Stiker Gambar Wali Kota Semarang pada Sembako agar Dilepas

Bawaslu Kota Semarang mengimbau Pemkot Semarang melepas stiker pada paket sembako karena ada dugaan pemanfaatan sarana sosialisasi jelang Pilkada 2020. Namun, Wali Kota Semarang membantah tengah melakukan pencitraan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petugas merapikan tumpukan bantuan sosial dari Presiden Indonesia Joko Widodo yang siap disalurkan kepada warga Kota Semarang di salah satu ruangan di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/5/2020). Bantuan sembako dari Presiden untuk warga Kota Semarang pada Mei 2020 berjumlah 10.000 paket.

SEMARANG, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang menelusuri dugaan pemanfaatan sarana sosialisasi pada paket bantuan sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Stiker bergambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang pada paket sembako diimbau untuk dilepas.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Naya Amin Zaini, Senin (4/5/2020), mengatakan sedang menelusuri informasi awal yang disampaikan masyarakat terkait hal tersebut. Penanganan akan berlaku sesuai ketentuan.

Apabila dalam penelusuran terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Semarang akan memprosesnya. ”Jika dugaan itu mengandung unsur pidana, yang berwenang adalah sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kota Semarang. Jika ada dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, akan diteruskan kepada instansi yang berwenang,” katanya.

Dari pantauan, dus sembako yang dibagikan Pemkot Semarang memang terdapat stiker bergambar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Selain itu, ada pula slogan ”Bergerak Bersama” dan ”Semarang Semakin Hebat”.

Baca juga: Tanggalkan Simbol-simbol Politik di Bantuan Sosial

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah petugas beristirahat di ruang tempat penyimpanan bantuan sosial untuk masyarakat, di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/5/2020). Selain dari Pemkot Semarang, bansos yang dibagikan juga berasal dari Presiden RI, Kementerian Sosial, dan Pemprov Jateng.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman menambahkan, pihaknya akan terus mengawasi hal tersebut dan mencegah hal serupa berulang.

”Terkait dengan maraknya bantuan sosial yang dilabeli foto bakal calon Pilkada 2020 di Kota Semarang selanjutnya kami akan berkirim surat berupa imbauan agar dapat ditindaklanjuti dengan melepas atau mengganti berupa logo pemerintahan,” katanya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan belum menerima surat dari Bawaslu. Namun, ia memastikan siap menerima imbauan, bahkan teguran, jika memang menyalahi aturan. Ia menekankan taat asas dan patuh terhadap peraturan.

Hendrar memastikan siap menerima imbauan, bahkan teguran jika memang menyalahi aturan. Ia menekankan taat asas dan patuh terhadap peraturan.

Dia mengaku siap berdiskusi langsung terkait hal itu agar lebih proporsional dan profesional, bukan beradu argumen di media. Ia pun siap jika dipanggil Bawaslu meski ia pun mempertanyakan sebagai apa karena belum mendaftar di Pilwalkot Semarang 2020.

Yang utama saat ini, lanjut Hendrar, adalah penanganan Covid-19. ”Mengenai pencitraan dan lain-lain sudah cukup. Saya sudah sejak 2010 di pemerintahan dan saya pikir tak perlu pencitraan-pencitraan lagi. Kami total membuat Kota Semarang lebih baik,” ujarnya.

Hendrar dan Hevearita akan berkontestasi pada Pilwalkot Semarang 2020. Namun, dampak Covid-19 membuat empat tahapan Pilkada 2020 tertunda, yakni pelantikan penyelenggara teknis tingkat kelurahan (PPS), pembentukan PPDP, verifikasi dukungan calon perseorangan, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Baca juga: Politisasi Bansos akibat Jadwal Tak Pasti

Kompas

Bantuan sosial dari Presiden Indonesia Joko Widodo yang siap disalurkan kepada warga Kota Semarang tertumpuk di salah satu ruangan di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/5/2020). Bantuan sembako dari Presiden untuk warga Kota Semarang pada Mei 2020 berjumlah 10.000 paket.

Praktik lama

Direktur Center for Media and Democracy, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan, penempelan stiker menjelang pemilihan umum merupakan praktik-praktik lama dan telah menjadi habitus.

”Kalau ingin membuat perubahan harus ada ide-ide baru. Praktik-praktik politik harus baru. Saat ini, zaman sudah berubah, begitu juga komunikasi politik. Apalagi, sebagian besar pemilih, 40-50 persen merupakan milenial,” ujar Wijayanto.

Praktik penempelan stiker, terlebih di masa pandemi Covid-19, justru akan kontraproduktif.

Ia justru mengkhawatirkan, praktik penempelan stiker, terlebih di masa pandemi Covid-19, justru akan kontraproduktif. Menurut dia, cara terbaik petahana adalah dengan menunjukkan kinerja, apa yang telah dilakukannya untuk masyarakat selama ini.

”Kalau seorang calon pemimpin membantu masyarakat pada masa-masa (pandemi) seperti ini, saya yakin publik akan mengingat. Dari hati ke hati, tanpa harus ada stiker atau spanduk. Tanpa itu, justru akan membuat publik semakin mengingat hal ini sebagai ekspresi ketulusan, dan merasa ini calon pemimpin kami,” katanya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu sudut kawasan Kota Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/10/2019) dan Kamis (9/4/2020).