Gubernur Jateng Minta Kabupaten/Kota Buka-bukaan Data

Selama masa pandemi, setiap daerah tidak boleh menyembunyikan data atau dengan sengaja tidak melakukan tes Covid-19 dengan tujuan angka kasus rendah. Hal tersebut berbahaya dan bisa berakibat fatal.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat rapat percepatan penanganan Covid-19 terintegrasi di Jawa Tengah, di Gedung Gradika Graha Praja, Kompleks Kantor Gubernur, Jawa Tengah, Semarang, Selasa (30/6/2020).

SEMARANG, KOMPAS — Strategi pelacakan dan tes terkait Covid-19 didorong terus digencarkan oleh 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Keterbukaan data juga penting agar pengendalian penyebaran Covid-19 di daerah dapat lebih optimal.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan itu pada webinar ”Fenomenologi Masyarakat Menghadapi Covid-19 dan Kesiapan Menjalankan Kehidupan New Normal”, Sabtu (1/8/2020). Acara webinar itu diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

”Data (terkait Covid-19) pada kami (jumlahnya) lebih tinggi dari pusat. Kami berkomunikasi intens dan koordinasi (dengan pusat) untuk mencocokkan data agar data yang tertunda dapat dikurangi. Buka semua data dengan penuh integritas,” kata Ganjar.

Ganjar menuturkan, keterbukaan itu juga berkaitan dengan strategi pelacakan, tes, dan perawatan. Menurut dia, beberapa waktu lal, ada kepala daerah di Jateng yang tak mau melakukan tes agar daerahnya tak ada penambahan kasus.

Baca juga: Jateng Pilih Tak Berikan Sanksi kepada Pelanggar Protokol Kesehatan

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga bersiap mengikuti tes usap Covid-19 yang diselenggarakan Bank BNI di Balai Kota Solo, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (18/7/2020). Tes tersebut diperuntukkan bagi 1.200 orang yang melakukan kontak dengan warga yang dinyatakan positif Covid-19. Kegiatan itu merupakan salah satu upaya meredam penyebaran virus korona jenis baru di Solo yang masih mengalami penambahan kasus positif Covid-19 setiap harinya.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng pun melakukan tes secara diam-diam. ”Begitu kami tes di satu titik, sudah dapat tiga (positif). Mereka sekarang bingung. (Padahal) jujur saja, pegang integritas," kata Ganjar tanpa menyebutkan daerah yang dimaksud tersebut.

Menurut dia, saat pandemi Covid-19, pemerintah daerah tidak boleh menyembunyikan data atau dengan sengaja tidak melakukan tes Covid-19 kepada masyarakat supaya angka kasusnya rendah. Kebijakan tersebut berbahaya dan bisa berakibat fatal.

Pemerintah daerah semestinya tidak menyembunyikan data atau tidak melakukan tes Covid-19 kepada masyarakat dengan tujuan menghasilkan angka kasus yang rendah.

Ganjar menambahkan, telah ada survei kecil di Jateng untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat. ”Ternyata hasilnya gradual (terdapat tingkatan). Cuci tangan nomor satu, lalu pakai masker, dan terakhir menjaga jarak. Artinya, terkait jaga jarak ini, masyarakat paling tak patuh,” katanya.

Baca juga: Jawa Tengah Jadi Perhatian Pusat, Menkes Berkantor di Semarang

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu petugas pemakaman bagi pasien Covid-19 meluangkan waktu untuk tidur setelah menyiapkan liang lahat di TPU Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Mereka menjadi bagian dar kerja kemanusiaan bagi para korban Covid-19 yang meninggal.

Untuk itu, ia pun meminta masyarakat untuk mulai menerapkan protokol kesehatan, dimulai dari hal-hal kecil, seperti menjaga jarak, saat berada di warung makan. Sebab, sering kali hal-hal seperti itu secara tak sadar luput dari perhatian individu.

Menurut data laman informasi Covid-19 Pemprov Jateng yang dimutakhirkan Sabtu (1/8) pukul 12.00, terdapat 9.668 kasus positif kumulatif dengan rincian 3.097 orang dirawat, 5.703 orang sembuh, dan 868 orang meninggal.

Baca juga: OTG Bisa Sudahi Isolasi Tanpa Tes Usap, Jateng Belum Menerapkan

Dalam webinar yang sama, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan, komunikasi risiko penting dalam penanganan Covid-19. Termasuk di dalamnya terkait informasi kepada publik.

"Secara struktur, kepala daerah menjadi kepala satuan tugas (setiap daerah) yang memberi informasi akurat kepada masyarakat. Juga bagaimana koordinasi internal dengan para pakar serta pelibatan komunitas terdampak. Karena ini pandemi, artinya semua komunitas dalam masyarakat bakal terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Mateus Sakundarno Adi, mengatakan, konsep ”jogo tonggo” yang diberlakukan Pemprov Jateng dinilai positif. Namun, perlu dipastikan bagaimana pelaksanaan konsep tersebut di lapangan.

”Penularan Covid-19 ini penting untuk dilihat agar bisa diputus. Saat ini memang belum ada vaksin. Karena itu, secara sederhana, bagaimana agar jangan sampai tertular. Maka, lewat jogo tonggo, intinya gotong royong untuk memutus mata rantai Covid-19,” ucapnya.