Dari ”Pagar Covid-19” hingga Penyuluhan Wabah Belasan Miliar di Sulawesi Tenggara

Realokasi anggaran di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 400 miliar yang disebar ke puluhan organisasi perangkat daerah, yang bahkan tidak terkait langsung, akan berujung pada penggunaan anggaran yang tidak efektif.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Pengerjaan pagar menggunakan anggaran refocusing di BPSDM Sultra seperti terlihat pada Rabu (10/6/2020).

Anggaran sebesar Rp 400 miliar telah disesuaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, alih-alih segera dimanfaatkan untuk sektor prioritas, anggaran disebar ke banyak kegiatan di puluhan dinas. ”Pagar Covid-19” pun terbangun, penyuluhan belasan miliar berjalan, sementara bantuan tunai belum diterima masyarakat terdampak pandemi secara merata.

Rabu (10/6/2020) menjelang sore, puluhan pekerja bergerombol mengerjakan pagar setinggi lebih dari 2 meter di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebagian mengaduk semen, ada yang bertugas mengangkut material, menyusun bata, dan menyelesaikan pekerjaan lainnya.

Pagar tersebut terbangun mengelilingi area kantor. Bahkan, di gedung sebelah yang berbatas jalan, pembangunan pagar juga dilakukan. Sebuah papan penunjuk proyek bertuliskan, ”Rehabiltiasi Pagar, Gapura, dan Pos Jaga, BPSDM Sultra, dengan anggaran Rp 866.400.000”. Di bagian bawah papan tersebut tercetak tebal, DPA-Refocusing Covid-19.

”Sudah sebulan bekerja, kalau tidak salah pertengahan bulan Mei,” kata Ateng, salah seorang pekerja. ”Ini harus selesai bulan Juli. Jadi, kami kerja sampai sore, bahkan sampai lembur,” tambahnya.

Pagar bukan merupakan pembangunan satu-satunya di area kantor ini. Di bagian dalam kantor, puluhan pekerja membangun gedung baru, memperbaiki masjid, dan pembangunan jalan setapak.

Sebuah bangunan lain yang baru dibangun adalah guest house dengan anggaran Rp 550 juta. Fisik bangunan telah berdiri, menyisakan bagian atap dan area dalam. Pekerja menyelesaikan pembangunan yang ditargetkan selesai awal Juli mendatang.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Pembangunan gedung di kantor BPSDM Sultra dengan anggaran Rp 550 juta dari refocusing APBD, Senin (8/6/2020).

Anto (42), pelaksana proyek, menyampaikan, bangunan tersebut terlihat memiliki empat bagian kamar, kamar mandi, dan dapur. Proyek ini dibangun sejak pertengahan Mei yang merupakan bagian dari alokasi anggaran penanganan Covid-19.

”Menurut rencana, ini untuk rumah dokter ketika kantor ini menjadi lokasi karantina meski nama proyeknya guest house. Kami kerja lembur untuk mengejar proyek selesai tepat waktu,” katanya. Menurut Anto, proyek ini memang dilakukan dengan penunjukan langsung dan tidak melalui lelang.

Total ada enam pembangunan fisik di kantor BPSDM Sultra ini. Semua pembangunan menggunakan anggaran refocusing APBD Sultra yang disahkan awal Mei lalu.

Kepala BPSDM Sultra Nur Endang Abbas menjelaskan, pembangunan dan rehabilitasi kantor ditujukan untuk lokasi karantina warga yang terdeteksi Covid-19. Warga yang teridentifikasi orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) nantinya akan dikarantina di tempat ini.

”Memang anggarannya dari refocusing sebesar total Rp 3,8 miliar. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan dan ketika diusulkan angka positif di Sultra terus melonjak,” kata Endang. ”Selain itu, hal ini juga sesuai dengan instruksi Mendagri untuk menggunakan BPSDM di seluruh Indonesia sebagai lokasi karantina.”

Pembangunan pagar, tutur Endang, dianggap penting karena area kantor berada di sekitar permukiman warga. Dengan pagar tinggi dan gerbang yang dijaga, orang yang dikarantina tidak bisa keluar dengan mudah dan meminimalkan kekhawatiran warga sekitar.

Sejumlah gedung yang dibangun dan asrama yang direhabilitasi nantinya bisa menampung 198 orang dengan total 96 kamar. Di setiap kamar tersedia fasilitas televisi, kamar mandi, dan penyejuk ruangan.

Kompas

Rehabilitasi dan pembangunan gedung BPSDM Sultra menggunakan anggaran refocusing terus dilakukan seperti terlihat pada Rabu (10/6/2020).

Baca juga : Seekor Harimau Sumatera Muda Masuk Perangkap di Kabupaten Solok

”Di ruang tamu nanti kita siapkan televisi. Kebetulan kita punya perangkat karaoke yang bisa digunakan orang yang dikarantina biar tidak stres. Jadi, jangan dibayangkan sebagai ruangan karaoke yang besar. Itu hanya memanfaatkan ruang tamu,” tambahnya.

Menurut Endang, pembangunan ini bukanlah merupakan pemborosan. Sebab, pada dasarnya dipersiapkan untuk kenyamanan dan keamanan saat dilakukan karantina. ”Kami berharap tentu tidak digunakan dan pandemi segera berakhir. Tapi kan harus bersiap juga.”

Selain di kantor BPSDM, pembangunan lokasi karantina juga dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di sejumlah lokasi. Total anggaran di dinas ini sebesar Rp 15 miliar.

Penyuluhan belasan miliar

Selain pembangunan fisik, alokasi anggaran penanganan Covid-19 Sultra juga tersebar di banyak mata anggaran. Penyuluhan wabah, misalnya, tersebar di tiga dinas dengan total anggaran  Rp 14,2 miliar. Anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 4,2 miliar, Dinas Kesehatan Rp 3 miliar, dan, paling besar, di Pendidikan dan Kebudayaan Rp 7 miliar. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk penyuluhan dan kerja sama media yang satu kegiatannya miliaran rupiah.

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, dalam rinciannya terlihat, satu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebesar Rp 3 miliar. Sebanyak Rp 2,5 miliar untuk kerja sama media dan Rp 1,4 miliar anggaran cetak baliho, spanduk, hingga stiker.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Asrun Lio menjabarkan, penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Tidak hanya siswa dan orangtua, tetapi juga  masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, harus ada edukasi dan penyuluhan dengan beragam medium.

”Item-nya sendiri, kerja sama media itu Rp 2,5 miliar. Ada enam kali talkshow yang disiarkan langsung lewat TV lokal, hingga lewat Facebook, dan aplikasi Zoom. Sementara sosialisasi Rp 3 miliar itu ada pembuatan film edukasi masyarakat. Durasinya macam-macam, tetapi isinya terkait penyuluhan,” ucap Asrun.

Kerja sama media itu Rp 2,5 miliar. Ada enam kali talkshow yang disiarkan langsung lewat TV lokal, hingga lewat Facebook, dan aplikasi Zoom. Sementara sosialisasi Rp 3 miliar itu ada pembuatan film edukasi masyarakat.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Asrun Lio menjelaskan program penanganan Covid-19 di bidangnya, Kamis (11/6/2020). Dari anggaran total Rp 40 miliar di dinas ini, sebanyak Rp 7 miliar digunakan untuk penyuluhan.

Baca juga : Tidak Ada Niat Kami Menari di Atas Penderitaan Orang Lain

Menurut Asrun, penyuluhan ini penting karena masih banyak masyarakat yang bandel dan tidak mau mengikuti aturan. ”Kalau dibilang boros, di mananya yang boros? Kan memang pembuatan film dan sosialisasi itu mahal. Ini sudah melalui asistensi inspektorat dan tim anggaran terpadu,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Sultra Syaifullah menyampaikan, pihaknya memang mendapatkan alokasi penyuluhan dan pencegahan Covid-19 senilai Rp 4,2 miliar. Namun, alokasi itu untuk berbagai macam kegiatan, baik penyebarluasan informasi, cetak reklame, pembelian alat, maupun bantuan kebutuhan pokok.

”Kalau kami, menangani penyebarluasan informasi secara umum ke masyarakat, mulai dari program, edukasi, hingga pariwara. Dan memang ini tugas pokok kami,” kata Syaifullah.

Dengan anggaran penyuluhan Rp 14,2 miliar, setara dengan 40.922 paket kebutuhan pokok yang dibagikan Dinas Sosial Sultra. Satu paket senilai Rp 347.000 dengan berbagai macam bahan makanan.

Tidak hanya pembangunan fisik dan penyuluhan, anggaran perjalanan dinas juga tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), anggaran perjalanan dinas dalam daerah tercatat Rp 3,4 miliar.

Perjalanan dinas tersebut bermacam-macam, mulai dari  pemantauan sarana rumah sakit Rp 595 juta, pemantauan dan pengamanan distribusi bantuan Rp 600 juta, hingga pemantauan pelaksanaan protokoler pada pintu masuk wilayah Rp 520 juta.

”Memang anggaran perjalanan dinas kami Rp 3,4 miliar, tetapi tidak semua kami gunakan. Sampai akhir pekan ini yang terpakai Rp 400 juta untuk berbagai kegiatan,” ucap Pelaksana Tugas Kesbangpol Sultra Parinringi.

Kesbangpol, tuturnya, memerlukan biaya dinas untuk melakukan pemantauan dan pengamanan dalam beragam kegiatan. Hal itu untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan hingga alokasi biaya kegiatan dengan instansi pengamanan lainnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan ketat di perbatasan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2020).

Baca juga : Diculik Lu Qing Yuan Yu, Diselamatkan Tengku Melayu

Rawan bancakan

Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PuspaHAM) Sultra Kisran Makati menilai, realokasi anggaran di Sultra sebesar Rp 400 miliar yang disebar ke puluhan OPD, yang bahkan tidak terkait langsung, akan berujung pada penggunaan anggaran yang tidak efektif. Alokasi bahkan serupa pemborosan dan hanya untuk menghabiskan anggaran.

”Untuk apa penyuluhan ada di tiga dinas? Juga ada pagar, paving blok, sampai karaoke. Bantuan tunai belum turun, tetapi belanja barang dan jasa, penyuluhan, hingga perjalanan dinas OPD terus berlangsung. Patut dicurigai jika anggaran itu menjadi bancakan” kata Kisran.

Wakil Ketua DPRD Sultra Mohammad Endang mengungkapkan, pihaknya bingung dengan pola alokasi, distribusi, hingga realisasi penanganan Covid-19 di Sultra. Sebab, pada dasarnya penanganan pandemi yang seharusnya difokuskan di tiga sektor, yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial, tidak perlu dilebarkan ke mana-mana.

”Apa pertimbangannya alokasi anggaran dikelola ke 27 SKPD? Seharusnya anggaran itu jelas untuk kesehatan, ekonomi, dan bantuan sosial. Itu saja fokusnya, tidak usah ke mana-mana. Berapa yang sudah sampai ke masyarakat? Kami akan panggil dinas-dinas tersebut untuk menjelaskan penggunaan anggaran” tuturnya.

Rusman (32),  pedagang makanan di Kendari, duduk bersandar di kursi tempatnya berdagang, di tepi Jalan Saranani, di Kendari. Selama pandemi, ia merasakan pengurangan pendapatan hingga 80 persen. Nasi kuning buatan ibunya selalu tersisa setiap hari.

”Tidak ada bantuan sama sekali. Malah saya tidak tahu ada bantuan atau tidak,” ucapnya.

Tidak ada bantuan sama sekali. Malah saya tidak tahu ada bantuan atau tidak.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Anak-anak jalanan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (21/5/2019).