Sebanyak 40 Orang di Gedung Sate Positif Covid-19, Sumber Penularan Belum Diketahui
Sejumlah 40 orang di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, sumber penularan virus korona baru di pusat pemerintahan Provinsi Jabar itu belum diketahui.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Sebanyak 40 orang di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, terkonfirmasi positif Covid-19. Sumber penularan virus korona baru di pusat pemerintahan Provinsi Jabar itu hingga kini belum diketahui.
Ke-40 orang itu terdiri dari 17 pegawai negeri sipil (PNS) dan 23 staf pendukung. Mereka tersebar di beberapa biro pemerintahan.
Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, selama masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), akses Gedung Sate cukup terbuka. Selain pegawai, kawasan itu beberapa kali juga menerima kunjungan studi banding dan warga.
”Banyak pengunjung yang datang. Jadi, belum dapat dipastikan sumber penularan internal atau eksternal,” ujarnya di Gedung Sate, Kamis (30/7/2020).
Setiawan mengatakan, pihaknya melakukan tes swab (usap) terhadap 1.260-an orang di Gedung Sate pada 26-28 Juli. Hasilnya, 40 orang terkonfirmasi positif Covid-19.
Mayoritas dari mereka tinggal di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Sekitar 40 persen berusia 31-20 tahun dan 30 persen berusia 20-30 tahun. Sementara sisanya berusia di bawah 20 tahun dan di atas 50 tahun.
Setiawan mengatakan, ke-40 orang itu telah melakukan isolasi mandiri. Pihaknya juga melacak kontak mereka dalam sepekan terakhir. Tidak hanya terhadap rekan kerja, tetapi juga keluarga dan orang lain yang ditemui di luar Gedung Sate.
”Rasio kontaknya hingga 20 orang. Berarti ada sekitar 800 orang yang dites dalam pelacakan,” ujarnya. Setiawan berjanji pihaknya akan memfasilitasi tes usap untuk keluarga PNS dan staf yang terkonfirmasi positif.
Setiawan juga membenarkan telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar. Seluruh PNS dan non PNS melakukan kerja dari rumah.
Setiawan mengatakan, pihaknya melakukan tes swab (usap) terhadap 1.260-an orang di Gedung Sate pada 26-28 Juli. Hasilnya, 40 orang terkonfirmasi positif Covid-19
Masjid, ruang kendali (command center), museum, kantin, dan area publik di Gedung Sate ditutup. Surat edaran ini berlaku pada 30 Juli-14 Agustus 2020.
Setiawan menjelaskan, pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Kantor maksimal diisi 50 persen dari jumlah pegawai.
Setiap orang diwajibkan menggunakan masker. Fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer disediakan di sejumlah titik. Setiap kendaraan yang masuk Gedung Sate juga disemprot disinfektan.
”Akan tetapi, masih juga kecolongan. Oleh sebab itu, protokol kesehatan harus tetap kita pegang dan disiplin menjalankannya,” ujarnya.
Menurut Setiawan, kasus positif Covid-19 di Gedung Sate belum dapat dipastikan sebagai kluster baru. Sebab, polanya tersebar di sejumlah biro dan belum diketahui sumber penularannya.
”Hubungan (orang yang terkonfirmasi positif) dengan orang luar juga bervariasi. Kami belum melihat satu pola yang seragam,” ucapnya.
Munculnya kasus positif di di kalangan ASN Pemprov Jabar bukanlah yang pertama kali. Awal Juli lalu, seorang kepala dinas meninggal setelah terkonfirmasi positif Covid-19.
Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) yang diperbarui Kamis pukul 14.00, kasus positif Covid-19 di Jabar berjumlah 6.314 orang. Sejumlah 3.615 orang sembuh dan 208 orang meninggal.
Di sejumlah daerah, perkantoran, khususnya kantor pemerintahan, telah menjadi kluster penyebaran Covid-19. Mayoritas kluster perkantoran ini berasal dari kantor kementerian, antara lain Kementerian Keuangan sebanyak 25 kasus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (22 kasus), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (15 kasus), Kementerian Kesehatan (10 kasus), Kementerian Pemuda dan Olahraga (10 kasus), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (9 kasus).
Iqbal Elyazar, epidemiolog Laporcovid19.org, menjelaskan, membesarnya kluster di perkantoran ini menunjukkan jika protokol kesehatan sulit dijalankan, termasuk di kalangan aparat sipil negara.
”Pemerintah mesti membuka informasi kluster penularan secara rinci. Ini penting untuk kewaspadaan warga dan strategi pengendalian. Di negara lain, seperti Singapura, ini dibuka agar orang tahu risikonya,” katanya (Kompas, 28/7/2020).
Kluster badan usaha milik negara yang terbesar adalah kantor PT Antam, yakni 68 kasus. Sejumlah perusahaan swasta, termasuk media, juga menjadi kluster penularan baru.