Patroli Terpadu Mulai Digelar Mendorong Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan di Desa

Patroli terpadu mulai digelar di desa-desa rawan kebakaran sejak Rabu (15/7/2020). Patroli tersebut digelar sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tahun ini Kalbar menghadapi tantangan barat.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Personel Manggala Agni sedang memperagakan alat pemadam kebakaran saat apel pengecekan sarana untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Selasa (7/7/2020), di Kapolda Kalimantan Barat.

PONTIANAK, KOMPAS — Patroli terpadu mulai digelar di desa-desa rawan kebakaran sejak Rabu (15/7/2020). Patroli tersebut digelar sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Desa-desa juga didorong membuat aksi pencegahan.

Patroli dilakukan di 26 posko yang berada di 96 desa di 14 kabupaten/kota. Tim terpadu saat di posko-posko tersebut fokus mendorong desa menyusun aksi pencegahan karhutla di desa-desa seperti pendampingan dan sosialisasi pencegahan.

”Meskipun masih hujan, kami sudah melakukan paroli terpadu sejak 15 Juli. Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga 13 Agustus,” ujar Koordinator Manggala Agni Kalimantan Barat Sahat Irawan Manik, Kamis (16/7/2020).

Meskipun masih hujan, kami sudah melakukan paroli terpadu sejak 15 Juli.

Aksi pencegahan yang disusun dengan melibatkan internal desa ataupun pihak lain. Adapun aksi nyata yang dilakukan misalnya mendeteksi dini kebakaran hutan atau menginventarisasi area-area rawan terbakar.

Baca juga: Kalbar Mulai Mengantisipasi Ancaman Kebakaran Lahan 2020

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Personel Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperagakan penggunaan alat pemadaman kebakaran pada apel pengecekan sarana untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Selasa (7/7/2020),

Desa-desa juga didorong agar memanfaatkan dana desa untuk mencegah karhutla. Selain itu, desa juga bisa menyusun rencana aksi dalam bentuk peraturan desa. Aksi itu bisa dipergunakan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Hal yang penting juga adalah memetakan sumber-sumber air di lokasi yang kerap terbakar dan jalur menuju lokasi. Sebab, saat puncak kebakaran mencari sumber air dan akses ke lokasi kebakaran menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, desa merupakan garda terdepan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pemerintah Provinsi Kalbar beberapa tahun terakhir berupaya membangun desa melalui program desa mandiri.

Baca juga: Antisipasi Karhutla, Infrastruktur Pembasahan Gambut di Kalteng Disiapkan

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Republik Indonesia ada yang dilaksanakan di Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (17/8/2019), dilaksanakan dalam kepungan kabut asap.

Melalui pengembangan dimensi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, desa diharapkan lebih mampu tumbuh menjadi desa mandiri. Dari 2.031 total desa di Kalbar, 214 di antaranya sudah berstatus desa mandiri. Sementara tahun lalu desa mandiri 87 desa. Desa ke depan hendaknya bisa mengatasi masalah-masalah penting salah satunya karhutla.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar mencatat ada 192 desa rawan karhutla di 14 kabupaten/kota. Luas lahan terbakar di Kalbar pada 2018 seluas 68.313 hektar dan pada 2019 seluas 150.070 hektar.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Supadio, Pontianak, yang bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sejauh ini, sejak Rabu (15/7/2020) hingga Kamis (16/7/2020) belum ada titik panas di Kalbar. Bahkan, kondisi cuaca secara umum berawan dan beberapa wilayah hujan.

Kekhawatiran anggaran

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Nikodemus Ale menuturkan, tahun ini dikhawatirkan anggaran untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan berkurang.

Anggaran di beberapa instansi ada yang direalokasikan untuk penanganan Covid-19.  Adanya realokasi anggaran dikhawatirkan bisa memengaruhi kualitas penanganan karhutla di Indonesia, terutama jika anggaran penanganan karhutla yang dipotong.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Korona Kalbar Antisipasi Kebakaran Lahan

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Kabut asap masih menyelimuti Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (16/9/2019). Kualitas udara di Pontianak Senin sore bahkan menyentuh level berbahaya.

Jika nanti daerah menghadapi karhutla, dikhawatirkan tidak bisa berbuat optimal. Sebab, secara anggaran tidak memungkinkan untuk menangani karhutla secara optimal.

Saat kebakaran lahan pada 2015, 2018 dan 2019, Indonesia tidak menghadapi Covid-19. Namun, kebakaran sulit dikendalikan. Kini, kebakaran masih mengintai di tengah situasi Covid-19 yang juga memerlukan anggaran.

Ale menambahkan, jika ada pemangkasan anggaran di Kalbar, hendaknya mempertimbangkan kebutuhan di Kalbar. Sebab, ada gambut 1,6 juta hektar di Kalbar yang rawan terbakar. Jangan sampai realokasi anggaran mengganggu penanganan karhutla.