Sebagian Warga Makassar Ramai-ramai Tolak Uji Cepat Deteksi Covid-19

Warga Sulsel terutama di Makassar, ramai-ramai menolak tes cepat dan nekat mengambil jenazah terduga covid-19. Mereka bahkan mengusir petugas.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Salah satu spanduk di Jalan Barukang, Makassar yang berisi penolakan tes cepat massal terpajang di sebuah gang, Minggu (7/6/2020).

MAKASSAR, KOMPAS- Di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan, warga terutama di Makassar menolak upaya pencegahan penularan Covid-19. Mereka mengambil paksa jenazah PDP maupun jenazah positif di rumah sakit, menolak hingga mengusir petugas yang akan melakukan tes cepat.

Pantauan di sejumlah wilayah di Makassar, Minggu (7/6/2020), warga memasang portal-portal di pintu masuk pemukiman. Mereka juga memasang spanduk yang umumnya bertuliskan “Dilarang masuk, warga menolak rapid tes”. Gang-gang itu dijaga ketat oleh warga.

Portal dan spanduk itu di antaranya bisa ditemukan di Jalan Sunu, Panammpu, Tinumbu, Barukang, Pasar Cidu, Jalan Cakalang, jalan Da’wah, Cumi-Cumi, dan beberapa lainnya. Sebelumnya pada Sabtu (6/6/2929) sejumlah jalan besar dan utama juga dipasangi spanduk serupa namun sudah dicabut.

Sehari sebelumnya, beredar video di Tinumbu, Makassar, yang berisi pengusiran petugas yang hendak melakukan tes cepat. Warga tak membolehkan ambulans masuk ke daerah itu.

“Ini adalah kemauan seluruh warga. Mereka menolak jika akan di-rapid tes. Warga tidak percaya rapid tes. Awalnya warga patuh dan  tinggal di rumah, apalagi selama PSBB. Banyak yang  kehilangan mata pencaharian. Tapi belakangan kami melihat banyak yang tidak beres.  Terlebih saat penyaluran bantuan sosial kemarin, banyak yang seharusnya dapat tapi tidak diberi dan ada yang layak justru mendapat bantuan,” kata Dedi Sasmita (45) warga jalan Sunu.

Baca juga; PSBB Makassar Tak Diperpanjang, Diganti Aturan Protokol Kesehatan

KOMPAS/RENY SRI AYU

Salah satu spanduk penolakan tes cepat yang dipasang warga di Jalan Sunu, Makassar, Minggu (7/6/2020)

Warga juga khawatir saat menjalani tes cepat mereka mendapatkan hasil reaktif. Jika demikian hasilnya, mereka harus dibawa ke tempat isolasi atau rumah sakit. Hal itu memberatkan karena sebagian dari mereka adalah pekerja harian yang harus menghidupi keluarga.

Ini adalah kemauan seluruh warga. Mereka menolak jika akan di-rapid tes. Warga tidak percaya rapid tes

Kasus pengambilan paksa jenazah berstatus PDP bahkan positif juga terjadi di Makassar. Dua kasus terakhir terjadi di RSKD Dadi dan RS Labuang Baji. Warga menyerbu masuk ke ruang jenazah dan mengarak jenazah pulang. Warga menuding pemberian status PDP pada pasien adalah kedok rumah sakit  untuk klaim biaya perawatan. Belakangan diketahui bahwa hasil tes usap kedua pasien yang akhirnya meninggal ini, positif.

Humas Ikatan Dokter Indonesia, Kota Makassar Wahyudi Muchsin membantah tudingan klaim biaya perawatan. Baginya menuduh pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan mengambil untung di tengah situasi ini, tidak berdasar.

“Tuduhan itu terlalu  keji.  Para tenaga kesehatan yang bertugas juga bertaruh nyawa. Mereka meninggalkan keluarga. Banyak yang sudah terpapar. Yang harus dipahami warga adalah di tengah  kondisi pandemi seperti ini, seluruh pasien memang akan ditangani dan diduga sebagai PDP. Ini adalah bentuk kehati-hatian dan menjaga keselamatan petugas kesehatan. Persoalannya memang hasil pemeriksaan usap yang dilakukan, banyak yang keluar usai pasien meninggal,” kata Wahyudi.

Banyaknya kasus pasien PDP meninggal dan dimakamkan dengan protokol Covid, namun hasil pemeriksaan usap ternyata negatif, memicu ketidakpercayaan warga.  Terlebih dalam beberapa kasus, ada korban kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan saat bekerja, yang diberi status PDP saat masuk rumah sakit dan dimakamkan dengan protokol Covid saat meninggal. Padahal  belakangan hasil swabnya negatif.

Baca juga; Aktivitas Mudik dan Belanja Kian Ramai di Tengah PSBB Makassar

DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV SULSEL

Petugas melakukan tes diagnostik cepat di Pasar Pabaeng-Baeng, Kamis (14/5/2020). Tes yang dilaksanakan sejalan perpanjangan PSBB di Kota Makssar, dilakukan untuk menjaring warga yang reaktif terutama di pusat-pusat ekonomi

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan aparat keamanan agar penjagaan di rumah sakit  dipercepat.

“Adapun soal pemeriksaan swab bagi pasien PDP, saya juga sudah meminta agar bisa diprioritaskan dan dipercepat. Nantinya setelah ada hasil dan misalnya positif, akan kami panggil keluarga dan beri penjelasan. Saya juga berharap ke depan tak ada lagi pasien PDP yang hasil swab-nya negatif, dimakamkan dengan protokol Covid,” katanya.

TIM MEDIA GUBERNUR SULSEL

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Terkait pemeriksaan usap tenggorokan, Sulsel sudah memiliki tujuh laboratorium. Ketujuh laboratorium ini adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan, dua laboratorium milik Unhas masing-masing di RS Wahidin dan RS Unhas, laboratorium BPOM, Balai Besar Veteriner Maros, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, dan Laboratorium  Kesehatan Daerah di Kabupaten Soppeng.

Dalam pemaparan  saat kunjungan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo di Makassar, Minggu (7/6/2020), Tim Ahli Data dan Epidemologi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel mengatakan kemampuan laboratorium kesehatan di Sulsel dalam melakukan tes PCR melebihi kemampuan nasional.

Di Sulsel, total tes PCR  yang diperiksa per hari mencapai 60 sampel per 1.000.000 penduduk, sedangkan rata-rata nasional baru 30 sampel per 1.000.000 penduduk. Jumlah tes maksimal harian mencapai 786 tes sepanjang 5 Juni 2020.

Baca juga; Tes Cepat, 204 Pedagang Pasar di Makassar Reaktif