Belum Akan Berlakukan PSBB, Semarang Raya Andalkan ”Jogo Tonggo”
”Jogo Tonggo” mengutamakan spirit solidaritas masyarakat untuk saling membantu. Dua hal yang tercakup dalam konsep itu ialah jaring pengaman sosial dan keamanan warga. Jika masyarakat belum tertib, PSBB akan jadi opsi.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Wilayah Semarang Raya, terdiri dari Kota Semarang, Kota Salatiga serta Kabupaten Semarang, Demak, Kendal, dan Grobogan, belum akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Pengetatan protokol pencegahan dan penerapan konsep ”Jogo Tonggo” dipilih mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Hal tersebut disepakati dalam rapat evaluasi penyebaran Covid-19 se-Eks Karesidenan Semarang, di kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (24/4/2020). Sejumlah kepala daerah yang hadir meyakini penanganan masih bisa dilakukan dengan kolaborasi berbasis masyarakat sehingga PSBB belum akan diajukan.
Selain itu, juga akan didorong program ”Jogo Tonggo” yang mengutamakan spirit solidaritas masyarakat untuk saling membantu. Dua hal yang tercakup dalam konsep yang digagas Pemprov Jateng itu ialah jaring pengaman sosial dan keamanan warga berupa sosialisasi, pendataan, dan pemantauan warga. Satgas dibentuk di setiap tingkat RW.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, seusai memimpin rapat itu, mengatakan, dalam pengetatan protokol tersebut, setiap bupati/wali kota akan mengatur sejumlah hal agar pembatasan sosial dapat berjalan optimal. Di antaranya, kewajiban penggunaan masker, serta pengetatan pembatasan jarak di pasar serta industri.
Pada Sabtu-Minggu (25-26/4/2020), akan dilakukan sosialisasi, sedangkan penerapannya dimulai Senin (27/4/2020). ”Senin, akan ada tindakan lebih keras lagi bagi masyarakat, agar semuanya tertib. Kami belum menuju PSBB, tetapi kami minta semua mematuhi protokol dengan baik. TNI-Polri sudah mendukung,” kata Ganjar.
Senin (27/4), akan ada tindakan lebih keras lagi bagi masyarakat, agar semuanya tertib. Kami belum menuju PSBB, tetapi kami minta semua mematuhi protokol dengan baik. (Ganjar Pranowo-Gubernur Jateng)
Ganjar menuturkan, Semarang Raya juga belajar soal PSBB dari DKI Jakarta dan sekitarnya serta Kota Tegal. Apabila pengetatan protokol selama sepekan ke depan tak berjalan atau masyarakat belum tertib, bukan tak mungkin PSBB akan diajukan. Dengan demikian, PSBB nantinya bisa diharapkan berjalan efektif.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, apa yang diarahkan Gubernur Jateng sejalan dengan yang kini dilakukan Pemkot Semarang. Dalam pengetatan protokol, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Wali Kota, yang kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat.
Termasuk di dalamnya penyiapan 16 pos pantau di Kota Semarang dan mempersiapkan tim patroli di tiap kecamatan. ”Nanti, setiap kecamatan ada tiga tim. Selain itu, jaringan pengaman sosial juga terus kami siapkan. Pada Mei, total disiapkan 290.000 penerima, termasuk bantuan dari pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin, mengatakan, pihaknya fokus pada pengetatan protokol atau prinsip jaga jarak pada 26 pasar tradisional di kabupaten itu. Nantinya, pasar akan dikosongkan sehari, lalu disemprot disinfektan. Selain itu, akan ada sejumlah penataan dan pengaturan jarak bagi orang-orang.
Tenaga kerja pun menjadi perhatian, mengingat saat ini ada 31 perusahaan terdampak di Kabupaten Semarang, yang membuat 12.100 pekerja dirumahkan dan 521 pekerja kehilangan pekerjaan. ”Kami dorong ada pembuatan masker sehingga mereka tetap memiliki uang untuk hari raya. Namun, memang terbatas. Misalnya, satu perusahaan garmen ada 7.000 karyawan, hanya 1.000 yang bisa ikut,” lanjutnya.
Saat ini ada 31 perusahaan terdampak di Kabupaten Semarang, yang membuat 12.100 pekerja dirumahkan dan 521 pekerja kehilangan pekerjaan.
Pendataan warga
Sementara terkait ”Jogo Tonggo”, Ganjar meminta setiap ketua RW menyiapkan warga untuk saling menjaga tetangga di lingkungan wilayahnya. Termasuk pendataan terkait orang-orang yang keluar-masuk, dari mana saja dan juga profil mereka. Apabila pemudik, maka mesti dipastikan untuk dikarantina lebih dulu.
”Pastikan juga semua (kebutuhan) bisa tersedia dengan baik. Saya mendorong adanya lumbung pangan di level-level RW sehingga adanya berbagi. Apakah itu jimpitan, donasi, dan lainnya, serta mereka sepakat semuanya untuk melaksanakan,” ucap Ganjar.
Menurut data Pemprov Jateng, hingga Jumat (24/4/2020) pukul 16.42, tercatat 543 kasus positif Covid-19 di Jateng, dengan rincian 414 orang dirawat, 66 orang sembuh, dan 63 orang meninggal. Selain itu, terdapat 1.135 pasien dalam pengawasan (PDP) yang dirawat dan 27.091 orang dalam pemantauan (ODP).
Di Semarang Raya, hingga Jumat sore, Kota Semarang menjadi daerah dengan kasus positif Covid-19 terbanyak dengan 147 orang. Disusul Kabupaten Semarang 11 orang, Grobogan 10 orang, Kota Salatiga 8 orang, Demak 5 orang, dan Kendal 3 orang.