Bantuan Pangan Tahap Kedua Siap Dibagikan di Manado

Pemkot Manado menggelontorkan dana sekitar Rp 22 miliar untuk mengadakan 71.000 paket bantuan bahan pangan pada tahap kedua. Secara total, lebih dari Rp 52 miliar sudah digunakan untuk bantuan dampak Covid-19 itu.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado memeriksa paket bantuan di Gelanggang Olahraga Youth Center Manado, Sulawesi Utara, Kamis (2/7/2020).

MANADO, KOMPAS — Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, menggelontorkan dana sekitar Rp 22 miliar untuk pengadaan 71.000 paket bantuan bahan pangan pada tahap kedua. Sebagian besar penerima bantuan adalah keluarga terdampak Covid-19 yang telah menerima bantuan pada pembagian tahap pertama.

Ribuan karung beras dan kardus berisi ikan tuna dalam kaleng ditumpuk di Youth Center Manado, Jumat (3/7/2020). Para tenaga harian lepas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado telah membaginya menjadi puluhan ribu paket bantuan yang dikemas dalam kantong plastik putih.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado Sammy Kaawoan mengatakan, satu paket berisi 10 kilogram beras dan 15 kaleng ikan tuna, ditambah empat lembar masker. Pemerintah kini menyiapkan lebih kurang 71.000 paket bantuan.

Jumlah ini meningkat dari 66.920 paket yang disiapkan pada tahap pertama sejak pekan keempat April lalu. Sebelumnya, paket bantuan berisi 10 kilogram beras, 10 kaleng ikan, 10 mi instan, 2 kg gula, dan 3 saset kopi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Truk pengangkut paket-paket bantuan di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (29/4/2020).

”Data keluarga yang (sumber penghasilannya) terdampak Covid-19 saat itu 66.920, tetapi akhirnya kami hanya membagikan sekitar 61.000 paket karena ada warga yang sudah terdata sebagai penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), dan sejenisnya,” kata Sammy.

Pandemi Covid-19 yang terus mengguncang Sulut selama tiga bulan lebih memaksa pemerintah kembali menyalurkan bantuan pada penerima yang sama. Hanya saja, pada tahap kedua ini ada tambahan 10.000 keluarga terdampak yang belum menerima bantuan sebelumnya.

Kendati begitu, jumlah paket yang dibagikan bisa melebihi data. Itu karena, kata Sammy, jumlah penderita Covid-19 yang terus meningkat di Manado berarti ada keluarga pasien yang harus isolasi mandiri sehingga kebutuhan pangannya harus dipenuhi. Pekan lalu, kata Sammy, ada 241 keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya karena harus isolasi mandiri.

Nama dan nomor induk kependudukan penerima bantuan sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran.

Untuk itu, Pemkot Manado menyediakan dana hampir Rp 22 miliar untuk bantuan tahap kedua, meningkat sedikit dari Rp 21 miliar pada tahap pertama. ”Kami berikan masyarakat beras kualitas premium dan ikan kaleng yang paling bagus,” katanya.

Wali Kota Manado Vicky Lumentut mengatakan, bantuan akan dibagikan pada minggu pertama Juli 2020. Dinas sosial masih mengumpulkan data penerima bantuan dengan cara meminta data langsung dari kepala lingkungan (setara rukun warga). Data dikumpulkan secara bertingkat ke lurah dan camat.

Menurut Vicky, nama dan nomor induk kependudukan penerima bantuan sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran. ”Nantinya kami akan bagikan kepada pekerja di berbagai sektor yang terdampak pandemi, mulai dari pariwisata, pekerja travel dan hotel, perindustrian dan perdagangan, dan sebagainya,” kata Vicky.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Manado Micler Lakat mengatakan, Pemkot telah menganggarkan Rp 40,67 miliar untuk menangani Covid-19 dan Rp 30,3 miliar untuk menyediakan jaring pengaman sosial dalam berbagai bentuk. Dengan penyaluran bantuan pangan tahap kedua, Pemkot Manado telah menggelontorkan Rp 52 miliar untuk menyediakan jaring pengaman sosial.

Menurut Sammy, satu paket bahan pangan bisa membantu warga bertahan selama 2-3 minggu. Dengan anggaran yang sudah besar, Pemkot Manado memilih tidak melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekalipun jumlah kasus telah berlipat ganda. ”PSBB berarti masyarakat tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Tentu biayanya akan sangat besar sekali jika harus menjamin semua orang,” ucapnya.

Baca juga: Mereka yang Luput dari Bantuan Sosial

Kasus pertama di Sulut diumumkan di Manado pada 14 Maret lalu. Pada 25 April, Manado memiliki 20 kasus positif. Kini, jumlah kasus di Manado mencapai 768, sedangkan secara keseluruhan terdapat sebanyak 1.159 kasus di Sulut.

Di lain pihak, Pemprov Sulut juga membagikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19 se-Sulut. Hingga 15 Juni lalu, 259.880 paket bantuan telah dibagikan, 71.242 di antaranya untuk warga Manado. Pemprov mengangarkan Rp 80,5 triliun untuk menyediakan bantuan ini.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas yang tergabung dalam tim penyalur bantuan bagi warga terdampak Covid-19 memindahkan paket-paket bantuan untuk didistribusikan dari Gelanggang Olahraga Youth Center Manado, Sulawesi Utara, Rabu (29/4/2020).

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulut Jemmy Kumendong mengatakan, bantuan dari pemprov boleh juga diterima oleh warga yang telah menerima bantuan dari pemkot ataupun pemkab. ”Kami tidak bisa menghalangi warga menerima bantuan dari sejumlah pihak. Warga Sulut, kan, juga warga kota dan kabupaten masing-masing. Bantuan ini juga nilainya tidak seberapa,” kata Jemmy.

Keadaan ini berbeda dengan di Jawa Barat, misalnya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, warga hanya menerima bantuan dari Pemprov Jabar jika pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi dapat menyediakan bantuan. Hal ini juga seiring penerapan PSBB skala provinsi.

Baca juga: Data Masih Jadi Kendala Penyaluran Bantuan Sosial

Adapun Jemmy mengakui, beberapa daerah tidak mau melaksanakan PSBB karena keterbatasan dana. Pemprov Sulut pun menolak menerapkan PSBB di tingkat provinsi, tetapi mendorong pemkot, seperti Manado, untuk menerapkannya meski tak kunjung terealisasi.

Terkait dengan hal ini, pengamat politik dari Tumbelaka Academy, Taufik Tumbelaka, menilai, pemberian bantuan yang tumpang tindih menunjukkan buruknya koordinasi pemprov dan pemkot. Hal ini terlihat dari penggunaan sumber data yang tidak terpadu. Pemprov mengumpulkan data dari institusi agama, sedangkan pemkot dan pemkab dari kepala lingkungan.