdampak Covid-19 di Provinsi Aceh.

Kepala Ombudsman Provinsi Aceh Taqwaddin Husin menilai distribusi lambat sebab hampir dua pekan setelah diluncurkan bantuan belum sampai ke calon penerima. Taqwaddin mendesak Pemprov Aceh mempercepat distribusi. ”Paket bahan pokok yang sudah dijanjikan harusnya sudah sampai ke warga sebelum Ramadhan,” kata Taqwaddin.

Taqwaddin mengkritisi pola penyaluran yang penuh prosedur dan birokratis layaknya dalam keadaan normal. Paket bahan pokok diangkut dari Banda Aceh, ibu kota provinsi, ke gudang dinas sosial di kabupaten/kota. Dari kabupaten/kota baru diangkut ke kecamatan dan desa.

Paket bantuan bagi beberapa kabupaten, seperti Aceh Tmur, Aceh Tamiang, dan Langsa, baru tiba hari ini. Sementara Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara baru diantar beberapa hari ke depan.

Menurut Taqwaddin, dalam keadaan darurat seharusnya distribusi dipercepat. Bahan pokok langsung diangkut ke kecamatan dan menambah armada angkut lebih banyak. ”Apabila perlu, barang langsung diangkut ke ibu kota kecamatan kabupaten. Anggaran penyaluran Rp 600 juta, saya rasa cukup memadai,” kata Taqwaddin.

Ketua Komisi V (Kesehatan dan Kesejahteraan) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Rizal Falevi Kirani mendesak Pemprov Aceh agar mempercepat penyaluran bantuan bahan pokok sebab warga sangat membutuhkan. ”Jangan terlalu banyak seremoni dan pencitraan, sementara di lapangan kinerja lambat,” kata Rizal.

Jangan terlalu banyak seremoni dan pencitraan, sementara di lapangan kinerja lambat.

Pengamatan Kompas pada Selasa, di gudang logistik milik Dinas Sosial Aceh, di Banda Aceh, para pekerja sedang mengisi bahan-bahan pangan bantuan dalam tas plastik untuk segera diangkut ke daerah. Mereka bekerja hingga larut malam agar bahan pangan itu cepat terdistribusi.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah menuturkan, sebagian besar kabupaten/kota telah menerima paket bantuan tersebut. Selanjutnya, pemkab/pemkot yang menyalurkan kepada warga sesuai dengan data yang tertera dalam surat keputusan bupati/wali kota.

Baca juga: Polda Bali Salurkan Bantuan Kebutuhan Pokok bagi Warga Terdampak Covid-19

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pasar tradisional di Banda Aceh masih melayani warga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam masa pandemi Covid-19 harga sejumlah komoditas pertanian di Aceh anjlok karena pasar lebih sepi dari biasanya

”Masalahnya, hingga saat ini belum semua kabupaten/kota telah menerbitkan SK tersebut, seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan beberapa kabupaten lain,” kata Devi. Sementara beberapa kabupaten/kota harus memverifikasi ulang data calon penerima agar tidak tumpang tindih dengan bantuan dari sumber lain.